Palangka Raya (Antara Kalteng) - Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah Rawing Rambang menyesalkan minimnya bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap pengembangan perkebunan karet dan kelapa sawit yang hanya Rp8 miliar di tahun 2016.
Sebanyak 80 persen anggaran di Dirjen Perkebunan diarahkan untuk perkebunan kakao dan tebu, sedangkan mengembangkan karet dan kelapa sawit yang menjadi andalan Kalteng sangat kecil, kata Rawing di Palangka Raya, Jumat.
"Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit kan juga merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Seharusnya Pemerintah Pusat juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kelapa sawit dan karet," tambahnya.
Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan Kalteng yang disusun pada tahun 1984, dari 15,38 juta hektare luas provinsi ini, terdapat lahan pengembangan perkebunan jangka panjang seluas 3,13 juta hektare atau 20,41 persen.
Rawing mengatakan sementara menurut Tata Ruang Provinsi Kalteng luas ketersediaan lahan untuk pengembangan jangka panjang sekitar 5,017 juta pada KIT dan KPPL atau 32,62 persen dari luas provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini.
"Pengembangan kebun karet juga sangat menjanjikan. Itu terlihat dari adanya beberapa perusahaan pabrik karet, sehingga prediksi kita harganya akan relatif stabil. Ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah Pusat," kata Rawing.
Anggota DPR RI asal Kalteng Hamdani yang mengetahui minimnya anggaran pengembangan perkebunan karet dan sawit berjanji akan menyampaikan ke Kementerian terkait. Sebab menurut dia, perkebunan karet maupun sawit menjadi mata pencarian masyarakat Kalteng sejak dahulu kala.
"Saya banyak berkeliling dan mendengarkan berbagi keluhan masyarakat pekebun karet. Mereka mengeluh rendahnya harga karet dan minimnya perhatian pemerintah. Jadi, kita akan berupaya menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar perhatian terhadap pengembangan karet dan sawit lebih di tingkatkan," demikian Hamdani.
Sebanyak 80 persen anggaran di Dirjen Perkebunan diarahkan untuk perkebunan kakao dan tebu, sedangkan mengembangkan karet dan kelapa sawit yang menjadi andalan Kalteng sangat kecil, kata Rawing di Palangka Raya, Jumat.
"Crude Palm Oil (CPO) kelapa sawit kan juga merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia. Seharusnya Pemerintah Pusat juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kelapa sawit dan karet," tambahnya.
Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Perkebunan Kalteng yang disusun pada tahun 1984, dari 15,38 juta hektare luas provinsi ini, terdapat lahan pengembangan perkebunan jangka panjang seluas 3,13 juta hektare atau 20,41 persen.
Rawing mengatakan sementara menurut Tata Ruang Provinsi Kalteng luas ketersediaan lahan untuk pengembangan jangka panjang sekitar 5,017 juta pada KIT dan KPPL atau 32,62 persen dari luas provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini.
"Pengembangan kebun karet juga sangat menjanjikan. Itu terlihat dari adanya beberapa perusahaan pabrik karet, sehingga prediksi kita harganya akan relatif stabil. Ini harusnya menjadi perhatian Pemerintah Pusat," kata Rawing.
Anggota DPR RI asal Kalteng Hamdani yang mengetahui minimnya anggaran pengembangan perkebunan karet dan sawit berjanji akan menyampaikan ke Kementerian terkait. Sebab menurut dia, perkebunan karet maupun sawit menjadi mata pencarian masyarakat Kalteng sejak dahulu kala.
"Saya banyak berkeliling dan mendengarkan berbagi keluhan masyarakat pekebun karet. Mereka mengeluh rendahnya harga karet dan minimnya perhatian pemerintah. Jadi, kita akan berupaya menyampaikan ke Pemerintah Pusat agar perhatian terhadap pengembangan karet dan sawit lebih di tingkatkan," demikian Hamdani.