Pilkada 2020 jangan jadi klaster baru penyebaran COVID-19
Petugas mengambil sampel lendir hidung dan tenggorokan dengan metode tes usap PCR (Polymerase Chain Reaction) ruang layanan Poli COVID di RSUD dr. Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (7/8/2020). Rumah sakit setempat melayani permintaan rapid test (tes cepat) maupun swab test (tes usap) gratis kepada warganya yang membutuhkan keterangan sehat COVID-19 untuk keperluan pekerjaan, sekolah maupun acara bepergian ke luar kota/luar negeri. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko.
"Kami berharap Pilkada 2020 tidak memicu klaster baru penyebaran COVID-19, itu yang kami pastikan. Kami harapkan kerja sama dengan KPU dan bawaslu setempat untuk memastikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada serentak," kata Kepala Kepolisian Resor Mukomuko AKBP Andi Arisandi di Mukomuko.
Kapolres mengatakan hal itu usai menggelar rapat koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko terkait dengan persiapan personel Polri dalam pengamanan pilkada serentak di daerah ini.
Kepolisian setempat melakukan latihan praoperasi dalam rangka kesiapan personel Polri dalam pengamanan pilkada.
Pelatihan selama 3 hari ini, kata dia, untuk memastikan anggota betul-betul paham ketika melakukan pengamanan pilkada. Apalagi, pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya.
Meskipun pengamanan pemilu bukan hal baru, menurut dia, pelaksanaan pilkada tahun ini di tengah pandemi COVID-19.
Personel yang akan dilibatkan dalam pengamanan pilkada, kata Kapolres, juga dilengkapi alat perlindungan diri.
Pada saat Operasi Mantap Praja Nala Selagan sudah diberlakukan, lanjut dia, anggota kepolisian sudah menerapkan protokol kesehatan pada pengamanan pilkada serentak.
Selain itu, kata Kapolres, bawaslu setempat juga sudah melakukan pemetaan potensi pelanggaran pada saat penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini.
Ia menyebutkan wilayah yang rawan kebanyakan rawan karena geografis atau jarak jangkau jauh sehingga membutuhkan personel lebih banyak untuk melakukan pengamanan.
"Selanjutnya, bagaimana mendistribusikan logistik, lalu bagaimana pemilu dihitung menimbulkan kerawanan, yang lain kerawanan keberpihakan," ujarnya.
Pewarta : Ferri Aryanto
Editor : Ronny
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Waket DPRD Kalteng ajak masyarakat tak terprovokasi isu perubahan mekanisme Pilkada
27 January 2026 15:28 WIB
Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada KPU Kotim naik ke tahap penyidikan
13 January 2026 14:37 WIB
Wacana pilkada melalui DPRD, Negara harus hadir cegah modal politik tinggi
02 January 2026 10:15 WIB
KPU Barut tetapkan Shalahuddin-Felix sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih
20 September 2025 12:52 WIB
Polda Kalteng pastikan kamtibmas kondusif pasca putusan MK Pilkada Barut
19 September 2025 14:41 WIB
Pasca putusan MK, KPU siapkan pleno penetapan calon terpilih Pilkada Barut
17 September 2025 16:27 WIB
Masyarakat Barito Utara diminta jaga daerah tetap kondusif jelang putusan MK
17 September 2025 9:37 WIB
Pj Bupati Barut imbau masyarakat jaga persatuan sambil menunggu putusan MK
06 September 2025 9:19 WIB