Palangka Raya (ANTARA) - Kalangan Komisi II DPRD Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai upaya mengecek sejauh mana realisasi Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan yang ada di wilayah setempat.
Kunker itu nanti mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kalteng yang berada di Pundu serta PT Windu Nabatindo, kata Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati di Palangka Raya, Rabu.
"Kami melaksanakan kunker itu selama empat hari. Ini kami dari Komisi II DPRD Kalteng sedang siap-siap berangkat ke Kotim," tambahnya.
Informasi yang diterima Komisi II DPRD Kalteng, masih banyak perusahaan besar swasta (PBS) di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini belum merealisasikan CSR. Padahal, CSR merupakan perintah Undang-undang yang wajib direalisasikan PBS.
Ina mengatakan program CSR pun bukan hanya yang dilakukan di sekitar areal PBS, tapi juga di tingkat kabupaten setempat serta provinsi. Untuk itulah Komisi II DPRD Kalteng mendatangi UPT Dishut Kalteng yang ada di Pundu, Kabupaten Kotim.
"Kami sebenarnya ingin mendatangi sejumlah UPT dan PBS, tapi karena keterbatasan waktu dan luasnya Kalteng, dipilihlah UPT Pundu dan PT Windu Nabatindo," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng siap terlibat aktif tingkatkan SDM Kalteng
Menurut anggota DPRD Kalteng sejak periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu, keberadaan CSR sangat membantu mempercepat kemajuan pembangunan sekaligus kesejahteraan masyarakat di provinsi ini, sehingga realisasinya perlu dipantau dan diawasi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya itu mengatakan, salah satu bidang yang menjadi tugas Komisi II DPRD Kalteng adalah terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).
"Itu lah landasan Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kotim. Ini kunker pertama yang dilaksanakan Komisi II DPRD Kalteng untuk periode 2019-2024," demikian Ina.
Baca juga: Legislator usul tiap desa di Kalteng memiliki satu mobil ambulans
Baca juga: Program sekolah dokter perlu dihidupkan kembali, kata DPRD Kalteng
Kunker itu nanti mendatangi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kehutanan Kalteng yang berada di Pundu serta PT Windu Nabatindo, kata Anggota Komisi II DPRD Kalteng Ina Prayawati di Palangka Raya, Rabu.
"Kami melaksanakan kunker itu selama empat hari. Ini kami dari Komisi II DPRD Kalteng sedang siap-siap berangkat ke Kotim," tambahnya.
Informasi yang diterima Komisi II DPRD Kalteng, masih banyak perusahaan besar swasta (PBS) di provinsi nomor dua terluas di Indonesia ini belum merealisasikan CSR. Padahal, CSR merupakan perintah Undang-undang yang wajib direalisasikan PBS.
Ina mengatakan program CSR pun bukan hanya yang dilakukan di sekitar areal PBS, tapi juga di tingkat kabupaten setempat serta provinsi. Untuk itulah Komisi II DPRD Kalteng mendatangi UPT Dishut Kalteng yang ada di Pundu, Kabupaten Kotim.
"Kami sebenarnya ingin mendatangi sejumlah UPT dan PBS, tapi karena keterbatasan waktu dan luasnya Kalteng, dipilihlah UPT Pundu dan PT Windu Nabatindo," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng siap terlibat aktif tingkatkan SDM Kalteng
Menurut anggota DPRD Kalteng sejak periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu, keberadaan CSR sangat membantu mempercepat kemajuan pembangunan sekaligus kesejahteraan masyarakat di provinsi ini, sehingga realisasinya perlu dipantau dan diawasi.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Murung Raya itu mengatakan, salah satu bidang yang menjadi tugas Komisi II DPRD Kalteng adalah terkait Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).
"Itu lah landasan Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan Kunker ke Kabupaten Kotim. Ini kunker pertama yang dilaksanakan Komisi II DPRD Kalteng untuk periode 2019-2024," demikian Ina.
Baca juga: Legislator usul tiap desa di Kalteng memiliki satu mobil ambulans
Baca juga: Program sekolah dokter perlu dihidupkan kembali, kata DPRD Kalteng