Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko menyampaikan keputusannya menerima pinangan jadi ketua umum Partai Demokrat melalui pertemuan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret, merupakan upaya menyelamatkan partai dan bangsa.
“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Dalam tayangan berdurasi lebih dari dua menit itu, Moeldoko buka suara mengenai alasannya bergabung sebagai bagian dari Partai Demokrat melalui kongres luar biasa di Sibolangit. Ia mengatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua umum partai menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” sebut Moeldoko.
“Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya menerima tawaran sebagai ketua tandingan Partai Demokrat.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” terang Moeldoko.
“Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” ujar dia menambahkan.
Terkait unggahannya itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengatakan upaya menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan KLB yang ilegal.
“Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal,” kata Ardy lewat pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia juga mengomentari pernyataan Moeldoko yang mengatakan ada “pertarungan ideologi” di internal Partai Demokrat. Menurut Ardy, perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai.
“Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat, karena (kami) sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara,” kata Ardy menerangkan.
Dalam pesan tertulis yang sama, pengurus pusat Partai Demokrat juga mengingatkan Moeldoko bahwa ia dipilih dalam pertemuan ilegal karena melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Undang-Undang Partai Politik.
Pengurus pusat Partai Demokrat menegaskan kongres yang sah telah berlangsung pada Maret 2020 dan hasilnya telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.
“Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional, yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi, ini bukan sekadar menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Moeldoko sebagaimana dikutip dari rekaman video yang ia bagikan lewat akun Instagram pribadinya @dr_moeldoko, yang dipantau di Jakarta, Minggu.
Dalam tayangan berdurasi lebih dari dua menit itu, Moeldoko buka suara mengenai alasannya bergabung sebagai bagian dari Partai Demokrat melalui kongres luar biasa di Sibolangit. Ia mengatakan dirinya telah ditetapkan sebagai ketua umum partai menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat,” sebut Moeldoko.
“Untuk itu, semua berujung kepada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan dirinya tidak perlu meminta izin kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusannya menerima tawaran sebagai ketua tandingan Partai Demokrat.
“Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden. Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberi tahu istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil,” terang Moeldoko.
“Untuk itu, jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini,” ujar dia menambahkan.
Terkait unggahannya itu, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai Demokrat Ardy Mbalembout mengatakan upaya menyelamatkan bangsa tidak dapat dilakukan dengan terlibat kegiatan KLB yang ilegal.
“Kalau ingin menyelamatkan bangsa dan negara bukan kemudian jadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal,” kata Ardy lewat pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia juga mengomentari pernyataan Moeldoko yang mengatakan ada “pertarungan ideologi” di internal Partai Demokrat. Menurut Ardy, perbedaan sikap dan pendapat tidak menunjukkan ada pertarungan ideologis dalam tubuh partai.
“Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat, karena (kami) sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara,” kata Ardy menerangkan.
Dalam pesan tertulis yang sama, pengurus pusat Partai Demokrat juga mengingatkan Moeldoko bahwa ia dipilih dalam pertemuan ilegal karena melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai serta Undang-Undang Partai Politik.
Pengurus pusat Partai Demokrat menegaskan kongres yang sah telah berlangsung pada Maret 2020 dan hasilnya telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.