Bangkok (ANTARA
News) - Pemimpin junta, yang mengambil alih kekuasaan di Thailand pada
Mei, Jumat, mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk pada
Agustus.
Itu merupakan pernyataan pertama mengenai tanggal pasti penyerahan kekuasaan di negara tersebut, demikian laporan Reuters.
Jendral Prayuth Chan-ocha dalam pidatonya di depan perwira tinggi
militer mengumumkan, penetapan tersebut merupakan bagian dari rencana
tiga tahap, yaitu rekonsiliasi, pembentukan pemerintah, dan pemilihan
umum, yang akan digelar Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.
"Pemerintahan akan dibentuk pada Agustus, atau paling lambat
September," kata Prayuth dalam pertemuan membahas anggaran nasional
2015.
Militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei melalui kudeta tak
berdarah setelah enam bulan unjuk rasa yang menghadapkan pendukung
perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra dengan penentangnya di
Bangkok yang merupakan pendukung kerajaan.
Prayuth menekankan kembali dalam pidatonya bahwa rancangan
konstitusi sementara akan dibuat dalam tempo tiga bulan. Dibutuhkan
waktu setidaknya setahun untuk menggelar pemilihan umum baru.
"Dalam tiga bulan mendatang kami harus melakukan segala sesuatunya
dengan tepat, apakah itu terkait konstitusi ataupun hal lain. Semuanya
untuk tahap pertama harus selesai Agustus," kata Prayuth.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pihak militer membungkam pembangkang dan menahan sekitar 300 politisi, pegiat, dan wartawan.
Banyak di antaranya terkait dengan mantan perdana menteri Thaksin
Shinawatra, yang dituding ikut mengatur pemerintahan yang dipimpin
adiknya, Yingluck Shinawatra, dari luar negeri.
Pada Kamis, polisi mendakwa tokoh aktivis Sombat Boonngamanong
karena memicu kerusuhan, melanggar undang-undang siber dan menentang
perintah junta. Ia melancarkan kampanye dalam jaringan yang mengajak
warga untuk melakukan protes jalanan menentang kudeta.
Selama hampir satu dasawarsa Thailand terpecah belah antara
pendukung Yingluck Shinawatra dan saudara lelakinya Thaksin Shinawatra
yang digulingkan pada kudeta 2006.
Negara tersebut terpecah antara pendukung Thaksin di utara dan
timurlaut dengan pendukung kerajaan yang berasal dari Bangkok yang
melihat Thaksin dan kebijakannya merupakan ancaman bagi orde lama.
Pengadilan menyatakan Yingluck bersalah menyalahgunakan kekuasaan
pada 7 Mei, saat menggeser kepala keamanan negara ke pos lain sehingga
salah satu kerabatnya bisa mengambil keuntungan dari perpindahan posisi
itu, dan memerintahkannya untuk turun setelah berlangsungnya protes
selama berbulan-bulan untuk menggulingkan pemerintahan.
Pemimpin militer Prayuth mengatakan ia masuk untuk memulihkan
ketertiban dan membuat perekonomian serta kesejahteraan petani sebagai
prioritas.
Angkatan bersenjata Thailand mulai membayar ratusan ribu petani
berdasar skema pembelian beras, salah satu kunci utama yang berhasil
membawa Yingluck berkuasa pada 2011.
Prayuth mengatakan, militer tidak berencana untuk mempertahankan sistem itu.
"Hari ini, jika Anda tanyakan ke saya, tidak akan ada lagi skema
beras. Namun apakah di masa depan nanti kita akan memilikinya, itu
adalah dua hal yang berbeda," katanya.
Menurut pihak penentang, skema itu meninggalkan kerugian besar.
Petani berhutang lebih dari 2,5 miliar dolar AS berdasar program itu,
sebuah elemen kunci dalam sidang pengadilan yang melengserkan Yingluck
dari posisinya.
(Uu.S022)
Pemerintah Sementara Thailand Dibentuk Agustus
Sabtu, 14 Juni 2014 20:59 WIB
Panglima Angkatan Bersenjata Thailand Jenderal Prayut Chan-ocha, (ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/djo/14) Istimewa
Pewarta :
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Menang meyakinkan atas Pisa, Inter Milan kokoh di puncak klasemen sementara
26 January 2026 8:12 WIB
Pemotongan TPP hanya sementara, kinerja ASN Pemprov Kalteng dipastikan tetap optimal
20 November 2025 12:41 WIB
Terpopuler - Internasional
Lihat Juga
Donald Trump tolak hak kembali warga Palestina dalam rencananya untuk Gaza
11 February 2025 9:13 WIB