Kuala Pembuang (ANTARA) - Kabupaten Seruyan menjadi daerah pertama di Kalimantan Tengah yang memiliki Desa APU atau Anti Politik Uang yakni ditetapkan di Desa Bangun Harja Kecamatan Seruyan Hilir Timur.
“Saya sangat mengapresiasi sekali pembentukan desa APU pertama kalinya di Kalteng ini,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan saat menyampaikan sambutan pada peresmian Desa APU di Kuala Pembuang, Senin.
Pembentukan Desa APU tersebut merupakan upaya bersama masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh desa-desa lain yang berada di Kalimantan Tengah.
Menurut Abhan, kegiatan ini adalah wujud nyata kontribusi masyarakat ikut aktif berpatisipasi dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada 23 September 2020. Komitmen yang sama juga diterapkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif.
Dia berharap kesuksesan Pilkada serentak 2019 bisa terulang kembali pada Pilkada serentak 2020. Untuk itu dia mengimbau masyarakat turut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut.
Dia berpendapat, pilkada akan sukses jika didukung oleh tiga hal. Pertama, bagi penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar mempunyai integritas. Penyelenggara pemilu harus independen dan profesional serta bekerja atas dasar undang-undang.
Kedua, dukungan dari peserta pilkada yakni menunjukkan integritas dengan mematuhi semua aturan yang ada. Peserta pemilu tidak boleh melakukan politik uang, ujaran kebencian, isu sara dan lainnya. Jangan menghalalkan segala cara untuk menang hanya untuk kepentingan praktis.
Ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat atau pemilih yang mempunyai hak pilih untuk suksesnya Pilkada 2020.
Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan Iswanti mengatakan, dirinya mewakili Pemerintah kabupaten Seruyan sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan masyarakat desa Bangun Harja serta Bawaslu Seruyan yang telah menunjuk Desa Bangun Harja sebagai desa percontohan desa anti politik uang.
“Kita harapkan melalui komitmen seperti ini, kita mampu menciptakan pilkada yang berintegritas dan bermartabat,” demikian Iswanti.
“Saya sangat mengapresiasi sekali pembentukan desa APU pertama kalinya di Kalteng ini,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) Abhan saat menyampaikan sambutan pada peresmian Desa APU di Kuala Pembuang, Senin.
Pembentukan Desa APU tersebut merupakan upaya bersama masyarakat untuk menciptakan demokrasi yang bermartabat. Langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh desa-desa lain yang berada di Kalimantan Tengah.
Menurut Abhan, kegiatan ini adalah wujud nyata kontribusi masyarakat ikut aktif berpatisipasi dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah pada 23 September 2020. Komitmen yang sama juga diterapkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif.
Dia berharap kesuksesan Pilkada serentak 2019 bisa terulang kembali pada Pilkada serentak 2020. Untuk itu dia mengimbau masyarakat turut mendukung upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan harapan tersebut.
Dia berpendapat, pilkada akan sukses jika didukung oleh tiga hal. Pertama, bagi penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu agar mempunyai integritas. Penyelenggara pemilu harus independen dan profesional serta bekerja atas dasar undang-undang.
Kedua, dukungan dari peserta pilkada yakni menunjukkan integritas dengan mematuhi semua aturan yang ada. Peserta pemilu tidak boleh melakukan politik uang, ujaran kebencian, isu sara dan lainnya. Jangan menghalalkan segala cara untuk menang hanya untuk kepentingan praktis.
Ketiga, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat atau pemilih yang mempunyai hak pilih untuk suksesnya Pilkada 2020.
Sementara itu, Wakil Bupati Seruyan Iswanti mengatakan, dirinya mewakili Pemerintah kabupaten Seruyan sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan masyarakat desa Bangun Harja serta Bawaslu Seruyan yang telah menunjuk Desa Bangun Harja sebagai desa percontohan desa anti politik uang.
“Kita harapkan melalui komitmen seperti ini, kita mampu menciptakan pilkada yang berintegritas dan bermartabat,” demikian Iswanti.