Kuala Kurun (ANTARA) - Legislator Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah Riantoe mengingatkan pemerintah desa agar menerapkan pola padat karya tunai dalam membangun sarana dan prasarana, dengan tetap memerhatikan kualitas.
“Saya sangat mendukung jika ada pemerintah desa yang menerapkan pola padat karya. Namun dalam pengerjaannya tetap harus memerhatikan kualitas,” katanya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Selasa.
Dalam pelaksanaanya padat karya tunai harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal. Hal itu bertujuan untuk menambah pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Politisi Partai Nasdem ini menyebut, dengan menerapkan padat karya tunai, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan akan berputar di desa.
“Dengan menggunakan tenaga kerja yang barasal dari masyarakat desa, saya harap pelaksanaan kegiatan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja,” tutur Riantoe.
Legislator yang berasal dari daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya ini mengingatkan, pembangunan yang dilakukan juga hendaknya bersifat produktif.
Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada beberapa pemerintah desa di Gumas yang telah melaksanakan program padat karya tunai, diantaranya Desa Talangkah dan Tumbang Kajuei di Kecamatan Rungan.
Diapun berharap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talangkah dan Tumbang Kajuei dapat diikuti oleh pemerintah desa lainnya yang ada di wilayah kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.
Terpisah, Kepala Desa Talangkah Seanly Novianty mengatakan bahwa pihaknya melakukan peningkatan jalan masuk menuju desa, berupa cor beton, yang anggarannya berasal dari Silpa APBDes tahun anggaran 2018.
Pengecoran jalan menggunakan pola padat karya dengan melibatkan puluhan masyarakat di wilayah setempat. Bahkan, anggota TNI juga sempat membantu mereka dalam pengerjaan pengecoran jalan.
“Jalan itu merupakan penguhubung antara permukiman warga dengan ruas jalan utama, dengan panjang sekitar 365 meter. Pengerjaan dimulai sejak 22 Juni 2019 dan ditargetkan selesai secepat mungkin,” demikian Seanly.
“Saya sangat mendukung jika ada pemerintah desa yang menerapkan pola padat karya. Namun dalam pengerjaannya tetap harus memerhatikan kualitas,” katanya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Selasa.
Dalam pelaksanaanya padat karya tunai harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal. Hal itu bertujuan untuk menambah pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Politisi Partai Nasdem ini menyebut, dengan menerapkan padat karya tunai, maka diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan akan berputar di desa.
“Dengan menggunakan tenaga kerja yang barasal dari masyarakat desa, saya harap pelaksanaan kegiatan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja,” tutur Riantoe.
Legislator yang berasal dari daerah pemilihan II yang meliputi Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing dan Manuhing Raya ini mengingatkan, pembangunan yang dilakukan juga hendaknya bersifat produktif.
Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada beberapa pemerintah desa di Gumas yang telah melaksanakan program padat karya tunai, diantaranya Desa Talangkah dan Tumbang Kajuei di Kecamatan Rungan.
Diapun berharap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Talangkah dan Tumbang Kajuei dapat diikuti oleh pemerintah desa lainnya yang ada di wilayah kabupaten bermotto Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.
Terpisah, Kepala Desa Talangkah Seanly Novianty mengatakan bahwa pihaknya melakukan peningkatan jalan masuk menuju desa, berupa cor beton, yang anggarannya berasal dari Silpa APBDes tahun anggaran 2018.
Pengecoran jalan menggunakan pola padat karya dengan melibatkan puluhan masyarakat di wilayah setempat. Bahkan, anggota TNI juga sempat membantu mereka dalam pengerjaan pengecoran jalan.
“Jalan itu merupakan penguhubung antara permukiman warga dengan ruas jalan utama, dengan panjang sekitar 365 meter. Pengerjaan dimulai sejak 22 Juni 2019 dan ditargetkan selesai secepat mungkin,” demikian Seanly.