Kuala Pembuang (ANTARA) - Ketua DPRD Seruyan, Kalimantan Tengah Zuli Eko Prasetyo mendorong pemerintah kabupaten setempat melakukan pemutakhiran data para calon penerima bantuan sosial yang akan datang, yaitu masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
“Saya sudah memanggil pihak Dinas Sosial dan meminta penjelasan berkenaan teknis pendataan masyarakat kurang mampu terhadap bansos yang selama ini disalurkan,” katanya di Kuala Pembuang, Selasa.
Setelah dikonfirmasi oleh dirinya, bansos yang telah disalurkan seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya masih menggunakan data lama yang ada beberapa tahun lalu.
"Mereka masih memakai data yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, terkadang itulah penyebab carut-marutnya penyaluran bantuan dan memang banyak masyarakat yang mengeluh," ungkapnya.
Hal itu tentu sangat tidak tepat, mengingat setiap tahunnya pasti ada saja terjadi perubahan dari sisi ekonomi masyarakat, misalnya pada tahun sebelumnya tidak mampu tetapi tahun ini sudah mampu atau sebaliknya.
Setelah bertemu langsung beberapa waktu lalu, ia meminta agar kedepannya Dinas Sosial langsung turun ke lapangan melakukan pemutakhiran data dan bisa segera dijadwalkan untuk masalah tersebut.
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan jika terus-menerus dibiarkan seperti itu, tentu membuat potensi tidak tepat sasaran segala jenis bantuan yang akan disalurkan meningkat.
"Tidak bisa dipungkiri bila ada informasi atau pendataan dari desa tapi bisa saja belum akurat. Ini sudah menjadi bagian tugas Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan," ungkap Zuli Eko.
Pengecekan tersebut, guna memastikan kondisinya sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, sebab kedepan pihaknya meyakini program dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk membantu masyarakat akan sangat banyak sekali.
“Saya sudah memanggil pihak Dinas Sosial dan meminta penjelasan berkenaan teknis pendataan masyarakat kurang mampu terhadap bansos yang selama ini disalurkan,” katanya di Kuala Pembuang, Selasa.
Setelah dikonfirmasi oleh dirinya, bansos yang telah disalurkan seperti halnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya masih menggunakan data lama yang ada beberapa tahun lalu.
"Mereka masih memakai data yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu, terkadang itulah penyebab carut-marutnya penyaluran bantuan dan memang banyak masyarakat yang mengeluh," ungkapnya.
Hal itu tentu sangat tidak tepat, mengingat setiap tahunnya pasti ada saja terjadi perubahan dari sisi ekonomi masyarakat, misalnya pada tahun sebelumnya tidak mampu tetapi tahun ini sudah mampu atau sebaliknya.
Setelah bertemu langsung beberapa waktu lalu, ia meminta agar kedepannya Dinas Sosial langsung turun ke lapangan melakukan pemutakhiran data dan bisa segera dijadwalkan untuk masalah tersebut.
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan jika terus-menerus dibiarkan seperti itu, tentu membuat potensi tidak tepat sasaran segala jenis bantuan yang akan disalurkan meningkat.
"Tidak bisa dipungkiri bila ada informasi atau pendataan dari desa tapi bisa saja belum akurat. Ini sudah menjadi bagian tugas Dinas Sosial untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan," ungkap Zuli Eko.
Pengecekan tersebut, guna memastikan kondisinya sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, sebab kedepan pihaknya meyakini program dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten untuk membantu masyarakat akan sangat banyak sekali.