Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, bersama Kejaksaan Negeri setempat teken kesepakatan terkait penegakan hukum, pemulihan aset negara dan perizinan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta penanganan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
"Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan taat hukum," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin di Muara Teweh, Selasa.
Hal itu disampaikan Shalahuddin pada penandatanganan kerja sama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy F. Simanjuntak dan dihadiri Sekda Muhlis serta pejabat lainnya.
Menurut dia, pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum, melalui kerja sama ini, diharapkan penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ruang lingkup kesepakatan ini, katanya, meliputi kerja sama dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pemulihan serta pengamanan aset daerah, pendampingan pembangunan strategis, penertiban perizinan di berbagai sektor, hingga upaya optimalisasi PAD.
Peningkatan PAD merupakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah. Berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak, sering menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
"Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Barito Utara, kita berharap berbagai hambatan tersebut dapat diminimalisir melalui langkah-langkah hukum yang tegas namun tetap mengedepankan pembinaan dan kesadaran hukum," ujar Shalahuddin.
Ia juga menekankan pentingnya pemulihan aset daerah dan negara sebagai bagian penting dalam menjaga kekayaan daerah agar tetap memiliki nilai manfaat dan tidak disalahgunakan.
"Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah dan kejaksaan sangat penting untuk mendukung intensifikasi penerimaan serta penyelamatan aset daerah," ucapnya.
Bupati Barito Utara juga berharap kerja sama ini dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat kepatuhan terhadap hukum, serta mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
"Semoga kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara," kata Shalahuddin.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Fredy F. Simanjuntak menegaskan kerja sama tersebut bukan hanya formalitas, melainkan wujud komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
"Kami siap mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan supremasi hukum," kata Fredy.