Kuala Pembuang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan III tahun sidang 2023-2024 menerima naskah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati setempat tahun anggaran 2023.
"Selanjutnya kami akan melakukan pencermatan apa saja permasalahan dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan Bambang Yatoko di Kuala Pembuang, Senin.
Melalui pencermatan dan evaluasi pada LKPJ tersebut akan diidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten sehingga akan muncul rekomendasi-rekomendasi dari DPRD untuk pemkab.
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan persidangan sehingga rekomendasi dapat diserahkan kepada Bupati Seruyan untuk dapat ditindaklanjuti.
Ini sebagai bagian dari penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masa depan.
Pernyataan itu diungkapkan Bambang Yatoko usai memimpin sidang paripurna yang dihadiri 13 anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari total 25 anggota dewan di daerah setempat.
Baca juga: Pemkab Seruyan wujudkan pengelolaan keuangan semakin baik
Sementara itu, Penjabat Bupati Seruyan, Djainuddin Noor yang diwakili Pj Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengatakan, secara makro LKPJ menjelaskan proses pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Seruyan selama tahun 2023.
"Di antaranya jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 151.892 jiwa terdiri dari laki-laki," katanya.
Bahrun juga jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah. Selain itu juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik.
"Utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB," katanya.
Sementara itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,195 triliun lebih, realisasi belanja Rp1,245 triliun lebih dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp181,903 lebih.
"Kami sadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang," katanya.
Pihaknya pun siap menerima catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Seruyan merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seruyan.
Baca juga: Optimalkan pelayanan, Disdukcapil jangkau perdesaan Seruyan
Baca juga: Beri kemudahan masyarakat Seruyan, inovasi pelayanan publik resmi diluncurkan
Baca juga: Penjabat Bupati Seruyan tinjau ketersediaan pangan
"Selanjutnya kami akan melakukan pencermatan apa saja permasalahan dalam proses maupun pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023," kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Seruyan Bambang Yatoko di Kuala Pembuang, Senin.
Melalui pencermatan dan evaluasi pada LKPJ tersebut akan diidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten sehingga akan muncul rekomendasi-rekomendasi dari DPRD untuk pemkab.
Selanjutnya, pihaknya juga akan melakukan persidangan sehingga rekomendasi dapat diserahkan kepada Bupati Seruyan untuk dapat ditindaklanjuti.
Ini sebagai bagian dari penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di masa depan.
Pernyataan itu diungkapkan Bambang Yatoko usai memimpin sidang paripurna yang dihadiri 13 anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari total 25 anggota dewan di daerah setempat.
Baca juga: Pemkab Seruyan wujudkan pengelolaan keuangan semakin baik
Sementara itu, Penjabat Bupati Seruyan, Djainuddin Noor yang diwakili Pj Sekda Seruyan Bahrun Abbas mengatakan, secara makro LKPJ menjelaskan proses pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Seruyan selama tahun 2023.
"Di antaranya jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 151.892 jiwa terdiri dari laki-laki," katanya.
Bahrun juga jelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah. Selain itu juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik.
"Utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB," katanya.
Sementara itu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Seruyan tahun anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,195 triliun lebih, realisasi belanja Rp1,245 triliun lebih dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp181,903 lebih.
"Kami sadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang," katanya.
Pihaknya pun siap menerima catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Seruyan merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seruyan.
Baca juga: Optimalkan pelayanan, Disdukcapil jangkau perdesaan Seruyan
Baca juga: Beri kemudahan masyarakat Seruyan, inovasi pelayanan publik resmi diluncurkan
Baca juga: Penjabat Bupati Seruyan tinjau ketersediaan pangan