Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah memutuskan mengatrol atau memaksa menaikkan target pendapatan untuk mengurangi besarnya defisit anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2020 nanti.
"Selain melakukan pemangkasan usulan pembiayaan anggaran, akhirnya kemarin kami menaikkan target pendapatan sekitar Rp54 miliar. Konsekuensinya, seluruh satuan organisasi perangkat daerah harus bekerja keras untuk membantu mencapai target tersebut," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Selasa.
Dalam rancangan APBD 2020 yang diajukan terdiri dari pendapatan sekitar Rp1,77 triliun. Pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp250 miliar, dana perimbangan Rp1,19 triliun, dan pendapatan lain yang sah Rp331,5 miliar.
Untuk alokasi belanja totalnya Rp1,84 triliun, diantaranya berupa belanja tidak langsung sekitar Rp1,02 triliun dan belanja langsung sekitar Rp817,7 miliar. Sementara itu, besaran defisit diperkirakan Rp72.8 miliar atau sekitar 4,11 persen.
Angka ini masih mungkin berubah karena nantinya akan dibahas bersama dalam rapat kompilasi di DPRD Kotawaringin Timur. Defisit anggaran sebelumnya diperkirakan mencapai 10 persen, kemudian setelah rasionalisasi menjadi 4,11 persen.
"Defisit 4,11 persen itu, pun tapi masih bisa berubah, mungkin ambil paling tinggi 4,5 persen, tapi itu nanti tergantung terakhir dibahas bersama DPRD," timpal pria yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur.
Halikinnor mengakui, besarnya beban APBD 2020 nanti disebabkan banyaknya pembiayaan yang wajib dipenuhi seperti pelunasan program multi years atau tahun jamak yang mencapai Rp250 miliar, pembinaan pilkada, pilkades dan lainnya. Kondisi itu semakin berat karena dana bagi hasil pajak yang diterima Kotawaringin Timur dari pemerintah pusat berkurang Rp45,48 miliar dari yang diproyeksikan sebelumnya.
Baca juga: Wakili Kalteng, Kotim juara umum Kejurnas Drumband
Rasionalisasi untuk mengurangi besarnya defisit dilakukan dengan memangkas sejumlah usulan anggaran seperti biaya perjalanan dinas, pengadaan pakaian, pengadaan kendaraan dan lainnya.
Pemerintah daerah berupaya tetap memprioritaskan bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya dengan tetap memenuhi kebutuhan anggaran tersebut.
"Seperti kenaikan iuran JKN (jaminan kesehatan nasional) untuk warga tidak mampu itu tetap akan dipenuhi, tapi mungkin kita alokasikan Rp40 miliar dulu di APBD murni 2020, nanti dilunasi menjadi Rp53 miliar pada APBD perubahan," ujar Halikinnor.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur Rinie mengapresiasi kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif dana menangani masalah ini. Untuk itulah dia sejak awal dia mengingatkan pentingnya keterbukaan sehingga semua permasalahan yang ada menjadi jelas.
"Saya yakin setiap masalah bisa kita cari solusinya bersama, asalkan kita mau terbuka dan transparan. DPRD juga mempunyai tanggung jawab untuk membantu mencarikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi," demikian Rinie.
Baca juga: Masih ada ketakutan PNS Kotim menggunakan anggaran