Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyatakan mendukung dan siap menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi Masyarakat Suku Dayak Indonesia kepada Pemerintah Pusat, khususnya Joko Widodo dan Ma'aruf Amin yang sebentar lagi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Aspirasi maupun tuntutan Masyarakat Suku Dayak tersebut sesuai kondisi di lapangan dan harus mendapat dukungan penuh dari presiden dan wakil presiden yang nantinya dilantik, kata Sugianto usai menghadiri Silaturahmi Dayak Nasional di Palangka Raya, Kamis.
"Pemerintah Pusat memang perlu memberikan perhatian serius terhadap pengesahan rancangan undang-undang Masyarakat Hukum Adat menjadi UU, dan merevisi UU tak berpihak pada masyarakat Hukum Adat," ucapnya.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu juga mendukung adanya tuntutan agar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik dayak menduduki jabatan menteri, kabinet, dirjen dan jabatan lain setingkat pemerintah pusat.
Dia mengatakan kontribusi Kalimantan terhadap peningkatan ekonomi secara nasional dapat dikatakan cukup besar, sehingga sangat wajar Masyarakat Suku Daya meminta pemerintah pusat memberikan perhatikan lebih terhadap peningkatan pembangunan di segala bidang termasuk soal kesejahteraan.
“Di kementerian, dirjen dan jabatan-jabatan direktur di pemerintahan itu harus ada Masyarakat Suku Dayak. Itu lah kenapa saya mendukung dan siap menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi Masyarakat Suku Dayak itu," kata Sugianto.
Sugianto menegaskan dukungan terhadap aspirasi dan tuntutan Masyarakat Suku Dayak secara Nasional itu bukan tanpa alasan dan perhitungan. Menurutnya, apabila ada masyarakat asli Kalteng yang menduduki jabatan menteri ataupun dirjen, maka perhatiannya terhadap pembangunan daerah sudah pasti lebih besar.
Baca juga: RS tipe A di Kalteng mulai dibangun pada 2020
Hal itu juga yang mendasari dirinya untuk segera menyampaikan dan memperjuangkan agar kepada Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 memberikan perhatian. Bahkan dirinya berencana membuat surat terbuka agar aspirasi dan tuntutan Masyarakat Suku Dayak tersebut cepat sampai ke presiden/wakil presiden.
"Tentunya dengan harapan semua aspirasi yang dimuat dalam penyataan sikap itu direalisasikan. Tidak hanya untuk Kalteng, tapi seluruh provinsi di Kalimantan," kata Sugianto.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi sikap dan dukungan Masyarakat Suku Dayak secara Nasional terhadap pelantikan Presiden/Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019.
"Mari sama-sama menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan menjaga suasana aman dan tentram di wilayahnya masing-masing," demikian Sugianto.
Baca juga: Gubernur Kalteng ingatkan penghargaan sebagai penyemangat kinerja
Aspirasi maupun tuntutan Masyarakat Suku Dayak tersebut sesuai kondisi di lapangan dan harus mendapat dukungan penuh dari presiden dan wakil presiden yang nantinya dilantik, kata Sugianto usai menghadiri Silaturahmi Dayak Nasional di Palangka Raya, Kamis.
"Pemerintah Pusat memang perlu memberikan perhatian serius terhadap pengesahan rancangan undang-undang Masyarakat Hukum Adat menjadi UU, dan merevisi UU tak berpihak pada masyarakat Hukum Adat," ucapnya.
Orang nomor satu di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila itu juga mendukung adanya tuntutan agar pemerintah pusat dalam hal ini Presiden memberikan kesempatan kepada putra putri terbaik dayak menduduki jabatan menteri, kabinet, dirjen dan jabatan lain setingkat pemerintah pusat.
Dia mengatakan kontribusi Kalimantan terhadap peningkatan ekonomi secara nasional dapat dikatakan cukup besar, sehingga sangat wajar Masyarakat Suku Daya meminta pemerintah pusat memberikan perhatikan lebih terhadap peningkatan pembangunan di segala bidang termasuk soal kesejahteraan.
“Di kementerian, dirjen dan jabatan-jabatan direktur di pemerintahan itu harus ada Masyarakat Suku Dayak. Itu lah kenapa saya mendukung dan siap menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi Masyarakat Suku Dayak itu," kata Sugianto.
Sugianto menegaskan dukungan terhadap aspirasi dan tuntutan Masyarakat Suku Dayak secara Nasional itu bukan tanpa alasan dan perhitungan. Menurutnya, apabila ada masyarakat asli Kalteng yang menduduki jabatan menteri ataupun dirjen, maka perhatiannya terhadap pembangunan daerah sudah pasti lebih besar.
Baca juga: RS tipe A di Kalteng mulai dibangun pada 2020
Hal itu juga yang mendasari dirinya untuk segera menyampaikan dan memperjuangkan agar kepada Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 memberikan perhatian. Bahkan dirinya berencana membuat surat terbuka agar aspirasi dan tuntutan Masyarakat Suku Dayak tersebut cepat sampai ke presiden/wakil presiden.
"Tentunya dengan harapan semua aspirasi yang dimuat dalam penyataan sikap itu direalisasikan. Tidak hanya untuk Kalteng, tapi seluruh provinsi di Kalimantan," kata Sugianto.
Selain itu, dirinya juga mengapresiasi sikap dan dukungan Masyarakat Suku Dayak secara Nasional terhadap pelantikan Presiden/Wakil Presiden yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2019.
"Mari sama-sama menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dengan menjaga suasana aman dan tentram di wilayahnya masing-masing," demikian Sugianto.
Baca juga: Gubernur Kalteng ingatkan penghargaan sebagai penyemangat kinerja