Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait dan dukungan masyarakat, berhasil menekan luasan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 2020.
"Total luasan terbakar 2019 yaitu 635.498 hektare, sedangkan total luasan terbakar 2020 yaitu 15.362 hektare, terjadi penurunan 620 ribu hektare lebih atau 97,58 persen," kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail di Palangka Raya, Selasa.
Hal itu ia sampaikan di sela rapat koordinasi khusus tingkat menteri dalam evaluasi pengendalian karhutla 2020 serta antisipasi karhutla periode puncak kemarau 2021.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan ragam upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk menekan potensi karhutla di seluruh kabupaten dan kota.
Seperti pemberdayaan masyarakat untuk sekat kanal, hingga pemberdayaan masyarakat untuk sumur bor.
Adapun langkah strategis dan konkrit pemprov meliputi pembentukan satgas pencegahan karhutla hingga tingkat desa dan kelurahan, serta satgas kabupaten/kota memperkuat upaya pencegahan.
Kemudian menggencarkan sosialisasi hingga pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar, pelatihan dan patroli bersama, optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personel dan peralatan maupun penyediaan anggaran yang memadai.
Sedangkan kesiapan menghadapi potensi karhutla 2021, seperti aktivitasi pos komando satgas penanganan darurat bencana karhutla, kesiapan personel, peralatan serta beberapa lainnya.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta diikuti berbagai pihak, mulai dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hingga para perwakilan pemerintah provinsi di Indonesia.
Selain Pemprov Kalteng, Pemprov lainnya yang juga menyampaikan paparan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Timur.
"Total luasan terbakar 2019 yaitu 635.498 hektare, sedangkan total luasan terbakar 2020 yaitu 15.362 hektare, terjadi penurunan 620 ribu hektare lebih atau 97,58 persen," kata Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail di Palangka Raya, Selasa.
Hal itu ia sampaikan di sela rapat koordinasi khusus tingkat menteri dalam evaluasi pengendalian karhutla 2020 serta antisipasi karhutla periode puncak kemarau 2021.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan ragam upaya mitigasi bencana yang dilakukan untuk menekan potensi karhutla di seluruh kabupaten dan kota.
Seperti pemberdayaan masyarakat untuk sekat kanal, hingga pemberdayaan masyarakat untuk sumur bor.
Adapun langkah strategis dan konkrit pemprov meliputi pembentukan satgas pencegahan karhutla hingga tingkat desa dan kelurahan, serta satgas kabupaten/kota memperkuat upaya pencegahan.
Kemudian menggencarkan sosialisasi hingga pendampingan pembukaan lahan tanpa bakar, pelatihan dan patroli bersama, optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personel dan peralatan maupun penyediaan anggaran yang memadai.
Sedangkan kesiapan menghadapi potensi karhutla 2021, seperti aktivitasi pos komando satgas penanganan darurat bencana karhutla, kesiapan personel, peralatan serta beberapa lainnya.
Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, serta diikuti berbagai pihak, mulai dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, hingga para perwakilan pemerintah provinsi di Indonesia.
Selain Pemprov Kalteng, Pemprov lainnya yang juga menyampaikan paparan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara Timur.