Kuala Pembuang, Seruyan (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Harry Darmawan memberikan usulan kepada Pemerintah setempat melalui instansi terkait, agar bisa lebih meningkatkan sumber daya manusia aparatur desa dengan program pembekalan dan sosialisasi.
Usulan itu disampaikan karena peningkatan SDM aparatur desa terus menerus menjadi perhatian dalam setiap melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing, kata Harry di Kuala Pembuang, Selasa.
"Kami dari dapil III yang meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, Batu Ampar, dan Suling Tambun juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas aparatur pemerintahan di pedesaan," tambahnya.
Menurut Harry, hal tersebut berkenaan dengan bimbingan teknis (Bimtek) atau sosialisasi tentang tata cara penyusunan rancangan program-program desa, yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan begitu, penggunaan dana tersebut bisa dilakukan dengan maksimal dan bisa meminimalisir kesalahan.
"Peningkatan SDM aparatur desa ini sangat penting karena Pemdes adalah ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Harry.
Baca juga: Legislator Seruyan minta penambahan akses air bersih menjadi prioritas
Dia mengatakan Bimtek tersebut juga harus bersamaan dengan tata cara pengelolaan serta penggunaan Dana Desa (DD) yang sesuai dengan peraturan dan peruntukkannya, karena seperti yang diketahui masalah pengelolaan anggaran desa menjadi hal yang sangat krusial.
"Ini dimaksudkan agar dalam penggunaan DD tersebut tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari dan bisa diperuntukkan bagi program yang bermanfaat serta menyasar prioritas kebutuhan masyarakat di desa masing-masing," jelas Harry.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, tidak kalah pentingnya jangan sampai terjadi penyelewengan dalam pengelolaan maupun penggunaan anggaran desa yang bisa menimbulkan indikasi hukum bagi aparatur desa itu sendiri.
"Makanya kepiawaian seorang pemimpin desa beserta aparaturnya dalam mengelola anggaran desa tersebut sangat diperlukan, oleh karena itu, pelatihan serta sosialisasi seperti itu sangat diperlukan agar pemerintahan desa berjalan lancar," demikian Harry.
Baca juga: Wagub Kalteng Tinjau Pelabuhan Teluk Segintung
Baca juga: Pemkab Seruyan kembali berlakukan WFH cegah peningkatan penularan COVID-19
Baca juga: POPTI jadi wadah saling menguatkan penderita thalassemia Kotim dan Seruyan
Usulan itu disampaikan karena peningkatan SDM aparatur desa terus menerus menjadi perhatian dalam setiap melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing, kata Harry di Kuala Pembuang, Selasa.
"Kami dari dapil III yang meliputi Kecamatan Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, Batu Ampar, dan Suling Tambun juga memberikan perhatian pada peningkatan kualitas aparatur pemerintahan di pedesaan," tambahnya.
Menurut Harry, hal tersebut berkenaan dengan bimbingan teknis (Bimtek) atau sosialisasi tentang tata cara penyusunan rancangan program-program desa, yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan begitu, penggunaan dana tersebut bisa dilakukan dengan maksimal dan bisa meminimalisir kesalahan.
"Peningkatan SDM aparatur desa ini sangat penting karena Pemdes adalah ujung tombak pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan warga sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Harry.
Baca juga: Legislator Seruyan minta penambahan akses air bersih menjadi prioritas
Dia mengatakan Bimtek tersebut juga harus bersamaan dengan tata cara pengelolaan serta penggunaan Dana Desa (DD) yang sesuai dengan peraturan dan peruntukkannya, karena seperti yang diketahui masalah pengelolaan anggaran desa menjadi hal yang sangat krusial.
"Ini dimaksudkan agar dalam penggunaan DD tersebut tidak menimbulkan suatu masalah dikemudian hari dan bisa diperuntukkan bagi program yang bermanfaat serta menyasar prioritas kebutuhan masyarakat di desa masing-masing," jelas Harry.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan, tidak kalah pentingnya jangan sampai terjadi penyelewengan dalam pengelolaan maupun penggunaan anggaran desa yang bisa menimbulkan indikasi hukum bagi aparatur desa itu sendiri.
"Makanya kepiawaian seorang pemimpin desa beserta aparaturnya dalam mengelola anggaran desa tersebut sangat diperlukan, oleh karena itu, pelatihan serta sosialisasi seperti itu sangat diperlukan agar pemerintahan desa berjalan lancar," demikian Harry.
Baca juga: Wagub Kalteng Tinjau Pelabuhan Teluk Segintung
Baca juga: Pemkab Seruyan kembali berlakukan WFH cegah peningkatan penularan COVID-19
Baca juga: POPTI jadi wadah saling menguatkan penderita thalassemia Kotim dan Seruyan