Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, memberikan rekomendasi serta mengusulkan sebanyak 60 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerah ini untuk menjadi pangkalan atau sub penyalur gas elpiji 3 kilogram dan bahan bakar minyak ke Provinsi Kalimantan Tengah.
"Jadi usulan ini, BUMDes hanya sebagai pangkalan untuk mengelola penjualan elpiji bersubsidi, bukan tempat mengisi ulang gas elpiji, karena untuk mengisi ulang ada di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Pertamina," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara Hajrannor melalui Kabid Perdagangan Juni Rantetampang Muara Teweh, Jumat.
Pengusulan 60 BUMDes tersebut menjadi pangkalan gas bersubsidi untuk mempermudah masyarakat desa yang berhak menggunakan gas elpiji 3 kg ini.
Melalui BUMDes ini, kata dia, diharapkan penyaluran gas benar-benar tepat sasaran ke masyarakat miskin.Kalau distribusi lancar dan tepat sasaran maka harga bisa stabil.
"Kami harapkan dengan ditunjuknya BUMDes ini sebagai sub penyalur gas, dapat menekan tingginya harga elpiji bersubsidi sampai di tingkat masyarakat," kata dia.
Menurut dia, usulan dari kecamatan yang kita rekomendasi dan diusulkan ke Gubernur Kalteng, saat ini kita masih menunggu dan hasilnya tergantung hasil dari Gubernur dan Pertamina saja lagi.
Terkait masalah pendanaan untuk BUMDes melaksanakan usaha pangkalan isi ulang tabung gas elpiji ini, bisa dengan menggunakan dana desa.
"Sudah ada petunjuk, bahwa dana desa bisa digunakan untuk itu. Ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan tabung gas elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
"Jadi usulan ini, BUMDes hanya sebagai pangkalan untuk mengelola penjualan elpiji bersubsidi, bukan tempat mengisi ulang gas elpiji, karena untuk mengisi ulang ada di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Pertamina," kata Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Barito Utara Hajrannor melalui Kabid Perdagangan Juni Rantetampang Muara Teweh, Jumat.
Pengusulan 60 BUMDes tersebut menjadi pangkalan gas bersubsidi untuk mempermudah masyarakat desa yang berhak menggunakan gas elpiji 3 kg ini.
Melalui BUMDes ini, kata dia, diharapkan penyaluran gas benar-benar tepat sasaran ke masyarakat miskin.Kalau distribusi lancar dan tepat sasaran maka harga bisa stabil.
"Kami harapkan dengan ditunjuknya BUMDes ini sebagai sub penyalur gas, dapat menekan tingginya harga elpiji bersubsidi sampai di tingkat masyarakat," kata dia.
Menurut dia, usulan dari kecamatan yang kita rekomendasi dan diusulkan ke Gubernur Kalteng, saat ini kita masih menunggu dan hasilnya tergantung hasil dari Gubernur dan Pertamina saja lagi.
Terkait masalah pendanaan untuk BUMDes melaksanakan usaha pangkalan isi ulang tabung gas elpiji ini, bisa dengan menggunakan dana desa.
"Sudah ada petunjuk, bahwa dana desa bisa digunakan untuk itu. Ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan tabung gas elpiji 3 kg yang tidak tepat sasaran," ujarnya.