Jakarta (ANTARA) - Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan, mereka menemukan ribuan indikasi kecurangan pelaksanaan Pemilu yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia, dan sudah menyampaikannya kepada Badan Pengawas Pemilu dan KPU.
"Data yang sudah masuk ada 1.200 kasus yang mencerminkan indikasi kecurangan. Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu.
Hashim menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu itu ditemukan di tingkat TPS dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara.
Ia mencontohkan, ada kertas surat suara yang digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis.
"Kami menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Selain itu Hashim juga menyinggung terkait Daftar Pemilih Tetap yang diduga bermasalah sebanyak 17,5-18 juta yang belum dituntaskan secara baik oleh KPU.
Dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi di Kabupaten Bangkalan, ada sejumlah TPS yang pemilihnya memiliki tanggal lahir yang sama yaitu sebanyak 250 pemilih yang lahir di pada 1 Juli dan 1 Januari.
"Lalu kami kirim tim ke sana, ditemukan fakta bahwa warga di sana sebanyak 90 persen adalah TKI yang bekerja di luar negeri. Karena itu warga di sana kaget mengapa nama TKI itu masuk dalam DPT yang sebenarnya tidak ada," katanya.
Hashim juga mengatakan, setelah pemungutan suara di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh suara 80 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 19 persen.
Lalu dia membandingkan dengan perolehan suara Prabowo-Hatta di Pemilu 2014 yang menang di Kabupaten Bangkalan, namun lima tahun kemudian kalah telak di wilayah itu.
Ia juga mempertanyakan terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia, yaitu surat suara telah tercoblos.
"Dalam kasus itu satu partai tertentu pendukung paslon 01 diuntungkan. Kebetulan saja yang diuntungkan salah satu caleg Partai Nasdem yang merupakan anak dubes Indonesia di Malaysia dan itu semua menguntungkan 01," katanya.
Ia meminta kasus tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu.
"Data yang sudah masuk ada 1.200 kasus yang mencerminkan indikasi kecurangan. Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu.
Hashim menjelaskan dugaan kecurangan Pemilu itu ditemukan di tingkat TPS dalam proses pemungutan maupun penghitungan suara.
Ia mencontohkan, ada kertas surat suara yang digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis.
"Kami menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," ujarnya.
Selain itu Hashim juga menyinggung terkait Daftar Pemilih Tetap yang diduga bermasalah sebanyak 17,5-18 juta yang belum dituntaskan secara baik oleh KPU.
Dia menjelaskan, pihaknya mendapatkan informasi di Kabupaten Bangkalan, ada sejumlah TPS yang pemilihnya memiliki tanggal lahir yang sama yaitu sebanyak 250 pemilih yang lahir di pada 1 Juli dan 1 Januari.
"Lalu kami kirim tim ke sana, ditemukan fakta bahwa warga di sana sebanyak 90 persen adalah TKI yang bekerja di luar negeri. Karena itu warga di sana kaget mengapa nama TKI itu masuk dalam DPT yang sebenarnya tidak ada," katanya.
Hashim juga mengatakan, setelah pemungutan suara di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin memperoleh suara 80 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 19 persen.
Lalu dia membandingkan dengan perolehan suara Prabowo-Hatta di Pemilu 2014 yang menang di Kabupaten Bangkalan, namun lima tahun kemudian kalah telak di wilayah itu.
Ia juga mempertanyakan terkait dugaan kecurangan Pemilu yang terjadi di Malaysia, yaitu surat suara telah tercoblos.
"Dalam kasus itu satu partai tertentu pendukung paslon 01 diuntungkan. Kebetulan saja yang diuntungkan salah satu caleg Partai Nasdem yang merupakan anak dubes Indonesia di Malaysia dan itu semua menguntungkan 01," katanya.
Ia meminta kasus tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi kecurangan dalam Pemilu.