Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor menyoroti capaian target pendapatan daerah yang dinilai tidak proporsional, sehingga ia menginstruksikan agar dilakukan evaluasi terhadap penetapan target tersebut.
“Saya mengevaluasi langsung terkait pendapatan dan lainnya. Jadi dari target pendapatan itu ada beberapa item yang menurut saya tidak proporsional atau estimasinya tidak tepat, sehingga itu perlu dievaluasi,” kata Halikinnor di Sampit, Selasa.
Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi (rakordalev) kegiatan pembangunan daerah triwulan III 2024 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kotim.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Kotim Irawati, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.
Halikinnor menjelaskan, rakordalev ini merupakan momen penting untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah, terutama dalam pencapaian program, kegiatan, target pendapatan dan belanja sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dari rakordalev ini, ia menyoroti capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang masih jauh di bawah target, yakni dari Rp303.501.748.841 yang tercapai baru Rp281.641.564.558 atau 48,13 persen dari target.
Terlebih lagi ada dua item dalam PAD itu yang persentasenya masih rendah, yakni pajak daerah 24,74 persen dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6,90 persen.
Menurutnya, disamping mengevaluasi program dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai target itu yang tak kalah penting adalah penetapan target yang tepat dengan memperhitungkan berbagai aspek penilaian.
“Supaya betul-betul realistis. Target pendapatan perlu ditetapkan betul-betul, diperhitungkan berbagai aspek penilaiannya sehingga kalaupun target tidak terealisasi maka angkanya tidak terlalu jauh dari estimasi. Kalau sekarang kan jauh sekali dari target,” ujarnya.
Baca juga: Lagi tren, sensasi menikmati durian langsung di kebun
Selain itu, orang nomor satu di Kotim ini meminta OPD terkait agar menggali potensi-potensi pendapatan lainnya. Salah satunya, terkait masih banyaknya perusahaan besar swasta (PBS) yang belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Walaupun, untuk memproses HGU itu tidak mudah, apalagi kalau berhubungan dengan status kawasan dan perlu izin dari kementerian, namun bukan berarti daerah diam saja.
OPD terkait diharapkan bisa mendorong PBS agar segera mengurus HGU, karena dengan demikian pemerintah daerah bisa memungut pajak atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk menambah pendapatan daerah.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa target realisasi belanja yang harus dicapai adalah 85 persen, dengan realisasi fisik di atas 85 persen, sementara tenggat waktu yang tersisa kurang dari dua minggu.
“Kurang dari dua pekan menjelang akhir tahun anggaran 2024, saya mengimbau seluruh kepala OPD untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan selesai tepat waktu,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapperida Kotim Alang Arianto menyampaikan rakordalev ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan program pembangunan, realisasi keuangan dan fisik, realisasi penerimaan daerah di masing-masing perangkat daerah.
“Jadi kegiatan ini untuk mengetahui apakah sudah mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan pada triwulan III sebesar 85 persen serta melihat rencana aksi perangkat daerah untuk menindaklanjutinya dan menjaga stabilitas kas daerah,” sebutnya.
Dalam kegiatan ini ada enam OPD yang menyampaikan laporan masing-masing, yakni Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika, BPS dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
Berdasarkan laporan dari keenam OPD tersebut diharapkan dapat dicermati bersama tentang capaian pelaksanaan pembangunan atau realisasi yang dilaksanakan masing-masing perangkat daerah.
“Untuk itu kita akan koordinasikan dan komunikasikan serta mencari solusi untuk menetapkan aksi selanjutnya,” demikian Alang Arianto.
Baca juga: Pemkab Kotim pastikan inflasi terkendali jelang Natal dan Tahun Baru
Baca juga: Pemkab Kotim normalisasi sungai tangani banjir di wilayah selatan
Baca juga: BPBD Kotim imbau masyarakat waspadai cuaca ekstrem