Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Ruselita menginginkan agar dana kelurahan yang jumlahnya sekitar Rp300 juta lebih dari anggaran pendapatan dan nelanja negara disalurkan dengan menyesuaikan kebutuhan warga.
"Setiap kelurahan harus bisa mendengarkan usulan pembangunan yang diusulkan masyarakat, sehingga fungsinya tepat sasaran," kata Ruselita di Palangka Raya, Senin.
Dikatakan, dengan adanya dana kelurahan tersebut, pihak kelurahan diharapkan selalu mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat agar penggunaan dana APBN itu sesuai dengan keperluan di kelurahan masing-masing.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya itu mengatakan jangan sampai pihak kelurahan lah yang mengusulkan untuk membangun ini dan itu, sehingga pembangunannya tidak tepat sasaran dan terkesan kegiatan tersebut tidak maksimal dalam penggunaan dana tersebut.
"Alangkah baiknya lurah juga berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang berada di daerah setempat bersama warganya, membahas apa saja yang diperlukan dan sifatnya urgensi harus diutamakan untuk kepentingan orang banyak," kata Ruselita.
Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para lurah se-Kota Palangka Raya, maka peningkatan pembangunan di daerah setempat akan meningkat.
Baca juga: Legislator ajak warga awasi proyek pembangunan di Palangka Raya
Kemudian, juga mengurangi permasalahan di setiap kelurahan yang selama ini hanya mengandalkan pembangunan melalui program usulan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan.
"Semoga apa yang saya sampaikan ini didengar lurah dan masyarakat kita, sehingga penggunaan dana tersebut tepat sasaran serta aman dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku," bebernya.
Srikandi di lembaga DPRD setempat itu menambahkan, untuk progres pembangunan di 'Kota Cantik' sebutan Palangka Raya juga sudah mulai bergerak.
Bahkan sejumlah ruas jalan serta bangunan gedung untuk kebutuhan daerah, terus dilakukan pembangunan sesuai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemkot setempat.
"Dengan memaksimalkan anggaran yang ada, pemkot juga kami dukung ketika melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat kita," demikian Ruselita.
Baca juga: Tujuh fraksi DPRD Palangka Raya resmi terbentuk
Baca juga: Legislator harap kasus ayah bunuh anak jadi pelajaran setiap orangtua
"Setiap kelurahan harus bisa mendengarkan usulan pembangunan yang diusulkan masyarakat, sehingga fungsinya tepat sasaran," kata Ruselita di Palangka Raya, Senin.
Dikatakan, dengan adanya dana kelurahan tersebut, pihak kelurahan diharapkan selalu mendengarkan keluhan atau masukan dari masyarakat agar penggunaan dana APBN itu sesuai dengan keperluan di kelurahan masing-masing.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya itu mengatakan jangan sampai pihak kelurahan lah yang mengusulkan untuk membangun ini dan itu, sehingga pembangunannya tidak tepat sasaran dan terkesan kegiatan tersebut tidak maksimal dalam penggunaan dana tersebut.
"Alangkah baiknya lurah juga berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang berada di daerah setempat bersama warganya, membahas apa saja yang diperlukan dan sifatnya urgensi harus diutamakan untuk kepentingan orang banyak," kata Ruselita.
Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para lurah se-Kota Palangka Raya, maka peningkatan pembangunan di daerah setempat akan meningkat.
Baca juga: Legislator ajak warga awasi proyek pembangunan di Palangka Raya
Kemudian, juga mengurangi permasalahan di setiap kelurahan yang selama ini hanya mengandalkan pembangunan melalui program usulan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan.
"Semoga apa yang saya sampaikan ini didengar lurah dan masyarakat kita, sehingga penggunaan dana tersebut tepat sasaran serta aman dipertanggung jawabkan sesuai aturan yang berlaku," bebernya.
Srikandi di lembaga DPRD setempat itu menambahkan, untuk progres pembangunan di 'Kota Cantik' sebutan Palangka Raya juga sudah mulai bergerak.
Bahkan sejumlah ruas jalan serta bangunan gedung untuk kebutuhan daerah, terus dilakukan pembangunan sesuai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemkot setempat.
"Dengan memaksimalkan anggaran yang ada, pemkot juga kami dukung ketika melakukan pembangunan untuk kepentingan masyarakat kita," demikian Ruselita.
Baca juga: Tujuh fraksi DPRD Palangka Raya resmi terbentuk
Baca juga: Legislator harap kasus ayah bunuh anak jadi pelajaran setiap orangtua