Kudus (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu, memeriksa Hartopo yang merupakan Bupati Kudus periode 2018-2023 terkait kasus dugaan korupsi dana hibah KONI dengan nilai kerugian mencapai Rp2,57 miliar.
Juru bicara Kejaksaan Negeri Kudus yang juga Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus Arga Maramba di Kudus, membenarkan adanya pemanggilan terhadap Bupati Kudus periode 2018-2023 Hartopo hari Rabu (20/12) terkait agenda pemeriksaan saksi-saksi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KONI Kudus.
"Hanya saja, pemanggilan mantan Bupati itu terkait posisinya saat menjabat Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBFI) Kudus," ujarnya.
Pemanggilan tersebut, kata Arga, untuk meminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang diterima KONI Kudus.
Selain memanggil Bupati Kudus periode 2018-2023, Kejari Kudus juga memanggil penyedia katering serta Safana Firdaus selaku pemilik UD Gemerlap sebagai pihak ketiga yang menyediakan kaos tim.
Sebelumnya, imbuh dia, Hartopo memang pernah diundang, namun dijadwalkan ulang. Rabu (20/12), yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Kudus pada pukul 08.30 WIB.
Terkait kemungkinan ada penambahan tersangka, kata dia, tunggu hasil pemeriksaan selanjutnya.
"Tunggu saja kami masih mendalami penyidikan. Kalau ada indikasi keterlibatan tersangka lain, tentunya kami juga profesional," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kudus berujung pada penetapan mantan Ketua KONI Kudus Imam Triyanto sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2023.
Kerugian negara sebesar Rp2,57 miliar tersebut, meliputi kerugian negara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,6 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp971 juta.
Pada tahun anggaran 2022, KONI Kudus menerima dana hibah dari Pemkab Kudus sebesar Rp10,9 miliar. Sedangkan penyalahgunaan anggarannya ditemukan, ketika tersangka menyalurkan anggaran untuk Pengurus Cabang Olahraga (Pengcab) Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) sebesar Rp90 juta, namun yang diberikan hanya Rp70 juta, sedangkan Rp20 juta diminta tersangka untuk kepentingan pribadi. Kasus serupa juga terjadi di Pengcab Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dari alokasi Rp75 juta, namun yang diterima hanya Rp45 juta.
Penyalahgunaan dana hibah juga ditemukan pada tahun anggaran 2023, ketika KONI Kudus menerima dana hibah dari APBD Kudus sebesar Rp9 miliar yang diperuntukkan pengadaan perlengkapan kontingen Porprov 2023 sebesar Rp971,5 juta dan katering sebesar Rp528,57 juta.
Sementara Hartopo sendiri belum bisa dimintai keterangannya, mengingat hingga pukul 14.00 WIB belum terlihat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus.
Juru bicara Kejaksaan Negeri Kudus yang juga Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus Arga Maramba di Kudus, membenarkan adanya pemanggilan terhadap Bupati Kudus periode 2018-2023 Hartopo hari Rabu (20/12) terkait agenda pemeriksaan saksi-saksi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di KONI Kudus.
"Hanya saja, pemanggilan mantan Bupati itu terkait posisinya saat menjabat Ketua Perkumpulan Binaraga dan Fitnes Indonesia (PBFI) Kudus," ujarnya.
Pemanggilan tersebut, kata Arga, untuk meminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah yang diterima KONI Kudus.
Selain memanggil Bupati Kudus periode 2018-2023, Kejari Kudus juga memanggil penyedia katering serta Safana Firdaus selaku pemilik UD Gemerlap sebagai pihak ketiga yang menyediakan kaos tim.
Sebelumnya, imbuh dia, Hartopo memang pernah diundang, namun dijadwalkan ulang. Rabu (20/12), yang bersangkutan datang ke kantor Kejari Kudus pada pukul 08.30 WIB.
Terkait kemungkinan ada penambahan tersangka, kata dia, tunggu hasil pemeriksaan selanjutnya.
"Tunggu saja kami masih mendalami penyidikan. Kalau ada indikasi keterlibatan tersangka lain, tentunya kami juga profesional," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kudus berujung pada penetapan mantan Ketua KONI Kudus Imam Triyanto sebagai tersangka pada tanggal 15 Desember 2023.
Kerugian negara sebesar Rp2,57 miliar tersebut, meliputi kerugian negara pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp1,6 miliar dan tahun 2023 sebesar Rp971 juta.
Pada tahun anggaran 2022, KONI Kudus menerima dana hibah dari Pemkab Kudus sebesar Rp10,9 miliar. Sedangkan penyalahgunaan anggarannya ditemukan, ketika tersangka menyalurkan anggaran untuk Pengurus Cabang Olahraga (Pengcab) Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia (ISSI) sebesar Rp90 juta, namun yang diberikan hanya Rp70 juta, sedangkan Rp20 juta diminta tersangka untuk kepentingan pribadi. Kasus serupa juga terjadi di Pengcab Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dari alokasi Rp75 juta, namun yang diterima hanya Rp45 juta.
Penyalahgunaan dana hibah juga ditemukan pada tahun anggaran 2023, ketika KONI Kudus menerima dana hibah dari APBD Kudus sebesar Rp9 miliar yang diperuntukkan pengadaan perlengkapan kontingen Porprov 2023 sebesar Rp971,5 juta dan katering sebesar Rp528,57 juta.
Sementara Hartopo sendiri belum bisa dimintai keterangannya, mengingat hingga pukul 14.00 WIB belum terlihat keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Kudus.