Palangka Raya (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah meminta penyuluh KB meningkatkan intervensi penanganan stunting di provinsi setempat.
"Penanganan stunting telah menjadi salah satu program BKKBN bersama Pemprov Kalteng. Untuk itu kami minta seluruh tenaga penyuluh mengoptimalkan program intervensi di wilayah kerjanya masing-masing," kata Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalteng, Satyawati Kusumawijaya di Palangka Raya, Minggu.
Dia mengatakan, di antara program intervensi yang dilakukan BKKBN bersama jajarannya yakni seperti sosialisasi, "workshop" termasuk mengintensifkan koordinasi dan singkronisasi program dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Target BKKBN 2020 gunakan 'brand' lebih milenial
Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) didukung kurang lebih 143 tenaga penyuluh.
"Namun, rasio kerja mereka kurang ideal karena satu penyuluh harus menangani 10-11 desa/kelurahan binaan. Sementara idealnya satu penyuluh bertanggung jawab terhadap dua wilayah binaan," katanya.
Untuk itu Satyawati meminta para tenaga penyuluh yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyosialisasikan program Keluarga Berencana.
"IpeKB harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan kreatif serta inovatif dalam melaksanakan program kerja dan menyosialisasikan keluarga berencana," katanya.
Baca juga: BKKBN-Pemerintah Kalteng sinergikan program kependudukan
Hal itu, menurut dia, sebagai upaya memperluas jangkauan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap program keluarga berencana serta untuk memaksimalkan jangkauan program kerja.
Saat ini, BKKBN Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang salah satunya terkait penanganan stunting.
Baca juga: Upaya BKKBN Kalteng tingkatkan kompetensi pengelola informasi
"Penanganan stunting telah menjadi salah satu program BKKBN bersama Pemprov Kalteng. Untuk itu kami minta seluruh tenaga penyuluh mengoptimalkan program intervensi di wilayah kerjanya masing-masing," kata Plt Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Kalteng, Satyawati Kusumawijaya di Palangka Raya, Minggu.
Dia mengatakan, di antara program intervensi yang dilakukan BKKBN bersama jajarannya yakni seperti sosialisasi, "workshop" termasuk mengintensifkan koordinasi dan singkronisasi program dengan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Baca juga: Target BKKBN 2020 gunakan 'brand' lebih milenial
Dia mengatakan saat ini pihaknya sedang melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) didukung kurang lebih 143 tenaga penyuluh.
"Namun, rasio kerja mereka kurang ideal karena satu penyuluh harus menangani 10-11 desa/kelurahan binaan. Sementara idealnya satu penyuluh bertanggung jawab terhadap dua wilayah binaan," katanya.
Untuk itu Satyawati meminta para tenaga penyuluh yang tergabung dalam Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IpeKB) memanfaatkan perkembangan teknologi dalam menyosialisasikan program Keluarga Berencana.
"IpeKB harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi dan kreatif serta inovatif dalam melaksanakan program kerja dan menyosialisasikan keluarga berencana," katanya.
Baca juga: BKKBN-Pemerintah Kalteng sinergikan program kependudukan
Hal itu, menurut dia, sebagai upaya memperluas jangkauan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap program keluarga berencana serta untuk memaksimalkan jangkauan program kerja.
Saat ini, BKKBN Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang salah satunya terkait penanganan stunting.
Baca juga: Upaya BKKBN Kalteng tingkatkan kompetensi pengelola informasi