Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris DPRD Kalimantan Tengah Tantan memastikan aspirasi puluhan pengurus dan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalteng mengenai independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan disampaikan ke pimpinan dan pihak-pihak terkait.
"Sekarang ini pimpinan sementara dan anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tapi, apapun aspirasi adik-adik, pasti saya sampaikan dan teruskan," kata Tantan saat menerima aksi damai PMII Kalteng di gedung DPRD Kalteng, Jumat.
Sementara itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Kalteng Surya Noor mewakili demonstrasi mengatakan, aksi damai yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap keberadaan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Namun, lanjut dia, keberadaan KPK harus tetap harus menjaga independen dan tidak dijadikan tunggangan politik. Sebab, dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pilih-pilih dan berdasarkan pesanan oknum tertentu, yang justru menghianati kepercayaan rakyat terhadap KPK.
"Kami ingin KPK sebagai lembaga yang dipercaya memberantas korupsi, benar-benar bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Siapapun yang terindikasi dan terbukti korupsi, harus ditindak. Jangan pilih-pilih, apalagi karena pesanan oknum tertentu," tegas Surya.
Baca juga: Penanggulangan karhutla jangan sampai merugikan petani ladang Kalteng
Adapun aspirasi yang disampaikan PMII Kalteng yakni, dukung dan kawal pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan jadikan KPK sebagai alat dan kendaraan politik pribadi dan ketentuan kelompok tertentu. Selesaikan dan tuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak, dukung kepemimpinan KPK yang solid, kuat dan berintegritas.
"Aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kalteng, karena lembaga ini merupakan perwakilan sekaligus penyambung aspirasi masyarakat, sehingga perlu diperjuangkan dan disampaikan ke pemerintah pusat maupun KPK," kata dia.
Selain itu, PMII Kalteng juga menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di provinsi ini. Menurut PMII, karhutla di Kalteng bukan terjadi secara alami, melainkan ada unsur kesengajaan dan semakin marak sejak banyaknya izin perusahaan besar swasta.
"Mari kita lihat, apakah kabut asap terjadi dibawah tahun 2000-an?. Kalau ini disebut sebagai bencana tahunan. Kapan mulai ada. Jika dianalisa secara singkat, sejak perusahan sawit berkembang. sebelumnya tidak ada kabut asap," demikian Surya.
Baca juga: Pimpinan definitif DPRD Kalteng tunggu SK Kemendagri
Baca juga: Tujuh fraksi di DPRD Kalteng resmi ditetapkan
"Sekarang ini pimpinan sementara dan anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah. Tapi, apapun aspirasi adik-adik, pasti saya sampaikan dan teruskan," kata Tantan saat menerima aksi damai PMII Kalteng di gedung DPRD Kalteng, Jumat.
Sementara itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang PMII Kalteng Surya Noor mewakili demonstrasi mengatakan, aksi damai yang dilakukan pihaknya merupakan bentuk kepedulian dan dukungan terhadap keberadaan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.
Namun, lanjut dia, keberadaan KPK harus tetap harus menjaga independen dan tidak dijadikan tunggangan politik. Sebab, dalam pemberantasan korupsi tidak boleh pilih-pilih dan berdasarkan pesanan oknum tertentu, yang justru menghianati kepercayaan rakyat terhadap KPK.
"Kami ingin KPK sebagai lembaga yang dipercaya memberantas korupsi, benar-benar bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Siapapun yang terindikasi dan terbukti korupsi, harus ditindak. Jangan pilih-pilih, apalagi karena pesanan oknum tertentu," tegas Surya.
Baca juga: Penanggulangan karhutla jangan sampai merugikan petani ladang Kalteng
Adapun aspirasi yang disampaikan PMII Kalteng yakni, dukung dan kawal pemberantasan korupsi di Indonesia. Jangan jadikan KPK sebagai alat dan kendaraan politik pribadi dan ketentuan kelompok tertentu. Selesaikan dan tuntaskan kasus-kasus korupsi yang mangkrak, dukung kepemimpinan KPK yang solid, kuat dan berintegritas.
"Aksi demonstrasi ke gedung DPRD Kalteng, karena lembaga ini merupakan perwakilan sekaligus penyambung aspirasi masyarakat, sehingga perlu diperjuangkan dan disampaikan ke pemerintah pusat maupun KPK," kata dia.
Selain itu, PMII Kalteng juga menyoroti masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sedang terjadi di provinsi ini. Menurut PMII, karhutla di Kalteng bukan terjadi secara alami, melainkan ada unsur kesengajaan dan semakin marak sejak banyaknya izin perusahaan besar swasta.
"Mari kita lihat, apakah kabut asap terjadi dibawah tahun 2000-an?. Kalau ini disebut sebagai bencana tahunan. Kapan mulai ada. Jika dianalisa secara singkat, sejak perusahan sawit berkembang. sebelumnya tidak ada kabut asap," demikian Surya.
Baca juga: Pimpinan definitif DPRD Kalteng tunggu SK Kemendagri
Baca juga: Tujuh fraksi di DPRD Kalteng resmi ditetapkan