Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Operasional Rumah Potong Unggas yang dibangun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah terkendala belum adanya fasilitas penunjang.
"Bangunan utamanya sudah selesai tahun 2017. Namun untuk saat ini belum operasional karena fasilitas lainnya seperti bangunan kandang penampungan dan barak pekerja atau karyawan pemotong unggas dan sarana peralatan pemotongan belum bisa siap," kata Kabid Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner (Kesmavet) DKPP Kota Palangka Raya Sumardi, Rabu.
Dia mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama belum lengkapnya sarana dan prasarana di RPU seluas enam hektare tersebut.
Pihaknya pun akan mengusulkan penambahan fasilitas RPU tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2019.
"Saat ini Pemkot sedang mengalami defisit anggaran. Memang untuk alokasi anggaran pembangunan RPU sudah diajukan tetapi sekarang masih pada tingkat pembahasan antara legislatif dan eksekutif," katanya.
Dia mengatakan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rumah potong tersebut sangat menjanjikan karena sampai saat ini belum ada RPU untuk wilayah Kota Palangka Raya.
"Bayangkan saja jika kita asumsikan dalam setiap harinya pemotongan unggas di Palangka Raya berkisar 10 ribu sampai 15 ekor. Sementara Perda kita mengatur retribusi potong unggas Rp200 rupiah per ekor. Nah ini lumayan bagi pemasukan setiap harinya ke kas daerah," katanya.
Di sisi lain, saat ini sebagian besar proses pemotongan unggas oleh masyarakat dilakukan di sekitar kawasan pemukiman dengan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar.
"Pemotongan unggas di area pemukiman tentu dikhawatirkan adalah dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun limbah. Dalam artian sulit diukur kelayakan kesehatan unggas. Kami pun berharap RPU ini bisa segera dioperasikan," kata Sumardi.
"Bangunan utamanya sudah selesai tahun 2017. Namun untuk saat ini belum operasional karena fasilitas lainnya seperti bangunan kandang penampungan dan barak pekerja atau karyawan pemotong unggas dan sarana peralatan pemotongan belum bisa siap," kata Kabid Kesehatan Hewan dan Masyarakat Verteriner (Kesmavet) DKPP Kota Palangka Raya Sumardi, Rabu.
Dia mengatakan, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama belum lengkapnya sarana dan prasarana di RPU seluas enam hektare tersebut.
Pihaknya pun akan mengusulkan penambahan fasilitas RPU tersebut pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2019.
"Saat ini Pemkot sedang mengalami defisit anggaran. Memang untuk alokasi anggaran pembangunan RPU sudah diajukan tetapi sekarang masih pada tingkat pembahasan antara legislatif dan eksekutif," katanya.
Dia mengatakan, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari rumah potong tersebut sangat menjanjikan karena sampai saat ini belum ada RPU untuk wilayah Kota Palangka Raya.
"Bayangkan saja jika kita asumsikan dalam setiap harinya pemotongan unggas di Palangka Raya berkisar 10 ribu sampai 15 ekor. Sementara Perda kita mengatur retribusi potong unggas Rp200 rupiah per ekor. Nah ini lumayan bagi pemasukan setiap harinya ke kas daerah," katanya.
Di sisi lain, saat ini sebagian besar proses pemotongan unggas oleh masyarakat dilakukan di sekitar kawasan pemukiman dengan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar.
"Pemotongan unggas di area pemukiman tentu dikhawatirkan adalah dampaknya, baik dari sisi kesehatan maupun limbah. Dalam artian sulit diukur kelayakan kesehatan unggas. Kami pun berharap RPU ini bisa segera dioperasikan," kata Sumardi.