Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Kuwu Senilawati menyatakan bahwa bantuan sosial yang disediakan dan disalurkan Kementerian Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus corona atau COVID-19, merupakan langkah tepat dan harus diapresiasi serta didukung semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
Bentuk dukungan yang perlu diberikan pemerintah daerah adalah pendataan penerima bansos tersebut harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran, kata Kuwu di Palangka Raya, kemarin.
"Selain warga tidak mampu, para pekerja yang berpenghasilan harian juga perlu dimasukkan dalam data penerima bansos tersebut. Mereka itu juga sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19, karena penghasilannya uang jelas sangat menurun drastis," tambahnya.
Dikatakan, saat ini Kemensos tengah mempersiapkan skema penyaluran bantuan sosial langsung tunai, yang diperlukan kepada masyarakat kurang mampu dan ekonominya terdampak Covid-19. Kalteng sendiri mendapat alokasi 75 ribu kepala keluarga (KK), yang tidak menutup kemungkinan bisa bertambah.
Baca juga: Masyarakat Kalteng diajak patuhi anjuran pemerintah terkait COVID-19
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pun menegaskan bahwa keakuratan data sangat penting dalam menunjang penyaluran bansos tersebut. Di mana, dalam proses pendataan kepada calon penerima manfaat, haruslah benar-benar ditujukan kepada warga yang sangat membutuhkan.
"Kami sangat mengharapkan agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa tepat sasaran, dan mereka juga merasakan kehadiran pemerintah, ditengah sulit nya perekonomian saat ini, imbas dari adanya pandemi COVID-19," kata Kuwu.
Keakuratan data tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kementerian, namun juga bantuan yang akan disalurkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, yang diberi dalam bentuk sembako.
"Kami sangat tahu dan sadar akibat pandemi Covid-19 ini membuat berbagai lini terganggu, terutama ekonomi masyarakat. Untuk itulah, bansos harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai orang yang membutuhkan justru tidak dapat," demikian Kuwu.
Baca juga: Rapat bahas realokasi APBD melalui daring dianggap kurang optimal
Baca juga: Segera lelang paket proyek tak terkena penyesuaian anggaran COVID-19
Baca juga: DPRD dorong pemprov jadikan pesisir Kalteng lokasi ternak itik
Bentuk dukungan yang perlu diberikan pemerintah daerah adalah pendataan penerima bansos tersebut harus benar-benar masyarakat yang membutuhkan agar tepat sasaran, kata Kuwu di Palangka Raya, kemarin.
"Selain warga tidak mampu, para pekerja yang berpenghasilan harian juga perlu dimasukkan dalam data penerima bansos tersebut. Mereka itu juga sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19, karena penghasilannya uang jelas sangat menurun drastis," tambahnya.
Dikatakan, saat ini Kemensos tengah mempersiapkan skema penyaluran bantuan sosial langsung tunai, yang diperlukan kepada masyarakat kurang mampu dan ekonominya terdampak Covid-19. Kalteng sendiri mendapat alokasi 75 ribu kepala keluarga (KK), yang tidak menutup kemungkinan bisa bertambah.
Baca juga: Masyarakat Kalteng diajak patuhi anjuran pemerintah terkait COVID-19
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pun menegaskan bahwa keakuratan data sangat penting dalam menunjang penyaluran bansos tersebut. Di mana, dalam proses pendataan kepada calon penerima manfaat, haruslah benar-benar ditujukan kepada warga yang sangat membutuhkan.
"Kami sangat mengharapkan agar bantuan dari pemerintah pusat tersebut bisa tepat sasaran, dan mereka juga merasakan kehadiran pemerintah, ditengah sulit nya perekonomian saat ini, imbas dari adanya pandemi COVID-19," kata Kuwu.
Keakuratan data tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyaluran bantuan kementerian, namun juga bantuan yang akan disalurkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, yang diberi dalam bentuk sembako.
"Kami sangat tahu dan sadar akibat pandemi Covid-19 ini membuat berbagai lini terganggu, terutama ekonomi masyarakat. Untuk itulah, bansos harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai orang yang membutuhkan justru tidak dapat," demikian Kuwu.
Baca juga: Rapat bahas realokasi APBD melalui daring dianggap kurang optimal
Baca juga: Segera lelang paket proyek tak terkena penyesuaian anggaran COVID-19
Baca juga: DPRD dorong pemprov jadikan pesisir Kalteng lokasi ternak itik