Tamiang Layang (ANTARA) - Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah Ampera AY Mebas berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, agar mampu melaksanakan pembangunan secara merata.
"Ini adalah melanjutkan program beliau, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa, tapi juga di luar pulau Jawa. Kami tentu ingin Barito Timur masuk di dalamnya," katanya di Tamiang Layang, Jumat.
Menurut orang nomor satu di Barito Timur itu, pembangunan yang bersifat sentralistik tidak akan mampu mengembangkan pembangunan di masyarakat perdesaan.
Upaya pemerataan pembangunan yang kini terus berlangsung, diantaranya program pembangunan desa melalui Dana Desa (DD), diharapkan bisa menunjang pembangunan secara nasional.
Pembangunan di desa tidak hanya terpaku pada infrastruktur. Namun perlu pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkolaborasi dengan program pembangunan lainnya, dengan harapan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga menjadi sejahtera.
"Dengan berakhirnya pemilu 2019 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak ada lagi pengelompokan, melainkan hanya ada persatuan Indonesia. Mari kita semua bersatu membangun Indonesia dari Barito Timur," tuturnya.
Dijelaskan Ampera, sidang putusan yang dibacakan majelis hakim MK, telah disaksikan oleh masyarakat secara luas. Masyarakat tentu bisa menilai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum yang berkualitas.
Dengan adanya hasil putusan sidang MK itu, maka Komisi Pemilihan Umum RI dalam waktu dekat akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 terpilih, yakni Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.
Kapolres Barito Timur AKBP Zulham Effendi mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk "Bumi Nansarunai-Jari Janang Kalalawah" menolak adanya kerusuhan.
"Kita kuat karena adanya Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Mari eratkan persatuan dan kesatuan bangsa, jangan mau terprovokasi dan diajak untuk membuat kegaduhan," kata Taruna Akpol tahun 2000 itu.
Zulham meminta masyarakat mendukung TNI dan Polri dalam mengamankan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Ini adalah melanjutkan program beliau, pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di pulau Jawa, tapi juga di luar pulau Jawa. Kami tentu ingin Barito Timur masuk di dalamnya," katanya di Tamiang Layang, Jumat.
Menurut orang nomor satu di Barito Timur itu, pembangunan yang bersifat sentralistik tidak akan mampu mengembangkan pembangunan di masyarakat perdesaan.
Upaya pemerataan pembangunan yang kini terus berlangsung, diantaranya program pembangunan desa melalui Dana Desa (DD), diharapkan bisa menunjang pembangunan secara nasional.
Pembangunan di desa tidak hanya terpaku pada infrastruktur. Namun perlu pengembangan ekonomi kerakyatan yang berkolaborasi dengan program pembangunan lainnya, dengan harapan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga menjadi sejahtera.
"Dengan berakhirnya pemilu 2019 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka tidak ada lagi pengelompokan, melainkan hanya ada persatuan Indonesia. Mari kita semua bersatu membangun Indonesia dari Barito Timur," tuturnya.
Dijelaskan Ampera, sidang putusan yang dibacakan majelis hakim MK, telah disaksikan oleh masyarakat secara luas. Masyarakat tentu bisa menilai persidangan perselisihan hasil pemilihan umum yang berkualitas.
Dengan adanya hasil putusan sidang MK itu, maka Komisi Pemilihan Umum RI dalam waktu dekat akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 terpilih, yakni Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.
Kapolres Barito Timur AKBP Zulham Effendi mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di kabupaten berjuluk "Bumi Nansarunai-Jari Janang Kalalawah" menolak adanya kerusuhan.
"Kita kuat karena adanya Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Mari eratkan persatuan dan kesatuan bangsa, jangan mau terprovokasi dan diajak untuk membuat kegaduhan," kata Taruna Akpol tahun 2000 itu.
Zulham meminta masyarakat mendukung TNI dan Polri dalam mengamankan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.