Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Mukarramah, menegaskan pentingnya transparansi dalam evaluasi kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah strategis pemerintah kota dalam meningkatkan pelayanan publik.
“Evaluasi kinerja harus dijalankan dengan prinsip keterbukaan dan objektivitas, bukan sekadar formalitas atau berdasarkan hubungan personal,” ujarnya di Palangka Raya, Senin.
Menurut Mukarramah, mekanisme evaluasi yang jelas dan terukur menjadi kunci agar kepala OPD dapat bekerja sesuai target dan bertanggung jawab atas pencapaian program pemerintah.
Dia mengingatkan bahwa penilaian yang adil dan profesional akan mendorong kinerja optimal dari setiap pimpinan OPD demi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Dengan evaluasi yang tepat, setiap program pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif dan berdampak positif bagi warga kota,” tambahnya.
Mukarramah juga menyoroti peran vital OPD dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sehingga akurasi dalam penilaian kinerja akan menentukan keberhasilan pembangunan serta pelayanan publik.
Dia menekankan bahwa transparansi dalam evaluasi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah kota Palangka Raya.
“Masyarakat berhak mengetahui hasil evaluasi kinerja agar kepercayaan terhadap Pemerintah Kota dapat terjaga dan meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mukarramah mengajak agar sistem pelaporan kinerja menggunakan indikator yang jelas dan melibatkan pengawasan dari internal dan eksternal agar hasil evaluasi mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Ia menegaskan DPRD, terutama Komisi I, akan terus aktif dalam pengawasan dan komunikasi dengan OPD untuk memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“OPD yang tidak memenuhi target harus dievaluasi serius, sementara yang berprestasi harus diapresiasi sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja,” demikian Mukarramah.