Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Subandi mengatakan, APBD 2026 kota setempat turun dari yang sebelumnya Rp1,4 triliun menjadi Rp1,2 triliun.
“Memang kita memahami bahwa kemampuan keuangan daerah ada penurunan. Dari APBD sebelumnya itu belanja daerah yakni Rp1,4 triliun, di tahun 2026 menurun menjadi Rp1,2 triliun,” katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengungkapkan, penurunan tersebut terjadi imbas kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) membuat seluruh daerah di Indonesia mengalami pengurangan alokasi anggaran.
Kebijakan tersebut juga terjadi di Kota Palangka Raya, yang dipastikan akan mengalami pemotongan TKD cukup signifikan, yakni hingga Rp253 miliar.
Pemangkasan tersebut berdampak langsung pada sejumlah pos keuangan, termasuk belanja daerah yang menjadi komponen utama dalam APBD.
"Tentu kami memahami kondisi penurunan kemampuan keuangan daerah tersebut. Belanja daerah pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan cukup tajam dibanding tahun sebelumnya," ucapnya.
Baca juga: Fraksi Demokrat minta Pemkot Palangka Raya optimalkan PAD semua sektor
Kendati demikian, Subandi tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palangka Raya atas upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meski di tengah tekanan fiskal.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, meski APBD murni tahun 2026 mengalami penurunan akibat pemangkasan TKD, pemerintah kota harus tetap memprioritaskan program yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“Walaupun ada pengurangan, kami meminta agar kegiatan yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian,” ujarnya.
Subandi menambahkan, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah kota untuk lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan baru di luar TKD. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta optimalisasi aset daerah dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal.
“Kita harus berpikir inovatif dalam memperluas sumber PAD, sehingga ke depan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat bisa berkurang,” demikian Subandi.
Baca juga: DPKUKMP Palangka Raya ingatkan pengurus koperasi tertib laporan RAT
Baca juga: Fraksi Golkar dorong APBD 2026 fokus pada program menyentuh masyarakat
Baca juga: Delapan fraksi DPRD Palangka Raya sepakat bahas APBD 2026