Murung Raya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, Likon, mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran perangkat desa dalam pemberantasan korupsi di tingkat desa. Hal ini dinilainya sangat mendesak mengingat alokasi dana desa yang semakin luas membawa peluang besar sekaligus risiko penyalahgunaan.
“Perluasan alokasi dana desa memberikan peluang lebih besar untuk pembangunan desa, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan dana. Ini adalah hal yang memprihatinkan dan harus dicegah,” kata Likon, Jumat (20/9).
Likon berharap perangkat desa di Kabupaten Murung Raya dapat memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak sistem pemerintahan, sehingga perlu menjadi zona bebas korupsi.
“Jangan sampai kepala desa atau perangkat desa terjerat kasus korupsi dan akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Kita ingin melihat desa-desa di Murung Raya menjadi contoh pemerintahan yang bersih,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Baca juga: Jelang Pilkada, DPRD Murung Raya ajak masyarakat bijak bermedia sosial
Likon juga menekankan bahwa pemerintahan desa harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.
Ia berharap, melalui upaya ini, perangkat desa di Murung Raya dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita semua berharap, tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang tersandung kasus korupsi. Pemerintahan desa yang bersih dan transparan adalah kunci utama untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ajakan ini menjadi pengingat bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Murung Raya untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap langkah mereka.
Baca juga: Legislator Murung Raya ajak warga kibarkan bendera Merah Putih sambut HUT RI ke-79
Baca juga: DPRD minta para siswa manfaatkan beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi
“Perluasan alokasi dana desa memberikan peluang lebih besar untuk pembangunan desa, tetapi juga membuka celah bagi penyalahgunaan dana. Ini adalah hal yang memprihatinkan dan harus dicegah,” kata Likon, Jumat (20/9).
Likon berharap perangkat desa di Kabupaten Murung Raya dapat memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa desa merupakan ujung tombak sistem pemerintahan, sehingga perlu menjadi zona bebas korupsi.
“Jangan sampai kepala desa atau perangkat desa terjerat kasus korupsi dan akhirnya berurusan dengan aparat penegak hukum. Kita ingin melihat desa-desa di Murung Raya menjadi contoh pemerintahan yang bersih,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.
Baca juga: Jelang Pilkada, DPRD Murung Raya ajak masyarakat bijak bermedia sosial
Likon juga menekankan bahwa pemerintahan desa harus mampu mengelola anggaran secara transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat menjadi salah satu kunci untuk mencegah potensi penyalahgunaan anggaran desa.
Ia berharap, melalui upaya ini, perangkat desa di Murung Raya dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita semua berharap, tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang tersandung kasus korupsi. Pemerintahan desa yang bersih dan transparan adalah kunci utama untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ajakan ini menjadi pengingat bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Murung Raya untuk menjalankan amanah dengan baik dan menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap langkah mereka.
Baca juga: Legislator Murung Raya ajak warga kibarkan bendera Merah Putih sambut HUT RI ke-79
Baca juga: DPRD minta para siswa manfaatkan beasiswa untuk lanjut ke perguruan tinggi