Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Sinar Kamala meminta pemerintah provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Pendidikan di seluruh seluruh kabupaten, agar mempermudah koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses belajar dan mengajar di sekolah menegah atas.
Keberadaan UPT tersebut juga mendekatkan sekaligus mempermudah para guru SMA dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan kepegawaian sekaligus tugas dan fungsinya, kata Kamala usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalteng di Palangka Raya, Rabu.
"SMA/SMK di Kalteng itu kan tersebar di seluruh kabupaten/kota dan jaraknya jauh-jauh. Jadi, pemprov selaku penanggungjawab pendidikan tingkat SMA sederajat perlu memperdekat pelayanan," tambahnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengaku, permasalahan guru SMA/SMK sederajat di provinsi ini relatif banyak. Hal itu terungkap saat pihaknya melaksanakan reses di sejumlah daerah.
Dia mengatakan salah satu yang paling perlu diperhatikan pemprov yakni keberadaan rumah dinas bagi para guru. Sebab, dari hasil reses, rumah dinas untuk guru SMA sederajat nyaris minim, bahkan ada yang tidak ada.
"Guru-guru yang mengajar di SMA sederajat itu kan kebanyakan bukan dari wilayah setempat, melainkan daerah lain. Jadi, pemerintah perlu menyediakan rumah dinas bagi para guru yang mengajar di SMA, khususnya di pelosok-pelosok," kata Kamala.
Baca juga: DPRD Kalteng ingatkan pemprov cermati agenda masa sidang pertama 2020
Mantan Anggota DPRD Kotim itu juga mendorong peningkatan infrastruktur jalan ke sejumlah sekolah maupun fasilitas kesehatan. Sebab, sampai sekarang ini infrastruktur ke sekolah maupun fasilitas kesehatan relatif kurang baik, bahkan rusak.
Anggota Komisi 1 DPRD Kalteng itu mengatakan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota perlu berkoordinasi dan bersinergi dalam meningkatkan jalan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan pemerintah.
"Kami yakin itu bisa direalisasikan sepanjang dengan melibatkan berbagai pihak, dan tentunya berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," demikian Kamala.
Baca juga: DPRD Kalteng dukung penuh rencana pelebaran jalan di DAS Barito
Baca juga: Pengeluaran jauh lebih tinggi dari penghasilan jadi keluhan di Kalteng
Keberadaan UPT tersebut juga mendekatkan sekaligus mempermudah para guru SMA dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan kepegawaian sekaligus tugas dan fungsinya, kata Kamala usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalteng di Palangka Raya, Rabu.
"SMA/SMK di Kalteng itu kan tersebar di seluruh kabupaten/kota dan jaraknya jauh-jauh. Jadi, pemprov selaku penanggungjawab pendidikan tingkat SMA sederajat perlu memperdekat pelayanan," tambahnya.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu mengaku, permasalahan guru SMA/SMK sederajat di provinsi ini relatif banyak. Hal itu terungkap saat pihaknya melaksanakan reses di sejumlah daerah.
Dia mengatakan salah satu yang paling perlu diperhatikan pemprov yakni keberadaan rumah dinas bagi para guru. Sebab, dari hasil reses, rumah dinas untuk guru SMA sederajat nyaris minim, bahkan ada yang tidak ada.
"Guru-guru yang mengajar di SMA sederajat itu kan kebanyakan bukan dari wilayah setempat, melainkan daerah lain. Jadi, pemerintah perlu menyediakan rumah dinas bagi para guru yang mengajar di SMA, khususnya di pelosok-pelosok," kata Kamala.
Baca juga: DPRD Kalteng ingatkan pemprov cermati agenda masa sidang pertama 2020
Mantan Anggota DPRD Kotim itu juga mendorong peningkatan infrastruktur jalan ke sejumlah sekolah maupun fasilitas kesehatan. Sebab, sampai sekarang ini infrastruktur ke sekolah maupun fasilitas kesehatan relatif kurang baik, bahkan rusak.
Anggota Komisi 1 DPRD Kalteng itu mengatakan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota perlu berkoordinasi dan bersinergi dalam meningkatkan jalan menuju fasilitas pendidikan dan kesehatan, agar masyarakat benar-benar merasakan pelayanan pemerintah.
"Kami yakin itu bisa direalisasikan sepanjang dengan melibatkan berbagai pihak, dan tentunya berinovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," demikian Kamala.
Baca juga: DPRD Kalteng dukung penuh rencana pelebaran jalan di DAS Barito
Baca juga: Pengeluaran jauh lebih tinggi dari penghasilan jadi keluhan di Kalteng