Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Agustin Teras Narang meminta pemerintah pusat mengalokasikan sebagian anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, termasuk belanja alutsista untuk mencegah dan menangani penyebaran covid-19 atau virus corona.
"Lebih baik mengalihkan sebagian anggaran PUPR dan belanja Alutsista daripada memangkas anggaran dana desa dalam mencegah dan menangani penyebaran covid-19," kata Teras Narang di Palangka Raya, Senin.
Menurut pria yang pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, dalam kondisi seperti sekarang ini keberadaan dan fungsi dana desa justru sangat penting, khususnya dalam hal menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan covid-19.
Dia mengatakan pemerintah pusat, terkhusus Kementerian Keuangan sekarang ini perlu menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat. Langkah itu juga sebagai langkah membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik.
"Jangan sampai Kementerian Keuangan memangkas Anggaran Dana Desa dalam kondisi seperti saat ini," kata Teras Narang.
Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu secara khusus juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah, melakukan hal yang sama dalam mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid19. Di mana pimpinan daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), agar lebih tanggap pada penanganan Covid19.
Dia mengatakan gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan. Hal itu demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada. Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan.
Baca juga: Kantor pelayanan publik daerah ini akan dilengkapi bilik sterilisasi
"Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya," kata Teras Narang.
Ketua Komite 1 itu pun menyesalkan adanya beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini. Meski begitu, dirinya pun menyarankan agar pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid19.
Selain itu, pihaknya mendorong agar perlu juga dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini agar tak justru menimbulkan kepanikan.
"Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran Covid19 dapat segera kita putus," demikian Teras Narang.
Baca juga: 'Tracing komunitas' pasca ditemukan dua kasus positif COVID-19 di Kalteng, begini hasilnya
Baca juga: Facebook sumbang 720 ribu masker untuk petugas medis
"Lebih baik mengalihkan sebagian anggaran PUPR dan belanja Alutsista daripada memangkas anggaran dana desa dalam mencegah dan menangani penyebaran covid-19," kata Teras Narang di Palangka Raya, Senin.
Menurut pria yang pernah menjadi Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu, dalam kondisi seperti sekarang ini keberadaan dan fungsi dana desa justru sangat penting, khususnya dalam hal menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan covid-19.
Dia mengatakan pemerintah pusat, terkhusus Kementerian Keuangan sekarang ini perlu menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat. Langkah itu juga sebagai langkah membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik.
"Jangan sampai Kementerian Keuangan memangkas Anggaran Dana Desa dalam kondisi seperti saat ini," kata Teras Narang.
Senator asal Provinsi Kalimantan Tengah itu secara khusus juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah, melakukan hal yang sama dalam mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid19. Di mana pimpinan daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), agar lebih tanggap pada penanganan Covid19.
Dia mengatakan gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan. Hal itu demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada. Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan.
Baca juga: Kantor pelayanan publik daerah ini akan dilengkapi bilik sterilisasi
"Ketersediaan APD hingga fasilitas kesehatan yang memadai, perlu jadi perhatian pemerintah agar tak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya," kata Teras Narang.
Ketua Komite 1 itu pun menyesalkan adanya beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini. Meski begitu, dirinya pun menyarankan agar pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid19.
Selain itu, pihaknya mendorong agar perlu juga dilakukan pengawasan terpadu dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga tingkat RT. Sebab masyarakat pada tingkat desa hingga RT perlu lebih sigap menyikapi situasi ini agar tak justru menimbulkan kepanikan.
"Semangat gotong royong masyarakat perlu didorong oleh pemerintah daerah, agar mata rantai penyebaran Covid19 dapat segera kita putus," demikian Teras Narang.
Baca juga: 'Tracing komunitas' pasca ditemukan dua kasus positif COVID-19 di Kalteng, begini hasilnya
Baca juga: Facebook sumbang 720 ribu masker untuk petugas medis