Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Parningotan Lumban Gaol menyarankan Bupati H Supian Hadi mengevaluasi kinerja pejabatnya demi peningkatan kinerja pemerintah kabupaten secara keseluruhan.
"Kepala daerah jangan menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten secara berlama-lama. Jangan sampai tidak memiliki evaluasi yang baik dan cenderung selama ini "Asal Bapak Senang" saja," kata Lumban Gaol di Sampit, Sabtu
Menurutnya, banyaknya keluhan dari masyarakat dalam berbagai hal, seperti pelayanan, pembinaan dan pengayoman, dapat menjadi salah satu ukuran kinerja kepala satuan organisasi perangkat daerah terkait. Masyarakat tidak akan mengeluh jika pelayanan yang diberikan bisa optimal.
Saat melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing, 40 anggota DPRD Kotawaringin Timur menerima beragam aspirasi dan keluhan masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung dan segera disampaikan kepada eksekutif.
Dia mencontohkan, saat ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait penyaluran bantuan untuk warga tidak mampu maupun terdampak COVID-19. Selain dinilai lamban, juga banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait tidak akuratnya data penerima bantuan.
Ada warga yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam daftar penerima, ada pula pasangan suami istri juga masuk data penerima. Sebaliknya, ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak masuk dalam daftar penerima.
Hal ini seharusnya tidak sampai terjadi jika pendataan dilakukan secara riil di lapangan tanpa mengandalkan data lama dari pihak lain. Apalagi saat ini dampak pandemi COVID-19 membuat banyak warga yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka yang tadinya mampu, kini juga berharap bantuan.
Masalah ini hanya salah satu contoh hal yang seharusnya menjadi bahan evaluasi kepala daerah terhadap kinerja pejabatnya. Lumban Gaol menilai masih banyak bidang lain yang juga perlu dievaluasi capaian kinerjanya.
Dia berharap bupati terus meningkatkan kinerja eksekutif, termasuk dengan mengevaluasi kinerja pejabatnya. Dia yakin banyak pejabat yang mampu ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
"Kita selama ini sangat disibukkan oleh pencitraan dan pembangunan proyek-proyek mercusuar namun tidak diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang mumpuni dan realita, namun hanya sering membungkus data-data yang diolah di atas meja untuk laporan-laporan yang bersifat pencitraan saja," kata Lumban Gaol.
Lumban Gaol berharap agar setiap orang yang mendapatkan kepercayaan lebih di pemerintahan untuk tetap memiliki moral membangun, bukan moral yang hanya menyenangkan atasan. Kritik ini bertujuan sebagai perbaikan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Baca juga: Pengadaan beras bantuan di Kotim diprioritaskan menyerap beras lokal
Baca juga: Legislator Kotim pertanyakan keakuratan data penerima bantuan sosial
"Kepala daerah jangan menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten secara berlama-lama. Jangan sampai tidak memiliki evaluasi yang baik dan cenderung selama ini "Asal Bapak Senang" saja," kata Lumban Gaol di Sampit, Sabtu
Menurutnya, banyaknya keluhan dari masyarakat dalam berbagai hal, seperti pelayanan, pembinaan dan pengayoman, dapat menjadi salah satu ukuran kinerja kepala satuan organisasi perangkat daerah terkait. Masyarakat tidak akan mengeluh jika pelayanan yang diberikan bisa optimal.
Saat melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing, 40 anggota DPRD Kotawaringin Timur menerima beragam aspirasi dan keluhan masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung dan segera disampaikan kepada eksekutif.
Dia mencontohkan, saat ini yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah terkait penyaluran bantuan untuk warga tidak mampu maupun terdampak COVID-19. Selain dinilai lamban, juga banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait tidak akuratnya data penerima bantuan.
Ada warga yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam daftar penerima, ada pula pasangan suami istri juga masuk data penerima. Sebaliknya, ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan malah tidak masuk dalam daftar penerima.
Hal ini seharusnya tidak sampai terjadi jika pendataan dilakukan secara riil di lapangan tanpa mengandalkan data lama dari pihak lain. Apalagi saat ini dampak pandemi COVID-19 membuat banyak warga yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka yang tadinya mampu, kini juga berharap bantuan.
Masalah ini hanya salah satu contoh hal yang seharusnya menjadi bahan evaluasi kepala daerah terhadap kinerja pejabatnya. Lumban Gaol menilai masih banyak bidang lain yang juga perlu dievaluasi capaian kinerjanya.
Dia berharap bupati terus meningkatkan kinerja eksekutif, termasuk dengan mengevaluasi kinerja pejabatnya. Dia yakin banyak pejabat yang mampu ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.
"Kita selama ini sangat disibukkan oleh pencitraan dan pembangunan proyek-proyek mercusuar namun tidak diikuti oleh peningkatan indeks pembangunan manusia yang mumpuni dan realita, namun hanya sering membungkus data-data yang diolah di atas meja untuk laporan-laporan yang bersifat pencitraan saja," kata Lumban Gaol.
Lumban Gaol berharap agar setiap orang yang mendapatkan kepercayaan lebih di pemerintahan untuk tetap memiliki moral membangun, bukan moral yang hanya menyenangkan atasan. Kritik ini bertujuan sebagai perbaikan pemerintah daerah secara keseluruhan.
Baca juga: Pengadaan beras bantuan di Kotim diprioritaskan menyerap beras lokal
Baca juga: Legislator Kotim pertanyakan keakuratan data penerima bantuan sosial