Lagi, Jokowi kembali tanggapi soal dinasti politik
Selasa, 24 Oktober 2023 11:07 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (24/10/2023). (ANTARA/Indra Arief Pribadi)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo kembali menanggapi tudingan terkait dinasti politik yang belakangan disematkan sejumlah pihak kepada keluarganya.
“Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa.
Jawaban serupa sebelumnya sudah disampaikan Jokowi, Jumat 13 Oktober 2023 lalu di sela kegiatannya di Indramayu, Jawa Barat.
Namun pada kesempatan kali ini Joko Widodo menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.
“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” jelasnya.
Belakangan ini istilah dinasti politik kerap disematkan kepada keluarga Joko Widodo, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Putusan MK itu dinilai memiliki konflik kepentingan, karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo, hingga akhirnya Jokowi dituding ingin membangun dinasti politik dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya.
“Ya itu kan masyarakat yang menilai,” kata Joko Widodo setelah menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa.
Jawaban serupa sebelumnya sudah disampaikan Jokowi, Jumat 13 Oktober 2023 lalu di sela kegiatannya di Indramayu, Jawa Barat.
Namun pada kesempatan kali ini Joko Widodo menekankan bahwa dalam kontestasi pemilu masyarakat menjadi pemegang kendali yang menentukan siapa calon yang akan terpilih.
“Dalam pemilihan pun baik di pilkada, pemilihan wali kota, pemilihan bupati pemilihan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” jelasnya.
Belakangan ini istilah dinasti politik kerap disematkan kepada keluarga Joko Widodo, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka jalan bagi putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Putusan MK itu dinilai memiliki konflik kepentingan, karena Ketua MK Anwar Usman merupakan adik ipar Joko Widodo, hingga akhirnya Jokowi dituding ingin membangun dinasti politik dengan melanggengkan kekuasaan keluarganya.
Pewarta : Rangga Pandu Asmara Jingga, Indra Arief Pribadi
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Stop hoaks! Purbaya tegaskan tak pernah nyatakan dana Rp1.000 triliun hilang di era Jokowi
21 November 2025 22:39 WIB
FKDT: Penegakan hukum atas tuduhan ijazah palsu Jokowi bukti polisi bertindak profesional
11 November 2025 17:22 WIB
Nadiem serahkan dana pengadaaan laptop Chromebook Rp450 triliun ke Jokowi hoaks!
21 July 2025 12:58 WIB