Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan anggota DPRD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, meminta kepada seluruh warga setempat untuk menerima secara lapang dada dan ikhlas atas keputusan pemerintah, terkait terpilihnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartenegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara.
"Apapun keputusan presiden mari kita lapang dada saja, karena pak presiden tidak sembarangan dalam memutuskan mengenai ibu kota baru tersebut. Semuanya tentu ada pertimbangan dan kajian yang kuat dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim," kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin.
Politisi PDIP itu mengatakan, bahwa sebelumnya Kalteng masuk dalam nominasi sebagai ibu kota negara, namun dengan hasil kesepakatan presiden dan sejumlah menteri telah memutuskan Kaltim lah yang menjadi ibu kota negara.
Selain itu, kata Sigit, bagi masyarakat yang tidak mendukung Kalteng sebagai ibu kota negara tidak perlu euforia berlebihan, apalagi sampai memosting di media sosial, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: Keputusan pemindahan ibu kota secara sepihak disesalkan DPR RI
Baca juga: Semua pengurusan izin di kawasan calon ibu kota negara di Kalteng disetop
Ia mengatakan, kajian yang dilakukan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan tentunya tidak sembarangan, melainkan ada kajian yang mendalam, teknis serta mempertimbangkan program jangka panjang.
Dengan dipilihnya Kaltim sebagai IKN, tentunya ada plus dan minus mengenai daerah tersebut. Sebaliknya tidak ditunjuknya Kalteng jadi IKN, tentunya juga ada kekurangan dan kelebihan daerah itu ketika dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa bulan yang lalu.
"Semua ada plus minusnya bagi masyarakat kita, bahwa Kalteng tidak dipilihnya sebagai IKN. Namun kita tetap mengapresiasi keputusan bijak dari pemerintah Indonesia," katanya.
Baca juga: Gubernur Kalteng : Pemindahan ibu kota harusnya bukan ke tempat sudah jadi
Baca juga: Bupati Gumas dukung keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota RI
Memang sebagian masyarakat Kalteng ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung atas pemindahan ibu kota negara. Sebab, apabila terpilihnya Kalteng sebagai ibu kota negara baik dari segi positifnya, pasti akan membawa pengaruh baik terhadap perekonomian di daerah itu.
Namun sebaliknya, dari sisi negatifnya bahwa ada ketakutan maupun kekahwatiran bagi warga Kalteng bila terpilih sebagai IKN, yakni masyarakat akan merasa tersisih hingga terjadi konflik sosial maupun kemacetan lalu lintas bisa terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Contohnya seperti di Jakarta.
Di lain pihak, Arif warga Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya sama sekali tidak mempermasalahkan Provinsi Kalteng tidak dipilihnya menjadi ibu kota negara oleh presiden.
"Presiden memilih ibu kota negara ke Kaltim tentunya untuk kemajuan Negara Indonesia kedepannya. Maka dari itu kami sangat memahami apa yang diinginkan pemerintah, meski daerah kita tidak terpilih sebagai ibu kota negara," demikian karyawan swasta itu.
Baca juga: Gubernur tak masalah, Kalteng tak jadi ibu kota negara
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku tidak mempermasalahkan saat daerah yang ia pimpin, tidak terpilih sebagai ibu kota negara yang baru.
"Tidak jadi masalah, kami Kalteng tetap harus melaksanakan pembangunan dengan penuh optimisme," ungkapnya di Palangka Raya, Senin.
Menurutnya, tanpa menjadi ibu kota negara pun, pihaknya akan terus bergerak untuk membangun Kalteng agar semakin maju dan berkembang di setiap lini secara menyeluruh.
Sebelumnya diketahui, Kalteng terpilih sebagai salah satu kandidat kuat calon ibu kota negara baru bagi Indonesia, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
"Kami (Kalteng) tetaplah menjadi diri sendiri, kami tetaplah bermartabat," ungkapnya kepada awak media.
Baca juga: Jokowi sebut soal lokasi pemindahan ibu kota masih tunggu kajian
Baca juga: Akhirnya! Pemerintah putuskan Kaltim jadi ibu kota baru
Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.
Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Baca juga: Rencana pemindahan ibu kota di era Soekarno sempat gagal akibat even Asian Games
Baca juga: Ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Baca juga: Pemindahan ibu kota baru tunggu pengumuman resmi dari presiden
"Apapun keputusan presiden mari kita lapang dada saja, karena pak presiden tidak sembarangan dalam memutuskan mengenai ibu kota baru tersebut. Semuanya tentu ada pertimbangan dan kajian yang kuat dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim," kata Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin.
Politisi PDIP itu mengatakan, bahwa sebelumnya Kalteng masuk dalam nominasi sebagai ibu kota negara, namun dengan hasil kesepakatan presiden dan sejumlah menteri telah memutuskan Kaltim lah yang menjadi ibu kota negara.
Selain itu, kata Sigit, bagi masyarakat yang tidak mendukung Kalteng sebagai ibu kota negara tidak perlu euforia berlebihan, apalagi sampai memosting di media sosial, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang negatif di tengah-tengah masyarakat.
Baca juga: Keputusan pemindahan ibu kota secara sepihak disesalkan DPR RI
Baca juga: Semua pengurusan izin di kawasan calon ibu kota negara di Kalteng disetop
Ia mengatakan, kajian yang dilakukan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara ke pulau Kalimantan tentunya tidak sembarangan, melainkan ada kajian yang mendalam, teknis serta mempertimbangkan program jangka panjang.
Dengan dipilihnya Kaltim sebagai IKN, tentunya ada plus dan minus mengenai daerah tersebut. Sebaliknya tidak ditunjuknya Kalteng jadi IKN, tentunya juga ada kekurangan dan kelebihan daerah itu ketika dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa bulan yang lalu.
"Semua ada plus minusnya bagi masyarakat kita, bahwa Kalteng tidak dipilihnya sebagai IKN. Namun kita tetap mengapresiasi keputusan bijak dari pemerintah Indonesia," katanya.
Baca juga: Gubernur Kalteng : Pemindahan ibu kota harusnya bukan ke tempat sudah jadi
Baca juga: Bupati Gumas dukung keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota RI
Memang sebagian masyarakat Kalteng ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung atas pemindahan ibu kota negara. Sebab, apabila terpilihnya Kalteng sebagai ibu kota negara baik dari segi positifnya, pasti akan membawa pengaruh baik terhadap perekonomian di daerah itu.
Namun sebaliknya, dari sisi negatifnya bahwa ada ketakutan maupun kekahwatiran bagi warga Kalteng bila terpilih sebagai IKN, yakni masyarakat akan merasa tersisih hingga terjadi konflik sosial maupun kemacetan lalu lintas bisa terjadi di beberapa tahun yang akan datang. Contohnya seperti di Jakarta.
Di lain pihak, Arif warga Jalan RTA Milono Kota Palangka Raya sama sekali tidak mempermasalahkan Provinsi Kalteng tidak dipilihnya menjadi ibu kota negara oleh presiden.
"Presiden memilih ibu kota negara ke Kaltim tentunya untuk kemajuan Negara Indonesia kedepannya. Maka dari itu kami sangat memahami apa yang diinginkan pemerintah, meski daerah kita tidak terpilih sebagai ibu kota negara," demikian karyawan swasta itu.
Baca juga: Gubernur tak masalah, Kalteng tak jadi ibu kota negara
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengaku tidak mempermasalahkan saat daerah yang ia pimpin, tidak terpilih sebagai ibu kota negara yang baru.
"Tidak jadi masalah, kami Kalteng tetap harus melaksanakan pembangunan dengan penuh optimisme," ungkapnya di Palangka Raya, Senin.
Menurutnya, tanpa menjadi ibu kota negara pun, pihaknya akan terus bergerak untuk membangun Kalteng agar semakin maju dan berkembang di setiap lini secara menyeluruh.
Sebelumnya diketahui, Kalteng terpilih sebagai salah satu kandidat kuat calon ibu kota negara baru bagi Indonesia, selain Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
"Kami (Kalteng) tetaplah menjadi diri sendiri, kami tetaplah bermartabat," ungkapnya kepada awak media.
Baca juga: Jokowi sebut soal lokasi pemindahan ibu kota masih tunggu kajian
Baca juga: Akhirnya! Pemerintah putuskan Kaltim jadi ibu kota baru
Presiden RI Joko Widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, sebagai kawasan ibu kota baru pemerintahan.
"Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah mengkaji sejumlah calon kawasan ibu kota di Pulau Kalimantan.
Jokowi menjelaskan bahwa Kalimantan Timur dipilih karena memenuhi sejumlah kriteria kebutuhan kawasan ibu kota, yakni risiko bencana yang minim, memiliki lokasi strategis di tengah-tengah Indonesia, dan ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yakni Balikpapan dan Samarinda.
Baca juga: Rencana pemindahan ibu kota di era Soekarno sempat gagal akibat even Asian Games
Baca juga: Ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara
Baca juga: Pemindahan ibu kota baru tunggu pengumuman resmi dari presiden