Palangka Raya (ANTARA) - Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah melaksanakan kaji banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari, menggali serta mendapatkan informasi terkait upaya yang telah dan sedang dilaksanakan pemerintah setempat dalam menangani kondisi jalan dan kawasan kumuh.
Provinsi ini dipilih karena jumlah penduduknya mencapai 49 juta jiwa sehingga sangat berpotensi menimbulkan banyak jalan maupun pemukiman menjadi kumuh, kata Wakil ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh saat dikonfirmasi wartawan terkait kaji banding Komisi IV ke Provinsi Jabar melalui pesan singkat dari Palangka Raya, Jumat.
"Ini juga sebagai upaya komparasi program dalam penataan kawasan kumuh dan wilayah perkotaan, serta penanganan infrastruktur jalan perkotaan yang bersumber dari APBD provinsi, baik itu dalam bentuk hibah atau model penanganan lainnya," tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima DPRD Kalteng dari Pemprov Jabar, untuk program penataan kawasan kumuh, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, yakni penyediaan sarana proteksi kebakaran, drainase pemukiman, jalan pemukiman, sarana air bersih, pengolahan limbah, penataan ruang terbuka publik dan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).
Faridawaty yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng itu mengatakan, Pemprov Jabar sendiri juga memiliki program bedah rumah Rp17,5 juta per rumah dengan target tahun 2020 sebanyak 200 ribu rumah.
Baca juga: Optimalkan PAD, Komisi 1 DPRD Kalteng kaji banding ke Bapenda Jatim
"Ada banyak informasi yang kami dapat dari kaji banding ini untuk kemajuan Provinsi Kalteng. Tentunya informasi-informasi itu akan kami sampaikan kepada Pemprov Kalteng melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata dia.
Kunjungan Kerja sekaligus kaji banding Komisi IV kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua Faridawaty Darland Atjeh, Ketua Komisi IV Artaban, Purman Jaya, A.Rasyid, Jubair Arifin, Siswandi, Tomy Irawan Diran, Byan Iskandar, Maruadi dan Rizki Amalian Darwan Ali serta sekretariat DPRD Kalteng.
Selain melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalteng beserta jajaran Komisi IV juga turut melakukan peninjauan ke lapangan. Hal itu untuk melihat langsung sudah seperti apa hasil yang dilakukan pemprov Jabar.
"Kita tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga harus melihat langsung hasilnya. Jadi, kami punya referensi yang menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan jalan dan pemukiman kumuh," demikian Faridawaty.
Baca juga: Kalteng perlu mencontoh keberhasilan kampung itik di Jatim
Baca juga: Tuntaskan masalah aset, DPRD Kalteng kaji banding ke Jatim
Provinsi ini dipilih karena jumlah penduduknya mencapai 49 juta jiwa sehingga sangat berpotensi menimbulkan banyak jalan maupun pemukiman menjadi kumuh, kata Wakil ketua DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh saat dikonfirmasi wartawan terkait kaji banding Komisi IV ke Provinsi Jabar melalui pesan singkat dari Palangka Raya, Jumat.
"Ini juga sebagai upaya komparasi program dalam penataan kawasan kumuh dan wilayah perkotaan, serta penanganan infrastruktur jalan perkotaan yang bersumber dari APBD provinsi, baik itu dalam bentuk hibah atau model penanganan lainnya," tambahnya.
Berdasarkan data yang diterima DPRD Kalteng dari Pemprov Jabar, untuk program penataan kawasan kumuh, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, yakni penyediaan sarana proteksi kebakaran, drainase pemukiman, jalan pemukiman, sarana air bersih, pengolahan limbah, penataan ruang terbuka publik dan rumah tidak layak huni (RUTILAHU).
Faridawaty yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Kalteng itu mengatakan, Pemprov Jabar sendiri juga memiliki program bedah rumah Rp17,5 juta per rumah dengan target tahun 2020 sebanyak 200 ribu rumah.
Baca juga: Optimalkan PAD, Komisi 1 DPRD Kalteng kaji banding ke Bapenda Jatim
"Ada banyak informasi yang kami dapat dari kaji banding ini untuk kemajuan Provinsi Kalteng. Tentunya informasi-informasi itu akan kami sampaikan kepada Pemprov Kalteng melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait," kata dia.
Kunjungan Kerja sekaligus kaji banding Komisi IV kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kalteng Wiyatno didampingi Wakil Ketua Faridawaty Darland Atjeh, Ketua Komisi IV Artaban, Purman Jaya, A.Rasyid, Jubair Arifin, Siswandi, Tomy Irawan Diran, Byan Iskandar, Maruadi dan Rizki Amalian Darwan Ali serta sekretariat DPRD Kalteng.
Selain melakukan pertemuan dengan Pemprov Jabar, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kalteng beserta jajaran Komisi IV juga turut melakukan peninjauan ke lapangan. Hal itu untuk melihat langsung sudah seperti apa hasil yang dilakukan pemprov Jabar.
"Kita tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga harus melihat langsung hasilnya. Jadi, kami punya referensi yang menyeluruh terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan jalan dan pemukiman kumuh," demikian Faridawaty.
Baca juga: Kalteng perlu mencontoh keberhasilan kampung itik di Jatim
Baca juga: Tuntaskan masalah aset, DPRD Kalteng kaji banding ke Jatim