Kendari (Antara Kalteng) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tjahjo Kumolo merencanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap kedua tahun 2017 sudah menggunakan sistem e-voting.
"Saya ingin mulai tahun 2017 Pilkada serentak tahap dua, Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah menggunakan e-voting," katanya dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, (10/10).
Menurut Tjahjo, untuk mewujudkan Pilkada serentak menggunakan sistem e-voting, maka pada tahun 2016 rakyat Indonesia seluruhnya sudah memiliki KTP elektronik.
Dijelaskan, saat ini sudah ada 170 juta penduduk yang memiliki E-KTP masih tersisa sekitar satu juta penduduk lagi.
Pihak Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik segara didaftarkan ke pemerintah setempat.
Tjahjo Kumolo juga meminta kepada Kepala Daerah melakukan upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan e-KTP ke masyarakat.
Menurutnya, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi fasilitas kendaraan motor untuk masuk ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberikan pelayanan e-KTP tersebut.
Ia juga menambahkan, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 akan dibagi dalam dua konsep yaitu, untuk konsep pertama Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak.
Dan konsep kedua, lanjut dia pemilihan gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota juga dilaksanakan serentak menggunakan sistem e-voting.
Rangkaian kunjungan Mendagri di Sulawesi Tenggara tersebut dalam rangka melakukan peresmian pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra dan pada malam harinya melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan pejabat pemda se-Sultra di Kendari (9/10) malam.
Saat di Buton Selatan Mendagri, Tjahjo Kumolo dianugerahi gelar "La Ode Lakina Kaogesana Lipu" oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin Sultan Buton ke-40, H La Ode Muhammad Izat Manarfa.
"Saya ingin mulai tahun 2017 Pilkada serentak tahap dua, Pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah menggunakan e-voting," katanya dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, (10/10).
Menurut Tjahjo, untuk mewujudkan Pilkada serentak menggunakan sistem e-voting, maka pada tahun 2016 rakyat Indonesia seluruhnya sudah memiliki KTP elektronik.
Dijelaskan, saat ini sudah ada 170 juta penduduk yang memiliki E-KTP masih tersisa sekitar satu juta penduduk lagi.
Pihak Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik segara didaftarkan ke pemerintah setempat.
Tjahjo Kumolo juga meminta kepada Kepala Daerah melakukan upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan e-KTP ke masyarakat.
Menurutnya, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi fasilitas kendaraan motor untuk masuk ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberikan pelayanan e-KTP tersebut.
Ia juga menambahkan, pelaksanaan Pemilu tahun 2019 akan dibagi dalam dua konsep yaitu, untuk konsep pertama Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak.
Dan konsep kedua, lanjut dia pemilihan gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota juga dilaksanakan serentak menggunakan sistem e-voting.
Rangkaian kunjungan Mendagri di Sulawesi Tenggara tersebut dalam rangka melakukan peresmian pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sultra dan pada malam harinya melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan pejabat pemda se-Sultra di Kendari (9/10) malam.
Saat di Buton Selatan Mendagri, Tjahjo Kumolo dianugerahi gelar "La Ode Lakina Kaogesana Lipu" oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin Sultan Buton ke-40, H La Ode Muhammad Izat Manarfa.