Sampit (ANTARA) - Komando Distrik Militer (Kodim) 1015/Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengungkapkan bahwa kendala lahan masih menjadi hambatan serius dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah setempat.
“Ada beberapa kendala dalam pembangunan KDKMP di Kotim, utamanya itu berkaitan dengan lahan, ada yang lahannya belum terverifikasi hingga ada yang belum punya lahan,” kata Dandim 1015/Sampit Letkol Inf Dwi Candra Setyawan melalui Pasi Ops Kodim 1015/Sampit Kapten Inf Syahidin di Sampit, Minggu.
Ia menjelaskan, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan KDKMP, TNI diberikan tugas untuk memberikan dukungan dan pengawalan terhadap program tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya turut mengawasi dan melakukan evaluasi berkenaan dengan progres pembangunan KDKMP di Bumi Habaring Hurung yang menjadi wilayah tugasnya.
Disebutkan, target pembangunan KDKMP di Kotim sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada di wilayah setempat sebanyak 185 unit. Namun, sepanjang 2025 lalu baru ada 20 KDKMP yang proses pembangunan dan sudah masuk portal.
“Seluruh anggaran untuk 20 KDKMP tersebut sudah ada, jadi tinggal pelaksanaan saja. Tapi, tentunya jumlah tersebut masih jauh dari target yang harus dikejar, yakni total 185 KDKMP,” sebutnya.
Baca juga: DPRD Kotim ingatkan pemerintah daerah fokus skala prioritas
Selain 20 koperasi yang dengan proses dibangun tersebut, ada lima KDKMP yang sudah dibangun namun lahannya belum terverifikasi. Kendati begitu, artinya tersisa 160 KDKMP yang belum dibangun.
Kodim 1015/Sampit pun telah membuat rincian kendala dari 160 KDKMP yang belum bisa dibangun tersebut, yakni tidak ada lahan sebanyak 41, lahan kurang dari persyaratan 40, lahan rawa dan pesisir 17, penduduk kurang dari 500 jiwa atau jauh dari pemukiman tujuh, kurang strategis 35 dan proses pembuatan surat legalitas/bermasalah 20.
“Memang ada beberapa desa yang penduduknya kurang dari 500 jiwa, tapi itu masih kami maklumi karena mungkin lokasinya berada di pelosok yang penduduknya memang sedikit. Untuk itu, kedepannya kami akan berupaya mendorong agar koperasi di desa tersebut tetap bisa dibangun,” lanjutnya.
Menyikapi kondisi saat ini, pihak Kodim 1015/Sampit meminta kerja sama lintas sektor agar target pembangunan fisik ini bisa segera tercapai sesuai Instruksi Presiden, khususnya kepada pemerintah daerah melalui kecamatan masing-masing dalam menyediakan lahan yang sesuai.
Dengan begitu, pihaknya berharap progres pembangunan KDKMP di wilayah Kotim pada 2026 bisa optimal sehingga selanjutnya bisa mulai beroperasi dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan di desa dan kelurahan.
“Kami mohon kepada para camat untuk membantu menginstruksikan kepada desa-desa yang sampai saat ini belum menyiapkan lahan agar segera bertindak, sehingga pembangunan KDKMP ini bisa berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat,” demikian Syahidin.
Baca juga: Legislator Kotim dorong penguatan moderasi beragama di HAB ke-80
Baca juga: Pemkab Kotim nyatakan kerukunan umat sebagai energi kemajuan bangsa
Baca juga: Wabup Kotim pantau situasi Pantai Ujung Pandaran saat libur Nataru
