Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri mengakui anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020, berkurang sekitar Rp203 miliar dari yang sempat diusulkan sebesar Rp553 miliar.
Pengurangan itu merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh dan kesepakatan dengan pihak penyelenggara pilkada serta aparat keamanan, kata Fahrizal di Palangka Raya, Jumat.
"Jadi, untuk pelaksanaan pilkada Kalteng tahun depan dianggarkan sebesar Rp350 miliar lebih. Jumlah itu nantinya disampaikan ke DPRD Kalteng," ucapnya.
Dia memastikan pengurangan tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan, dan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan pilkada. Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun telah mengkaji pembiayaan pelaksanaan Pilkada.
Fahrizal mengatakan hasil kajian TPAD, pengurangan dapat dilakukan dengan menggabungkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Sebab, pilkada 2020 berbeda dengan pemilu 2019.
Baca juga: Baru Sugianto kembalikan formulir pendaftaran cagub ke PDIP Kalteng
"Kalau pemilu tahun ini wajar ada penambahan TPS, karena jumlah kertas suara yang dicoblos dan dihitung ada lima. Berbeda dengan Pilkada, hanya ada satu kertas suara. Jadi waktu untuk mencoblos dan menghitung tidak terlalu lama," ucapnya.
Sebelumnya anggran untuk keperluan Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp 553 miliar berdasarkan total usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta keperluan pengamanan dari kepolisian dan TNI.
Setelah dilakukan pembahasan dan pengurangan, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan hanya mencapai Rp 350 miliar lebih. Total anggaran itu terdiri dari Rp250 miliar untuk KPU, kemudian Rp65 miliar Bawaslu, Rp40 miliar Polda, dan Rp2,5 miliar TNI.
"Kami akan bahas kembali anggaran itu bersama dengan DPRD Kalteng. Memang untuk secara rinciannya akan ditentukan lagi, karena nanti ini masih pembahasan," demikian Fahrizal.
Baca juga: Pemprov ingin jumlah TPS di Kalteng dikurangi
Baca juga: Kalteng bencana kabut asap, elit politik diminta tunda urusan pilkada
Pengurangan itu merupakan hasil pembahasan secara menyeluruh dan kesepakatan dengan pihak penyelenggara pilkada serta aparat keamanan, kata Fahrizal di Palangka Raya, Jumat.
"Jadi, untuk pelaksanaan pilkada Kalteng tahun depan dianggarkan sebesar Rp350 miliar lebih. Jumlah itu nantinya disampaikan ke DPRD Kalteng," ucapnya.
Dia memastikan pengurangan tersebut tidak dilakukan secara asal-asalan, dan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan pilkada. Pemprov melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pun telah mengkaji pembiayaan pelaksanaan Pilkada.
Fahrizal mengatakan hasil kajian TPAD, pengurangan dapat dilakukan dengan menggabungkan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Sebab, pilkada 2020 berbeda dengan pemilu 2019.
Baca juga: Baru Sugianto kembalikan formulir pendaftaran cagub ke PDIP Kalteng
"Kalau pemilu tahun ini wajar ada penambahan TPS, karena jumlah kertas suara yang dicoblos dan dihitung ada lima. Berbeda dengan Pilkada, hanya ada satu kertas suara. Jadi waktu untuk mencoblos dan menghitung tidak terlalu lama," ucapnya.
Sebelumnya anggran untuk keperluan Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp 553 miliar berdasarkan total usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta keperluan pengamanan dari kepolisian dan TNI.
Setelah dilakukan pembahasan dan pengurangan, diperkirakan anggaran yang dibutuhkan hanya mencapai Rp 350 miliar lebih. Total anggaran itu terdiri dari Rp250 miliar untuk KPU, kemudian Rp65 miliar Bawaslu, Rp40 miliar Polda, dan Rp2,5 miliar TNI.
"Kami akan bahas kembali anggaran itu bersama dengan DPRD Kalteng. Memang untuk secara rinciannya akan ditentukan lagi, karena nanti ini masih pembahasan," demikian Fahrizal.
Baca juga: Pemprov ingin jumlah TPS di Kalteng dikurangi
Baca juga: Kalteng bencana kabut asap, elit politik diminta tunda urusan pilkada