Jakarta (Antara Kalteng) - Indonesia dan Malaysia tengah melakukan harmonisasi standar minyak kelapa sawit dalam kesepakatan untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries (CPOP).
Delegasi Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menggelar pertemuan dengan delegasi Malaysia pimpinan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan Datuk M. Nagarajan di Jakarta, Jumat.
"Jadi ada kesepakatan untuk merumuskan standar CPO (minyak kelapa sawit) yang baru. Indonesia punya standar sendiri, Malaysia pun demikian dan sejak lama kita ini bersaing. Tapi, hari ini kita betul-betul bersahabat untuk merumuskan standar kelapa sawit yang baru. Kita lakukan harmonisasi standar CPO Indonesia-Malaysia," kata Rizal.
Ia menambahkan, selain terus berupaya melakukan harmonisasi, kedua pihak juga ingin mendorong petani sawit di dua negara itu bisa maju.
"Oleh karena itu, kesepakatan soal standar baru ini kami akan namakan 'E-POP', di mana 'E' itu dari kata 'ecology' yang menggambarkan standar baru kalau ini (sawit) pro lingkungan hidup, pro 'sustainability' (keberlanjutan)," ujarnya.
Kesepakatan tersebut, sambungnya, juga memiliki nilai tambah atau plus karena akan pro terhadap petani kecil di Indonesia dan Malaysia.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan kesepakatan dalam standar minyak kelapa sawit dari dua negara rencananya akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pertengahan November mendatang.
Kemudian, kesepakatan standar minyak kelapa sawit juga akan kembali dibahas dalam pertemuan APEC di Manila, Filipina, yang digelar setelah KTT ASEAN itu.
"Indonesia-Malaysia betul-betul sepakat bahwa posisi kita dalam hal ini akan sama. Pokoknya yang penting Indonesia-Malaysia dulu harus kompak. Nanti ini (disampaikan) dalam pertemuan tentang perubahan iklim di Paris, Perancis," katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Bogor, 11 Oktober lalu, Presiden Jokowi dan PM Najib Razak sepakat untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries (CPOP) untuk menghadapi hambatan di sektor tersebut.
Saat ini, kedua negara sedang membentuk satuan tugas dalam menyiapkan harmonisasi standar industri dari kedua negara untuk diterapkan secara global.
Indonesia dan Malaysia, hingga saat ini memegang 85 persen pangsa pasar minyak kelapa sawit dunia.
Dengan bekerja sama membentuk CPOP, yang keanggotaannya terbuka bagi negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya, diharapkan bisa mendorong ekspor komoditas yang tengah melesu itu.
"Kami juga sedang mempersiapkan 'green economic zone' atau kawasan industri khusus hijau di mana di situ akan diproses produk turunan CPO. Langkah ini tentu untuk dorong ekonomi hijau, produksi hijau dan meningkatkan nilai tambah CPO," katanya.
Rizal menjelaskan, nantinya di kawasan tersebut akan diproduksi berbagai produk turunan seperti oleokimia, "oleofood" dan "biofuel second generation" di mana bahan bakar nabati nantinya bisa dicampur dengan premium, serta bahan bakar pesawat jet atau "jet fuel".
"Pertemuan ini banyak hal teknis dibahas, kalau tidak selesai, delegasi Indonesia mungkin akan ke Kuala Lumpur. Pokoknya sebelum KTT ASEAN sudah harus beres," pungkas Rizal.
Delegasi Indonesia diwakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menggelar pertemuan dengan delegasi Malaysia pimpinan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Industri dan Komoditas Perkebunan Datuk M. Nagarajan di Jakarta, Jumat.
"Jadi ada kesepakatan untuk merumuskan standar CPO (minyak kelapa sawit) yang baru. Indonesia punya standar sendiri, Malaysia pun demikian dan sejak lama kita ini bersaing. Tapi, hari ini kita betul-betul bersahabat untuk merumuskan standar kelapa sawit yang baru. Kita lakukan harmonisasi standar CPO Indonesia-Malaysia," kata Rizal.
Ia menambahkan, selain terus berupaya melakukan harmonisasi, kedua pihak juga ingin mendorong petani sawit di dua negara itu bisa maju.
"Oleh karena itu, kesepakatan soal standar baru ini kami akan namakan 'E-POP', di mana 'E' itu dari kata 'ecology' yang menggambarkan standar baru kalau ini (sawit) pro lingkungan hidup, pro 'sustainability' (keberlanjutan)," ujarnya.
Kesepakatan tersebut, sambungnya, juga memiliki nilai tambah atau plus karena akan pro terhadap petani kecil di Indonesia dan Malaysia.
Lebih lanjut, Rizal mengatakan kesepakatan dalam standar minyak kelapa sawit dari dua negara rencananya akan dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pertengahan November mendatang.
Kemudian, kesepakatan standar minyak kelapa sawit juga akan kembali dibahas dalam pertemuan APEC di Manila, Filipina, yang digelar setelah KTT ASEAN itu.
"Indonesia-Malaysia betul-betul sepakat bahwa posisi kita dalam hal ini akan sama. Pokoknya yang penting Indonesia-Malaysia dulu harus kompak. Nanti ini (disampaikan) dalam pertemuan tentang perubahan iklim di Paris, Perancis," katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Bogor, 11 Oktober lalu, Presiden Jokowi dan PM Najib Razak sepakat untuk membentuk Dewan Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producer Countries (CPOP) untuk menghadapi hambatan di sektor tersebut.
Saat ini, kedua negara sedang membentuk satuan tugas dalam menyiapkan harmonisasi standar industri dari kedua negara untuk diterapkan secara global.
Indonesia dan Malaysia, hingga saat ini memegang 85 persen pangsa pasar minyak kelapa sawit dunia.
Dengan bekerja sama membentuk CPOP, yang keanggotaannya terbuka bagi negara penghasil minyak kelapa sawit lainnya, diharapkan bisa mendorong ekspor komoditas yang tengah melesu itu.
"Kami juga sedang mempersiapkan 'green economic zone' atau kawasan industri khusus hijau di mana di situ akan diproses produk turunan CPO. Langkah ini tentu untuk dorong ekonomi hijau, produksi hijau dan meningkatkan nilai tambah CPO," katanya.
Rizal menjelaskan, nantinya di kawasan tersebut akan diproduksi berbagai produk turunan seperti oleokimia, "oleofood" dan "biofuel second generation" di mana bahan bakar nabati nantinya bisa dicampur dengan premium, serta bahan bakar pesawat jet atau "jet fuel".
"Pertemuan ini banyak hal teknis dibahas, kalau tidak selesai, delegasi Indonesia mungkin akan ke Kuala Lumpur. Pokoknya sebelum KTT ASEAN sudah harus beres," pungkas Rizal.