Muara Teweh (Antara Kalteng) - Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Tajeri meminta pihak terkait melakukan audit terhadap manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat karena selama ini banyak dana mengalir berupa penanaman modal daerah ke salah satu perusahaan daerah tersebut.
"Kita ketahui bahwa kinerja PDAM selalu menjadi keluhan masyarakat terutama para pelanggan hal itu karena sering tidak bisa melayani pelanggannya dengan benar padahal dana daerah sebagian tersedot kesana," kata Tajeri kepada wartawan di Muara Teweh, Senin.
Tajeri mengatakan disamping kualitas air yang kurang baik juga banyak pelanggan mengeluhkan kalau di lokasi mereka tidak dialiri air dari PDAM ini hingga beberapa hari, yang pada akhirnya warga terpaksa harus mendirikan sumur bor dengan biaya cukup mahal.
Permintaan audit ini sangat beralasan, kata dia, karena beberapa waktu lalu juga ada temuan di PDAM hingga miliaran rupiah dan ini harus segera diatasi terutama bagian manajemen agar tidak kebablasan atau penyimpangan-penyimpangan yang berakhir di meja hukum.
"Saya sarankan agar Dirut PDAM harusnya bukan pegawai negeri sipil (PNS), agar tanggung jawabnya lebih fokus lagi dan disamping itu juga sistem manajemen pun kemungkinan besar akan semakin baik," kata politisi dari Partai Gerindra itu.
Dia mengatakan yang paling penting bagi pelanggan adalah pelayanan perusahaan air lancar dan baik serta kualitasnya juga terjamin kesehatannya meski kemungkinan bayar akan lebih mahal.
Demikian pula pemerintah daerah, keuntungan yang didapatpun tidak perlu repot-repot lagi selalu mensubsidi perusahaan ini karena kekurangan dana dan menyerahkan semuanya kepada pengelola.
"Kedepan agar perusahaan daerah yang diharapkan bisa memberikan PAD bisa benar-benar bermanfaat bagi daerah bukan menambah beban dengan terus merugi yang pada akhirnya terpaksa harus mendapatkan subsidi untuk biaya operasionalnya," ujar dia.
"Kita ketahui bahwa kinerja PDAM selalu menjadi keluhan masyarakat terutama para pelanggan hal itu karena sering tidak bisa melayani pelanggannya dengan benar padahal dana daerah sebagian tersedot kesana," kata Tajeri kepada wartawan di Muara Teweh, Senin.
Tajeri mengatakan disamping kualitas air yang kurang baik juga banyak pelanggan mengeluhkan kalau di lokasi mereka tidak dialiri air dari PDAM ini hingga beberapa hari, yang pada akhirnya warga terpaksa harus mendirikan sumur bor dengan biaya cukup mahal.
Permintaan audit ini sangat beralasan, kata dia, karena beberapa waktu lalu juga ada temuan di PDAM hingga miliaran rupiah dan ini harus segera diatasi terutama bagian manajemen agar tidak kebablasan atau penyimpangan-penyimpangan yang berakhir di meja hukum.
"Saya sarankan agar Dirut PDAM harusnya bukan pegawai negeri sipil (PNS), agar tanggung jawabnya lebih fokus lagi dan disamping itu juga sistem manajemen pun kemungkinan besar akan semakin baik," kata politisi dari Partai Gerindra itu.
Dia mengatakan yang paling penting bagi pelanggan adalah pelayanan perusahaan air lancar dan baik serta kualitasnya juga terjamin kesehatannya meski kemungkinan bayar akan lebih mahal.
Demikian pula pemerintah daerah, keuntungan yang didapatpun tidak perlu repot-repot lagi selalu mensubsidi perusahaan ini karena kekurangan dana dan menyerahkan semuanya kepada pengelola.
"Kedepan agar perusahaan daerah yang diharapkan bisa memberikan PAD bisa benar-benar bermanfaat bagi daerah bukan menambah beban dengan terus merugi yang pada akhirnya terpaksa harus mendapatkan subsidi untuk biaya operasionalnya," ujar dia.