Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Parningotan Lumban Gaol mempertanyakan keakuratan data penerima bantuan sosial yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan warga terdampak COVID-19 karena banyak dikeluhkan masyarakat.
"Setelah kita mencoba telusuri data yang ada, anehnya data yang digunakan saat ini informasinya adalah sesuai data BPS tahun 2015. Saya tidak habis pikir bagaimana sistem survei dan pendataan masyarakat miskin di daerah kita ini," kata Lumban Gaol di Sampit, Sabtu.
Pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa terhadap masyarakat. Selain mengancam keselamatan jiwa, wabah virus mematikan ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Lumban Gaol mengapresiasi upaya pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang menggelontorkan bantuan. Namun dia berharap bantuan itu benar-benar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dimulai dengan data yang akurat sebagai rujukan.
Saat reses di daerah pemilihan yang diwakilinya yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Lumban Gaol bersama anggota dewan lainnya menerima banyak keluhan masyarakat, umumnya terkait belum sampainya bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Ada pula keluhan terkait data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat sehingga ada warga tidak mampu yang terlewatkan. Sebaliknya, ada warga yang masuk daftar penerima bantuan padahal mampu secara materi dengan memiliki truk dan bangunan sarang walet.
Selain itu, ada pula laporan bahwa adanya penerima terdaftar ganda, maupun dalam satu keluarga terdaftar lebih dari satu penerima. Banyaknya keluhan ini mengindikasikan ada yang salah dalam hal keakuratan data.
"Saya tidak melihat ada sedikit pun inovasi dari Dinas Sosial dalam bekerja selama ini. Apa yg mereka perbuat, saya tidak tahu. Banyak hal kami temukan di lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dinas Sosial tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam hal menampilkan data yang baik secara transparan di masyarakat," ujar Lumban Gaol.
Hasil pengamatan dan penelusurannya selama reses di enam desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,menurutnya banyak ditemukan hal yang tidak sinkron antara cerita masyarakat di tingkat desa dengan cerita pemerintah daerah di tingkat kabupaten, terutama dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19.
Banyak desa tidak bisa menunjukkan data-data warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan pusat, baik itu penerima PKH, BST, BPNT atau jenis bantuan lainnya. Sementara itu kepala desa berdalih bahwa mereka tidak mengetahui tentang pendataan warganya oleh Dinas Sosial, sebab mereka tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dilibatkan.
"Lampiran nama-nama yang mereka survei juga tidak pernah disampaikan ke kantor desa. Hal ini justru sering menjadi bahan komplain warga kepada kepala desa karena warga lain mengetahui yang masuk data penerima justru warga yang lebih memiliki kemampuan ekonomi yang bagus," demikian Lumban Gaol.
Baca juga: Waspada, potensi COVID-19 di Kotim kembali meningkat
Baca juga: Petani di kawasan lumbung padi Kotim masih perlu bantuan
"Setelah kita mencoba telusuri data yang ada, anehnya data yang digunakan saat ini informasinya adalah sesuai data BPS tahun 2015. Saya tidak habis pikir bagaimana sistem survei dan pendataan masyarakat miskin di daerah kita ini," kata Lumban Gaol di Sampit, Sabtu.
Pandemi COVID-19 membawa dampak luar biasa terhadap masyarakat. Selain mengancam keselamatan jiwa, wabah virus mematikan ini juga berdampak pada menurunnya ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Lumban Gaol mengapresiasi upaya pemerintah pusat, provinsi dan daerah yang menggelontorkan bantuan. Namun dia berharap bantuan itu benar-benar sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan, dimulai dengan data yang akurat sebagai rujukan.
Saat reses di daerah pemilihan yang diwakilinya yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Lumban Gaol bersama anggota dewan lainnya menerima banyak keluhan masyarakat, umumnya terkait belum sampainya bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Ada pula keluhan terkait data penerima bantuan yang dinilai tidak akurat sehingga ada warga tidak mampu yang terlewatkan. Sebaliknya, ada warga yang masuk daftar penerima bantuan padahal mampu secara materi dengan memiliki truk dan bangunan sarang walet.
Selain itu, ada pula laporan bahwa adanya penerima terdaftar ganda, maupun dalam satu keluarga terdaftar lebih dari satu penerima. Banyaknya keluhan ini mengindikasikan ada yang salah dalam hal keakuratan data.
"Saya tidak melihat ada sedikit pun inovasi dari Dinas Sosial dalam bekerja selama ini. Apa yg mereka perbuat, saya tidak tahu. Banyak hal kami temukan di lapangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dinas Sosial tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam hal menampilkan data yang baik secara transparan di masyarakat," ujar Lumban Gaol.
Hasil pengamatan dan penelusurannya selama reses di enam desa di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang,menurutnya banyak ditemukan hal yang tidak sinkron antara cerita masyarakat di tingkat desa dengan cerita pemerintah daerah di tingkat kabupaten, terutama dengan kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19.
Banyak desa tidak bisa menunjukkan data-data warga yang masuk dalam daftar penerima bantuan pusat, baik itu penerima PKH, BST, BPNT atau jenis bantuan lainnya. Sementara itu kepala desa berdalih bahwa mereka tidak mengetahui tentang pendataan warganya oleh Dinas Sosial, sebab mereka tidak pernah diberi tahu dan tidak pernah dilibatkan.
"Lampiran nama-nama yang mereka survei juga tidak pernah disampaikan ke kantor desa. Hal ini justru sering menjadi bahan komplain warga kepada kepala desa karena warga lain mengetahui yang masuk data penerima justru warga yang lebih memiliki kemampuan ekonomi yang bagus," demikian Lumban Gaol.
Baca juga: Waspada, potensi COVID-19 di Kotim kembali meningkat
Baca juga: Petani di kawasan lumbung padi Kotim masih perlu bantuan