Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Unit Pemberantasan Pungli Kalimantan Tengah mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar provinsi setempat selama 2017 dan menyusun rencana aksi pada 2018.
Walau kegiatan pencegahan dan penindakan selama tahun 2017 tidak terlalu banyak, namun telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya pungli, kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat menghadiri Rapat Kerja Saber Pungli Kalteng di Palangka Raya, Senin.
"Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di bidang pendidikan yang pernah dilakukan Saber Pungli secara tidak langsung membuka mata pemerintah pusat mengenai masalah pada bidang tersebut, khususnya perihal pembiayaan pendidikan," ucapnya.
Meski begitu, Saber Pungli pada 2018 perlu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap beberapa kasus pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Optimalisasi itu karena beberapa kasus tindakan pungli kerap terjadi justru sering terjadi sektor pelayanan publik.
Fahrizal mengatakan OTT yang selama ini dilakukan Saber Pungli Kalteng ternyata juga masih belum menimbulkan efek jera dan kesadaran tentang pungutan liar ini. Untuk itu, upaya pencegahan harus lebih ditingkatkan lagi.
"Peningkatan pencegahan bukan tanpa sebab, aktivitas pungli merupakan bagian dari korupsi. Efek yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat, melainkan juga pemerintah," katanya.
Plt Sekda Kalteng ini mengingatkan bahwa pungli bukan hanya mengganggu pembangunan dan pelayanan pemerintah tapi juga merugikan masyarakat, sehingga semua pihak harus bersama-sama mencegahnya.
"Pungli ini memberikan dampak negatif terhadap pembangunan. Kalau secara luas, dapat menurunkan tingkat investasi dan tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inilah kenapa pencegahan harus ditingkatkan," demikian Fahrizal.
Walau kegiatan pencegahan dan penindakan selama tahun 2017 tidak terlalu banyak, namun telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya pungli, kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat menghadiri Rapat Kerja Saber Pungli Kalteng di Palangka Raya, Senin.
"Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di bidang pendidikan yang pernah dilakukan Saber Pungli secara tidak langsung membuka mata pemerintah pusat mengenai masalah pada bidang tersebut, khususnya perihal pembiayaan pendidikan," ucapnya.
Meski begitu, Saber Pungli pada 2018 perlu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap beberapa kasus pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Optimalisasi itu karena beberapa kasus tindakan pungli kerap terjadi justru sering terjadi sektor pelayanan publik.
Fahrizal mengatakan OTT yang selama ini dilakukan Saber Pungli Kalteng ternyata juga masih belum menimbulkan efek jera dan kesadaran tentang pungutan liar ini. Untuk itu, upaya pencegahan harus lebih ditingkatkan lagi.
"Peningkatan pencegahan bukan tanpa sebab, aktivitas pungli merupakan bagian dari korupsi. Efek yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat, melainkan juga pemerintah," katanya.
Plt Sekda Kalteng ini mengingatkan bahwa pungli bukan hanya mengganggu pembangunan dan pelayanan pemerintah tapi juga merugikan masyarakat, sehingga semua pihak harus bersama-sama mencegahnya.
"Pungli ini memberikan dampak negatif terhadap pembangunan. Kalau secara luas, dapat menurunkan tingkat investasi dan tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Inilah kenapa pencegahan harus ditingkatkan," demikian Fahrizal.