Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyatakan siap mendukung pengembangan industri perkebunan kelapa sawit terkait lahan.
"Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi, dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit," ujar AHY di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat.
Menurut dia, persoalan itu penting dicarikan solusinya karena kalau tidak lahannya berkurang, sedangkan masyarakat juga membutuhkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan termasuk agar industri kelapa sawit ini semakin maju dan berkembang.
"Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama," kata AHY.
Menurut dia, ada keluhan bahwa lahan-lahan tersebut kemudian masuk ke kawasan hutan, ini jtentunya di luar otoritas Kementerian ATR/BPN di mana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga memiliki otoritas secara langsung terkait dengan kawasan hutan.
"Tetapi tentu kita harus mencari jalan tengah, jangan sampai ini berkelanjutan masalahnya, padahal produktivitas kelapa sawit ini benar-benar diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan secara umum," katanya.
Menurut dia hal itu akan dibahas, dan Kementerian ATR BPN memberikan dukungan selagi dan setelah diketahui bahwa lahan-lahan tersebut statusnya clean and clear. Tidak ada hambatan bagi Kementerian ATR /BPN untuk mempercepat segala urusan, proses, administrasi terkait lahan dan tata ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan industri kebun kelapa sawit.
Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri dan membuka Borneo Forum 2024 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat (28/6).
"Kita membahas tema utama dari forum ini adalah bagaimana menghadirkan jaminan investasi yang aman untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan," katanya.
AHY mengatakan perlu sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, karena yang paling menguasai apa yang menjadi potensi sekaligus permasalahan itu adalah para pemimpin di daerah yang tentunya harus bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Kami akan meyakinkan bahwa tugas yang harus dijalankan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di tingkat kabupaten/kota itu juga bisa secara sistematis bekerja, serta kerja sama dengan yang lainnya sehingga pengurusan bisa cepat. Jangan ada yang dipersulit, tetapi juga jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak comply," ujarnya.
"Ketika saya mendengarkan apa yang menjadi masalah utama perkebunan kelapa sawit secara umum adalah produksi yang menurun padahal permintaannya semakin tinggi, dan ada sejumlah isu yang harus kita kelola bersama termasuk lahan-lahan yang seharusnya bisa berproduksi secara optimal di Kalteng, se-Kalimantan, maupun di tempat-tempat lainnya banyak lahan-lahan yang potensial untuk produktivitas kelapa sawit," ujar AHY di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat.
Menurut dia, persoalan itu penting dicarikan solusinya karena kalau tidak lahannya berkurang, sedangkan masyarakat juga membutuhkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan termasuk agar industri kelapa sawit ini semakin maju dan berkembang.
"Ekonomi kita juga pasti akan makin baik kalau hal ini bisa didukung bersama," kata AHY.
Menurut dia, ada keluhan bahwa lahan-lahan tersebut kemudian masuk ke kawasan hutan, ini jtentunya di luar otoritas Kementerian ATR/BPN di mana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga memiliki otoritas secara langsung terkait dengan kawasan hutan.
"Tetapi tentu kita harus mencari jalan tengah, jangan sampai ini berkelanjutan masalahnya, padahal produktivitas kelapa sawit ini benar-benar diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi karena berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan secara umum," katanya.
Menurut dia hal itu akan dibahas, dan Kementerian ATR BPN memberikan dukungan selagi dan setelah diketahui bahwa lahan-lahan tersebut statusnya clean and clear. Tidak ada hambatan bagi Kementerian ATR /BPN untuk mempercepat segala urusan, proses, administrasi terkait lahan dan tata ruang yang diperuntukkan bagi pengembangan industri kebun kelapa sawit.
Menteri ATR/Kepala BPN menghadiri dan membuka Borneo Forum 2024 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada Jumat (28/6).
"Kita membahas tema utama dari forum ini adalah bagaimana menghadirkan jaminan investasi yang aman untuk pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan," katanya.
AHY mengatakan perlu sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, karena yang paling menguasai apa yang menjadi potensi sekaligus permasalahan itu adalah para pemimpin di daerah yang tentunya harus bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Kami akan meyakinkan bahwa tugas yang harus dijalankan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di tingkat provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di tingkat kabupaten/kota itu juga bisa secara sistematis bekerja, serta kerja sama dengan yang lainnya sehingga pengurusan bisa cepat. Jangan ada yang dipersulit, tetapi juga jangan sampai ada pelaku usaha yang tidak comply," ujarnya.