MK Tolak Pengujian UU Narkotika

Rabu, 12 Februari 2014 22:57 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujian Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimohonkan seorang pengguna narkotika, Firman Ramang Putra.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hamdan Zoelva, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, UUD 1945 telah melarang perlakuan berbeda terhadap setiap orang di hadapan hukum, yang berarti mengharuskan perlakuan yang sama kepada setiap orang di hadapan hukum.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum mengatakan, ketiga pasal yang dimohonkan konstitusionalitas dalam UU Narkotika itu merupakan pasal yang berlaku untuk semua warga negara.

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menggunakan, atau menyalurkan narkotika, khususnya narkotika golongan I akan terkena sanksi pidana seperti yang ditentukan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika," katanya.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon Muhammad Yusuf Hasibuan mengapresiasi putusan MK ini sebagai putusan final, namun juga kecewa karena mahkamah tidak memberikan gambaran yang jelas serta memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pengguna narkoba.

"Selama ini yang terjadi penumpukan kasus pengguna narkotika di lapas-lapas, bukan pemiliknya, bukan bos-bos besarnya yang dipenjara," kata Yusuf.

Dia mengatakan bahwa permohonan ini untuk meminta mahkamah bisa membedakan antara pengguna dan pengedar besarnya.

"Kami berharap adanya pengujian undang-undang ini untuk penanganan perkara narkotika ini lebih baik lagi," harapnya.

Firman Ramang Putra menguji UU Narkotika yang mengatur ancaman hukuman bagi pemilik dan pengedar narkotika golongan I.

Pemohon menilai ketentuan tersebut tidak membedakan ancaman hukuman yang adil bagi pelaku sesuai perannya masing-masing dalam peredaran gelap narkotika.

Pemohon dijatuhi hukuman maksimal dengan menggunakan ketiga pasal tersebut walaupun perannya sangat rendah.

Pemohon yang memiliki usaha bengkel motor mengakui memiliki kebiasaan buruk mengomsumsi narkotika jenis sabu, namun karena himpitan ekonomi membuat dirinya menerima ajakan temannya, Muhammad Yanamar Azzam, yang saat ini masih buronan polisi untuk menyimpan 15 karung berisikan 215 bungkus ganja seberat 214.600 gram.

Pewarta :
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2024

Terkait

Hakim konstitusi harus kompak pilih Ketua MK baru, kata Hamdan Zoelva

08 November 2023 16:26 Wib

Pemanggilan Cak Imin oleh KPK bermuatan politis

07 September 2023 14:53 Wib

Penjabat kepala daerah pengaruhi efektivitas pemerintahan

08 February 2022 15:04 Wib, 2022

Pemerintah diminta kaji ulang impor alat kesehatan

29 October 2021 2:38 Wib, 2021

Pandemi COVID-19 jangan jadikan alasan tunda Pemilu 2024

24 August 2021 15:16 Wib, 2021
Terpopuler

Legislator Gumas dukung 10 program pokok PKK

Kabar Daerah - 16 May 2024 13:11 Wib

Pemkab Barito Utara dapat 3.424 formasi untuk rekrutmen CPNS dan PPPK

Kabar Daerah - 15 May 2024 16:41 Wib

Masyarakat Sebangau Kuala harapkan program peningkatan ekonomi

Kabar Daerah - 19 jam lalu

Halikinnor santai tanggapi langkah Irawati mendaftar ke sejumlah parpol

Kabar Daerah - 16 May 2024 7:06 Wib

Pendaftar bakal paslon perseorangan Bupati-Wakil Bupati Katingan nihil

Kabar Daerah - 14 May 2024 5:41 Wib