Jakarta (ANTARA) - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengklaim duet Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang paling siap dan paling berkomitmen untuk membabat habis korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.
“Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bangsa, musuh negara, dan musuh seluruh elemen bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Ganjar saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.
Di hadapan para pendukungnya, Ganjar berjanji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan KKN, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum.
Dia juga mengatakan, program kampanyenya sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk memastikan keseriusan duet Ganjar-Mahfud dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bertekad untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa KKN.
Pasangan Ganjar-Mahfud juga dinilai paling cocok diduetkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pribadi Ganjar dan Mahfud, yang telah bertahun-tahun memegang posisi penting dan strategis di pemerintahan, tapi mereka dapat menjaga komitmen untuk tidak mencari dan mencuri kesempatan apalagi melakukan korupsi. Kehidupan keluarga Ganjar dan Mahfud juga tetap sederhana.
“Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi bekal senjata yang sangat penting. Sebab kami tidak akan mungkin sanggup membabat akar dari korupsi jika tangannya tak kuat dan pedang yang digunakan berkarat,” kata Ganjar.
Disebutkan, selama dua periode menjadi anggota DPR RI, tetap konsisten menolak suap dalam kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Sedangkan Mahfud sudah tidak perlu diragukan lagi keberaniannya membongkar berbagai kasus besar, mulai dari kasus Ferdy Sambo, kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sampai soal safe deposit box Rafael Alun.
“Jadi, kami adalah paket komplit, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk bisa menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan bersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun,” kata Ganjar.
Sementara itu, Mahfud yang berkampanye di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa sejarah reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari KKN serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan KKN.
Di Jawa Tengah, lanjut Mahfud, Ganjar memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembenahan sistem agar terhindar dari praktik KKN.
“Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur. Dan, akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama,” kata Mahfud.
Ia mengatakan, strategi Ganjar meliputi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan, dan meningkatkan transparansi proses, perbaikan SOP internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum, dan menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.
“ Yang terpenting adalah kami sama-sama pemberani dan punya nyali, dengan didasari sikap moral yang baik serta keimanan yang
“Saya bersama Prof Mahfud akan proaktif untuk memastikan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah musuh bangsa, musuh negara, dan musuh seluruh elemen bangsa yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” kata Ganjar saat berkampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.
Di hadapan para pendukungnya, Ganjar berjanji akan meninjau ulang berbagai regulasi yang berpotensi menciptakan KKN, eksistensi lembaga pengawasan, dan integritas aparat penegak hukum.
Dia juga mengatakan, program kampanyenya sengaja dimulai dari ujung timur dan barat Indonesia untuk memastikan keseriusan duet Ganjar-Mahfud dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bertekad untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tanpa KKN.
Pasangan Ganjar-Mahfud juga dinilai paling cocok diduetkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pribadi Ganjar dan Mahfud, yang telah bertahun-tahun memegang posisi penting dan strategis di pemerintahan, tapi mereka dapat menjaga komitmen untuk tidak mencari dan mencuri kesempatan apalagi melakukan korupsi. Kehidupan keluarga Ganjar dan Mahfud juga tetap sederhana.
“Kebersihan pribadi dan komitmen kerja kami selama ini menjadi bekal senjata yang sangat penting. Sebab kami tidak akan mungkin sanggup membabat akar dari korupsi jika tangannya tak kuat dan pedang yang digunakan berkarat,” kata Ganjar.
Disebutkan, selama dua periode menjadi anggota DPR RI, tetap konsisten menolak suap dalam kasus korupsi e-KTP, yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.
Sedangkan Mahfud sudah tidak perlu diragukan lagi keberaniannya membongkar berbagai kasus besar, mulai dari kasus Ferdy Sambo, kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sampai soal safe deposit box Rafael Alun.
“Jadi, kami adalah paket komplit, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk bisa menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan bersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun,” kata Ganjar.
Sementara itu, Mahfud yang berkampanye di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa sejarah reformasi harus menjadi pijakan dalam pembenahan sistem agar terhindar dari KKN serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan KKN.
Di Jawa Tengah, lanjut Mahfud, Ganjar memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembenahan sistem agar terhindar dari praktik KKN.
“Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur. Dan, akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama,” kata Mahfud.
Ia mengatakan, strategi Ganjar meliputi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan, dan meningkatkan transparansi proses, perbaikan SOP internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum, dan menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.
“ Yang terpenting adalah kami sama-sama pemberani dan punya nyali, dengan didasari sikap moral yang baik serta keimanan yang