Katingan (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah pada Jumat (8/11), untuk meninjau dan melihat secara langsung kondisi warganya yang bertransmigrasi ke Kabupaten Katingan.
"Semua sudah merasakan hasilnya, tentu ada sejumlah persoalan yang tidak bisa selesai secara instan. Itu menjadi tugas kami untuk membantu menyelesaikannya," katanya usai mengunjungi eks UPT Hyang Bana.
Berbagai permasalahan yang dihadapi warga Jateng yang bertransmigrasi tersebut, akan dihimpun dan dikoordinasikan bersama pemerintah pusat atau kementerian terkait, Pemprov Kalteng maupun Pemkab Katingan.
Seperti halnya listrik yang sudah masuk dan tinggal mengalirkannya ke kawasan transmigrasi. Untuk itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana lain, seperti tiang. Maka pihaknya berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
"Sedangkan kebutuhan lainnya akan terus kami komunikasikan dan bantu melalui berbagai terobosan. Misalnya mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN guna membantu mendorong peningkatan keterampilan yang warga miliki," tuturnya.
Ganjar menegaskan, pihaknya selalu mengawal dan memberikan perhatian secara berkelanjutan kepada setiap warganya yang bertransmigrasi ke daerah lain di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy menuturkan, penempatan transmigrasi di lokasi eks UPT Hyang Bana dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 200 KK dan 2012 sebanyak 300 KK.
"Khusus untuk transmigran asal Jateng berjumlah 75 KK, terdiri dari Kabupaten Grobogan, Brebes, Jepara, Purbalingga, Sragen, Sukoharjo serga Banjar Negara," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 1.500 sertifikat hak milik, berupa sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan dua. Hingga saat ini berbagai pembangunan terlaksana dengan baik, serta dilengkapi fasilitas umum maupun sosial.
Berupa gedung sekolah, balai desa, rumah ibadah, pengolahan limbah, kantor unit dan fasilitas pendukung lainnya. Adanya ragam pembangunan tersebut, diharapkan membuat para warganya betah menetap bekerja, hingga meningkatkan perekonomian daerah.
"Semua sudah merasakan hasilnya, tentu ada sejumlah persoalan yang tidak bisa selesai secara instan. Itu menjadi tugas kami untuk membantu menyelesaikannya," katanya usai mengunjungi eks UPT Hyang Bana.
Berbagai permasalahan yang dihadapi warga Jateng yang bertransmigrasi tersebut, akan dihimpun dan dikoordinasikan bersama pemerintah pusat atau kementerian terkait, Pemprov Kalteng maupun Pemkab Katingan.
Seperti halnya listrik yang sudah masuk dan tinggal mengalirkannya ke kawasan transmigrasi. Untuk itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana lain, seperti tiang. Maka pihaknya berupaya untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut.
"Sedangkan kebutuhan lainnya akan terus kami komunikasikan dan bantu melalui berbagai terobosan. Misalnya mengarahkan mahasiswa untuk melaksanakan KKN guna membantu mendorong peningkatan keterampilan yang warga miliki," tuturnya.
Ganjar menegaskan, pihaknya selalu mengawal dan memberikan perhatian secara berkelanjutan kepada setiap warganya yang bertransmigrasi ke daerah lain di Indonesia.
Sementara itu Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang diwakili Asisten II Setda Kalteng Nurul Edy menuturkan, penempatan transmigrasi di lokasi eks UPT Hyang Bana dilaksanakan pada tahun 2011 sebanyak 200 KK dan 2012 sebanyak 300 KK.
"Khusus untuk transmigran asal Jateng berjumlah 75 KK, terdiri dari Kabupaten Grobogan, Brebes, Jepara, Purbalingga, Sragen, Sukoharjo serga Banjar Negara," tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 1.500 sertifikat hak milik, berupa sertifikat lahan pekarangan, lahan usaha satu dan dua. Hingga saat ini berbagai pembangunan terlaksana dengan baik, serta dilengkapi fasilitas umum maupun sosial.
Berupa gedung sekolah, balai desa, rumah ibadah, pengolahan limbah, kantor unit dan fasilitas pendukung lainnya. Adanya ragam pembangunan tersebut, diharapkan membuat para warganya betah menetap bekerja, hingga meningkatkan perekonomian daerah.