Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mendukung kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan beberapa catatan yang harus dipenuhi pemerintah.
"Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan," kata Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa.
Dahnil mengatakan bahwa Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra bahwa usulan pemindahan ibu kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014.
Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait dengan pemindahan ibu kota, yakni pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujarnya.
Baca juga: 95,7 persen tidak setuju permindahan Ibu Kota
Catatan kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.
Baca juga: Menteri LHK: Tidak ada kesulitan siapkan ibu kota baru
Catatan keempat, masih kata Dahnil, pemindahan ibu kota. Selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Hal itu, menurut dia, karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.
"Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich," katanya.
Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya abai masa depan.
Baca juga: Pemindahan ibu kota paling lambat 2024, kata Bappenas
Baca juga: Daerah ini siap jadi penyangga ibu kota negara baru
Baca juga: Warga Kalteng diminta lapang dada terpilihnya ibu kota negara ke Kaltim
"Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibu kota dengan catatan," kata Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, Selasa.
Dahnil mengatakan bahwa Prabowo telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra bahwa usulan pemindahan ibu kota sudah menjadi usulan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014.
Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait dengan pemindahan ibu kota, yakni pertama, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," ujarnya.
Baca juga: 95,7 persen tidak setuju permindahan Ibu Kota
Catatan kedua, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi biaya kesempatan atau oppourtunity cost selain tentu biaya keuangan atau financial cost yang fondasi dasarnya adalah prioritas dan jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, serta pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara," ujarnya.
Baca juga: Menteri LHK: Tidak ada kesulitan siapkan ibu kota baru
Catatan keempat, masih kata Dahnil, pemindahan ibu kota. Selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, harus memperhatikan dampak sosial, budaya, dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Hal itu, menurut dia, karena pemindahan ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, tetapi ada masalah antropologis budaya dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, serta masalah lingkungan hidup.
"Jadi, tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi an sich," katanya.
Dahnil menegaskan bahwa Prabowo dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya abai masa depan.
Baca juga: Pemindahan ibu kota paling lambat 2024, kata Bappenas
Baca juga: Daerah ini siap jadi penyangga ibu kota negara baru
Baca juga: Warga Kalteng diminta lapang dada terpilihnya ibu kota negara ke Kaltim