Pangkalan Bun (Antaranews Kalteng) – Anggota Komisi IX DPR RI Hang Ali Saputra Syah Pahan mengatakan, sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak begitu paham dengan permasalahan kependudukan. Hal itu merupakan salah satu faktor yang memperlambat mengenai program keluarga berencana (KB).
"Hasil survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017, menunjukan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan, hanya 22,7 persen keluarga dan 34,8 persen remaja yang mengetahui tentang isu kependudukan. Artinya masih rendah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kependudukan," katanya, di Pangkalan Bun, Rabu.
Untuk mengatasi hal itu, lanjut Hang Ali, maka seluruh jajaran pengelola kependudukan, baik BKKBN maupun perangkat daerah serta stakeholder lainnya yang membidangi kependudukan dan KB harus bersinergi dan memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Program pengendalian penduduk melalui KB, jelas dia, tidak hanya sekadar berkutat di persoalan alat KB atau kontrasepsi. Karena paradigma KB sesungguhnya adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga menuju yang lebih baik.
"Misalnya seperti program Kampung KB yang telah digalakan sejak beberapa tahun lalu, ini harus di dukung oleh semua pihak. Karena program ini fokus pada persoalan pengendalian kependudukan," ucap Hang Ali.
Pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) di di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten kotawaringin Barat, beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 warga masyarakat yang berusia produktif, kader Posyandu, serta penyuluh KB se Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tujuan sebagai upaya untuk penguatan program kependudukan. Hadir pula Camat, Kapolsek dan Danramil Pangkalan Banteng,
Kegiatan Integrasi pengendalian penduduk bersama mitra kerja itu juga menghadirkan narasumber lainnya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Perwakilan BKKBN Kalteng, Agau.
Pada kesempatan itu Agau menjelaskan, pengendalian penduduk melalui program KB dibuat dengan tujuan terbangunnya masyarakat sejahtera dari tingkat keluarga yang pada aksi dan gerakannya melibatkan seluruh bidang di lingkungan masyarakat.
"Karena lonjakan jumlah penduduk ini bisa menjadi masalah sangat serius ke depannya jika tidak dikelola dan ditangani dengan baik, serta kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat," demikian Agau.
Baca juga: Legislator dorong optimalisasi sosialisasi program KB secara mendalam
"Hasil survei Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2017, menunjukan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan, hanya 22,7 persen keluarga dan 34,8 persen remaja yang mengetahui tentang isu kependudukan. Artinya masih rendah pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan kependudukan," katanya, di Pangkalan Bun, Rabu.
Untuk mengatasi hal itu, lanjut Hang Ali, maka seluruh jajaran pengelola kependudukan, baik BKKBN maupun perangkat daerah serta stakeholder lainnya yang membidangi kependudukan dan KB harus bersinergi dan memiliki persepsi yang sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
Program pengendalian penduduk melalui KB, jelas dia, tidak hanya sekadar berkutat di persoalan alat KB atau kontrasepsi. Karena paradigma KB sesungguhnya adalah upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan keluarga menuju yang lebih baik.
"Misalnya seperti program Kampung KB yang telah digalakan sejak beberapa tahun lalu, ini harus di dukung oleh semua pihak. Karena program ini fokus pada persoalan pengendalian kependudukan," ucap Hang Ali.
Pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan integrasi program pengendalian penduduk bersama mitra kerja yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) di di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten kotawaringin Barat, beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 250 warga masyarakat yang berusia produktif, kader Posyandu, serta penyuluh KB se Kecamatan Pangkalan Banteng dengan tujuan sebagai upaya untuk penguatan program kependudukan. Hadir pula Camat, Kapolsek dan Danramil Pangkalan Banteng,
Kegiatan Integrasi pengendalian penduduk bersama mitra kerja itu juga menghadirkan narasumber lainnya, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Perwakilan BKKBN Kalteng, Agau.
Pada kesempatan itu Agau menjelaskan, pengendalian penduduk melalui program KB dibuat dengan tujuan terbangunnya masyarakat sejahtera dari tingkat keluarga yang pada aksi dan gerakannya melibatkan seluruh bidang di lingkungan masyarakat.
"Karena lonjakan jumlah penduduk ini bisa menjadi masalah sangat serius ke depannya jika tidak dikelola dan ditangani dengan baik, serta kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat," demikian Agau.
Baca juga: Legislator dorong optimalisasi sosialisasi program KB secara mendalam