Sampit (ANTARA) - Keinginan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, menjalankan program tol sungai dengan mengeruk pendangkalan alur Sungai Mentaya, mendapat dukungan dari Kementerian Perhubungan.

"Kami menyambut baik rencana bupati dan berupaya menggandeng partner untuk investasi pengerukan. Dan saya harap alur bisa menjadi lancar sehingga kapanpun kapal bisa berlalu lalang di sana. Perekonomian akan jadi hidup dan pengusaha mendapatkan manfaat besar. Secara prinsip kami mendukung," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo melalui konferensi video, Rabu.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor bersama petinggi sejumlah perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit, mengikuti rapat virtual membahas program tol sungai, khususnya rencana pengerukan alur Mentaya. Bupati dan jajarannya mengikuti rapat di ruang pusat kendali Dinas Komunikasi dan Informatika Kotawaringin Timur.

Dalam rapat itu, Agus menyampaikan dukungan Kementerian Perhubungan terkait gagasan tol sungai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ini sejalan dengan program tol laut yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa tahun terakhir.

Terkait pendanaan, Kementerian Perhubungan mengarahkan agar pemerintah daerah menggandeng BUMN, BUMD dan sektor swasta. Jika mengharapkan dana pusat di tengah pandemi COVID-19 saat ini, dirasa cukup sulit karena anggaran masih terbatas.

"Saat ini pemerintah keterbatasan dana, sehingga hampir seluruh pengerukan alur pelayaran dilakukan oleh pengusaha kepelabuhanan, terutama yang melakukan secara komersial. Saya harap ini bisa terealisasi. Segera kirim persyaratan sehingga dilanjutkan studi lingkungan nantinya," kata Agus.

Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan terima kasihnya karena gagasan tol sungai itu didukung Kementerian Perhubungan, perusahaan besar dan banyak pihak. Dia berharap ini bisa terealisasi sehingga tahapan-tahapannya bisa segera dilaksanakan dengan dukungan semua pihak, khususnya terkait kebutuhan dana yang diperkirakan mencapai Rp250 miliar.

"Anggaran itu berasal dari patungan perusahaan yang ada dan juga ada pihak ketiga akan membiayai karena ini prospek yang sangat bagus. Saya berharap kepada perusahaan daerah ikut. Kita membuat perencanaan dan inovasi ini, pemerintah daerah juga akan ikut, agar ada pemasukan untuk daerah. Kita menggali PAD (pendapatan asli daerah) semaksimal mungkin," harap Halikinnor.

Rapat ini juga mendorong agar tahapan pra feasibility study (FS) atau pra studi kelayakan, bisa segera ditindaklanjuti dengan studi kelayakan. Halikinnor berharap tahapan ini bisa dilaksanakan ini dengan komitmen bersama.

Dia menjelaskan, nantinya pengerukan alur ini akan membuat alur baru dan tidak mengganggu alur lama. Setelah pengerukan alur baru itu dilaksanakan, lalu lintas kapal di Sungai Mentaya yang biasanya hanya bisa dilayari antara enam sampai tujuh jam dalam sehari karena harus menunggu air pasang, nantinya akan bisa dilalui 24 jam nonstop.

Baca juga: DPRD Kotim dorong optimalisasi program pemulihan ekonomi

Pengerukan itu nantinya juga akan membuat kapal besar bisa masuk ke alur Mentaya. Jika selama ini kapal yang masuk hanya berkapasitas 2.500 sampai 3.000 ton saja sering kandas, nantinya kapal dengan muatan 15.000 hingga 20.000 ton pun akan bisa masuk dengan mudah tanpa hambatan.

"Dengan begitu akan terjadi efisiensi penghematan biaya bagi para investor, termasuk distribusi bahan sembako yang didatangkan dari Jawa. Harapan saat tol laut dan tol sungai ini terkoneksi, nantinya bisa dibuat tangki timbun di Kotawaringin Timur, sehingga ekspor CPO (minyak kelapa sawit) itu tidak perlu lagi lewat Dumai ataupun Batam, tapi bisa dari Sampit langsung ke luar negeri," demikian Halikinnor.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan, pendangkalan muara dan alur Sungai Mentaya semakin parah dan dirasakan sangat mengganggu kelancaran lalu lintas kapal barang dan penumpang karena harus menunggu air pasang.

Kedalaman Sungai Mentaya saat ini sekitar minus 4 meter LWS (Low Water Spring) atau air pasang terendah. Dengan kedalaman tersebut, maksimal kapal kargo yang bisa masuk adalah sekitar 3000 DWT (Dead Weight Tonnage) dan untuk tongkang sekitar 5000 DWT.

Pengerukan alur terakhir dilakukan Juni 2015 lalu oleh Kementerian Perhubungan dengan mengucurkan dana APBN sekitar Rp34 miliar. Dana itu digunakan untuk mengeruk sekitar 500.000 meter kubik lumpur di ambang luar sepanjang 1,8 kilometer dengan lebar 60 meter dan kedalaman antara empat hingga lima meter.

Selain di muara, masih ada pendangkalan di alur dalam yakni dua titik di depan Pos TNI AL dan kawasan Serambut. Dua titik pendangkalan ini juga diusulkan untuk dikeruk agar lalu lintas kapal makin lancar.

Baca juga: Legislator meminta Pemkab Kotim konsisten tertibkan miras

Baca juga: Pemkab Kotim berupaya cegah lonjakan harga sembako di tengah ekonomi sulit

Baca juga: KPU Kotim terima masukan perbaikan pelaksanaan pemilu

Pewarta : Norjani
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024