Sukamara, Kalteng (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyatakan bahwa upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi tetap stabil, kokoh bahkan terus mengalami peningkatan, diperlukan perhatian serta keseriusan dari berbagai pihak untuk mengoptimalkan berbagai sektor yang ada di pedesaan.
Di desa banyak sektor yang bisa dan perlu didorong agar berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, kata Teras Narang saat reses perseorangan secara daring dengan camat didampingi aparaturnya dan serta sejumlah kepala dan aparatur perangkat desa di Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Jumat.
"Itulah kenapa saya dalam berbagai tugas dan reses DPD RI, selalu berupaya mencari informasi dan menyerap aspirasi masyarakat di desa dan kecamatan," tambahnya.
Sejak dilantik menjadi anggota DPD RI pada tahun 2019 hingga pertengahan Februari 2021, Senator asal Kalimantan Tengah itu telah menyerap aspirasi masyarakat di hampir 200 desa. Dalam penyerapan aspirasi itu, dirinya juga selalu memberikan masukan dan mendorong aparatur desa untuk berinovasi dan melakukan berbagai terobosan dalam memajukan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan aspirasi masyarakat di banyak desa di Provinsi Kalimantan Tengah relatif sama, yakni terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan jaringan internet, kesulitan mengurus hak milik atas tanah karena wilayahnya berada di kawasan hutan, sarana dan prasarana pertanian relatif minim, dan upaya peningkatan perekonomian, fasilitas pendidikan, kesehatan serta lainnya.
"Saya bersyukur di beberapa desa, termasuk tujuh desa di Kecamatan Permata Kecubung, masalah listrik dan jaringan internet sudah relatif baik. Saya berharap fasilitas listrik dan jaringan internet itu dijaga serta hendaknya menjadi sarana bisa lebih sejahtera lagi," kata Teras Narang.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu mengakui problem di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini dari dahulu hingga saat ini terkait tata ruang. Di mana berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dari keseluruhan wilayah Kalteng, 82 persen berada di kawasan hutan, dan hanya 18 non kawasan hutan.
Baca juga: Teras Narang dorong pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa
Dia mengatakan mengenai tata ruang, sebenarnya bukan hanya antar kabupaten, tapi juga menyangkut kawasan hutan. Bahkan, belum lama ini, ada pertemuan secara daring dengan Bupati dan unsur SOPD di lingkungan Pemkab Sukamara. Dalam daring itu, bupati menyampaikan bahwa kantor Bupati Sukamara masih belum clear. Sebab, informasinya Kantor Bupati Sukamara masih berada di kawasan hutan.
"Saya sudah mencatat dan akan coba menyampaikan hal ini. Jadi masalah tata ruang adalah problema yang amat sangat complicated karena Kemen LHK masih berpandangan dari sekian ribu Km persegi di Kalteng, 82 persen adalah kawasan hutan," demikian Teras Narang.
Reses perseorangan yang dilaksanakan Teras Narang sejak tanggal 15-19 Februari 2021 telah dilakukan di sejumlah desa dan kecamatan di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara.
Baca juga: Teras dorong petani di pedesaan tak bergantung pada satu jenis tanaman
Baca juga: Teras ajak perangkat desa lebih optimalkan program peningkatan ekonomi
Baca juga: Teras Narang : Peta infrastruktur terkoneksi antar desa perlu dibuat
Di desa banyak sektor yang bisa dan perlu didorong agar berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi, kata Teras Narang saat reses perseorangan secara daring dengan camat didampingi aparaturnya dan serta sejumlah kepala dan aparatur perangkat desa di Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara, Jumat.
"Itulah kenapa saya dalam berbagai tugas dan reses DPD RI, selalu berupaya mencari informasi dan menyerap aspirasi masyarakat di desa dan kecamatan," tambahnya.
Sejak dilantik menjadi anggota DPD RI pada tahun 2019 hingga pertengahan Februari 2021, Senator asal Kalimantan Tengah itu telah menyerap aspirasi masyarakat di hampir 200 desa. Dalam penyerapan aspirasi itu, dirinya juga selalu memberikan masukan dan mendorong aparatur desa untuk berinovasi dan melakukan berbagai terobosan dalam memajukan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan aspirasi masyarakat di banyak desa di Provinsi Kalimantan Tengah relatif sama, yakni terkait perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, listrik dan jaringan internet, kesulitan mengurus hak milik atas tanah karena wilayahnya berada di kawasan hutan, sarana dan prasarana pertanian relatif minim, dan upaya peningkatan perekonomian, fasilitas pendidikan, kesehatan serta lainnya.
"Saya bersyukur di beberapa desa, termasuk tujuh desa di Kecamatan Permata Kecubung, masalah listrik dan jaringan internet sudah relatif baik. Saya berharap fasilitas listrik dan jaringan internet itu dijaga serta hendaknya menjadi sarana bisa lebih sejahtera lagi," kata Teras Narang.
Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2015 itu mengakui problem di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila ini dari dahulu hingga saat ini terkait tata ruang. Di mana berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dari keseluruhan wilayah Kalteng, 82 persen berada di kawasan hutan, dan hanya 18 non kawasan hutan.
Baca juga: Teras Narang dorong pertumbuhan ekonomi dimulai dari desa
Dia mengatakan mengenai tata ruang, sebenarnya bukan hanya antar kabupaten, tapi juga menyangkut kawasan hutan. Bahkan, belum lama ini, ada pertemuan secara daring dengan Bupati dan unsur SOPD di lingkungan Pemkab Sukamara. Dalam daring itu, bupati menyampaikan bahwa kantor Bupati Sukamara masih belum clear. Sebab, informasinya Kantor Bupati Sukamara masih berada di kawasan hutan.
"Saya sudah mencatat dan akan coba menyampaikan hal ini. Jadi masalah tata ruang adalah problema yang amat sangat complicated karena Kemen LHK masih berpandangan dari sekian ribu Km persegi di Kalteng, 82 persen adalah kawasan hutan," demikian Teras Narang.
Reses perseorangan yang dilaksanakan Teras Narang sejak tanggal 15-19 Februari 2021 telah dilakukan di sejumlah desa dan kecamatan di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara.
Baca juga: Teras dorong petani di pedesaan tak bergantung pada satu jenis tanaman
Baca juga: Teras ajak perangkat desa lebih optimalkan program peningkatan ekonomi
Baca juga: Teras Narang : Peta infrastruktur terkoneksi antar desa perlu dibuat