Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Toga Hamonangan Nadeak berharap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, tetap memperhatikan kondisi dan nasib petani ladang.
Adanya kebijakan pemerintah melarang membersihkan lahan dengan cara membakar membuat banyak petani ladang mengeluh karena semakin sulit bercocok tanam, kata Toga di Palangka Raya, Kamis.
"Penanggulangan karhutla memang sangat penting, tapi jangan sampai berbagai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani ladang di provinsi ini," ucap dia.
Politisi Partai Nasdem itu pun menegaskan akan tetap memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, yang dibuat anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 tetap dilanjutkan pembahasannya serta ditetapkan menjadi perda.
Dia mengatakan raperda tersebut merupakan landasan hukum bagi para petani, khususnya peladang yang ada di provinsi ini dalam membersihkan lahannya dengan cara dibakar.
"Raperda itu berkenaan langsung dengan masyarakat, Jadi, kami akan kembali memperjuangkan agar segera disahkan menjadi Perda," tegas Toga.
Dia mengakui pemerintah provinsi telah optimal menyarankan serda meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya petani tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Baca juga: Pimpinan definitif DPRD Kalteng tunggu SK Kemendagri
Namun, menurut dia, kondisi wilayah dan tanah di Kalteng kurang subur dan relatif sulit digunakan untuk bercocok tanam apabila tidak dibakar, serta telah menjadi budaya secara turun temurun.
"Pemerintah memang sudah berupaya untuk memberikan pengertiam kepada Petani Ladang. Tapi itu tidaklah cukup karena berladang merupakan kearifan lokal sejak dulu," kata Toga.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, dilihat dari strategisasi wilayah, banyak wilayah di di provinsi ini tidak cocok diterapkan sistem pertanian dengan cara bersawah.
Untuk itu, sekalipun sudah ditekankan oleh Pemerintah agar petani menerapkan bercocok tanam dengan cara bersawah, tetap sulit untuk diterapkan masyarakat.
"Usulan itu justru banyak dikeluhkanmasyarakat. Mereka justru berhadap ada solusi terbaik terkait adanya kebijakan melarang membersihkan lahan tanpa bakar," demikian Toga.
Baca juga: Tujuh fraksi di DPRD Kalteng resmi ditetapkan
Baca juga: Perlu aksi nyata membantu menanggulangi karhutla, kata legislator Kalteng
Adanya kebijakan pemerintah melarang membersihkan lahan dengan cara membakar membuat banyak petani ladang mengeluh karena semakin sulit bercocok tanam, kata Toga di Palangka Raya, Kamis.
"Penanggulangan karhutla memang sangat penting, tapi jangan sampai berbagai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani ladang di provinsi ini," ucap dia.
Politisi Partai Nasdem itu pun menegaskan akan tetap memperjuangkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, yang dibuat anggota DPRD Kalteng periode 2014-2019 tetap dilanjutkan pembahasannya serta ditetapkan menjadi perda.
Dia mengatakan raperda tersebut merupakan landasan hukum bagi para petani, khususnya peladang yang ada di provinsi ini dalam membersihkan lahannya dengan cara dibakar.
"Raperda itu berkenaan langsung dengan masyarakat, Jadi, kami akan kembali memperjuangkan agar segera disahkan menjadi Perda," tegas Toga.
Dia mengakui pemerintah provinsi telah optimal menyarankan serda meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya petani tidak membersihkan lahan dengan cara dibakar.
Baca juga: Pimpinan definitif DPRD Kalteng tunggu SK Kemendagri
Namun, menurut dia, kondisi wilayah dan tanah di Kalteng kurang subur dan relatif sulit digunakan untuk bercocok tanam apabila tidak dibakar, serta telah menjadi budaya secara turun temurun.
"Pemerintah memang sudah berupaya untuk memberikan pengertiam kepada Petani Ladang. Tapi itu tidaklah cukup karena berladang merupakan kearifan lokal sejak dulu," kata Toga.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu, dilihat dari strategisasi wilayah, banyak wilayah di di provinsi ini tidak cocok diterapkan sistem pertanian dengan cara bersawah.
Untuk itu, sekalipun sudah ditekankan oleh Pemerintah agar petani menerapkan bercocok tanam dengan cara bersawah, tetap sulit untuk diterapkan masyarakat.
"Usulan itu justru banyak dikeluhkanmasyarakat. Mereka justru berhadap ada solusi terbaik terkait adanya kebijakan melarang membersihkan lahan tanpa bakar," demikian Toga.
Baca juga: Tujuh fraksi di DPRD Kalteng resmi ditetapkan
Baca juga: Perlu aksi nyata membantu menanggulangi karhutla, kata legislator Kalteng