Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka lowongan penerimaan calon aparatur sipil negara (CASN) untuk tahun 2021, guna memenuhi kebutuhan pegawai di kantor pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sistem penerimaan CASN di Indonesia terus diperbaiki, yang kini mulai didasarkan pada usulan kebutuhan obyektif melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja dari masing-masing instansi pemerintahan pusat maupun daerah.
Pola rekrutmen tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rencana besar atau grand design reformasi birokrasi, guna mencapai cita-cita Indonesia memiliki birokrasi berkelas dunia pada 2025.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), mengatakan sistem perencanaan dan pengadaan pegawai terus diperbaiki guna mendapatkan kriteria sistem merit.
Perbaikan sistem penerimaan CASN tersebut juga akan terus dilakukan dengan menempatkan ASN sebagai aset paling berharga milik Pemerintah, sehingga pengelolaannya harus berkesinambungan.
"Pembukaan formasi dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan, dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah. Disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun," kata Ma’ruf Amin.
Wapres menilai ASN merupakan aset bangsa yang sangat penting karena abdi negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kunci penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Untuk mendapatkan ASN berkualitas, Pemerintah melakukan proses rekrutmen berdasarkan pada konteks perkembangan lingkungan global dan tuntutan masyarakat akan kualitas birokrasi Indonesia ke depan.
Kriteria ASN berkualitas dan unggul tersebut antara lain harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekerja cepat, adaptif dan inovatif, sehingga dapat mendukung Pemerintah dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan daya saing.
"Saya mengharapkan Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia,” pesan Wapres.
Rekrutmen CASN 2021
Awalnya pemerintah memprediksi total jumlah kebutuhan CASN sebanyak 1.275.387 formasi, guna mengisi instansi-instansi pemerintahan di pusat sebanyak 83.669 formasi dan di pemerintah daerah (pemda) sejumlah 1.191.718 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, PPPK non-guru serta calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah kebutuhan CASN tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah birokrasi di Indonesia.
"Itu jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," kata Tjahjo Kumolo.
Kementerian PANRB pun menyampaikan kebutuhan formasi CASN tersebut ke 621 instansi pemerintahan. Kementerian juga meminta masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemda untuk mengusulkan jumlah kebutuhan ASN untuk ditetapkan dalam rekrutmen CASN Tahun 2021.
Hingga Rabu (7/4), Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan CASN dari 594 instansi pemerintahan; sementara 27 instansi lainnya, yakni 23 K/L dan empat pemerintah kabupaten-kota, tidak mengusulkan jumlah kebutuhan CASN.
Dari 594 instansi yang mengusulkan kebutuhan CASN tersebut, 546 di antaranya telah menyerahkan dokumen pengusulan secara lengkap, sementara 48 pemerintah kabupaten-kota lainnya tidak menyertakan dokumen lengkap. Kementerian PANRB meminta 48 pemerintah kabupaten-kota tersebut untuk segera melengkapi dokumen pengusulan.
Instansi yang telah menyerahkan usulan dengan dokumen lengkap tersebut yakni 56 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), 34 pemerintah provinsi dan 456 pemerintah kabupaten-kota.
Berdasarkan rincian kebutuhan CASN dari instansi pemerintahan pusat dan daerah tersebut, Kementerian PANRB kemudian menentukan jumlah rencana penetapan CASN menjadi 722.487 formasi, yang terbagi atas 69.684 formasi untuk pusat dan 652.803 formasi untuk daerah.
Jumlah rencana penetapan ASN untuk instansi pusat terdiri atas 61.129 formasi untuk 56 K/L dan 8.555 formasi untuk delapan sekolah kedinasan. Sementara rencana penetapan untuk daerah, terbagi menjadi 547.026 formasi untuk PPPK guru, 21.495 formasi untuk PPPK non-guru dan 84.282 formasi untuk CPNS.
Angka tersebut lebih sedikit dari jumlah kebutuhan CASN yang awalnya ditetapkan sebanyak 1.275.387 formasi.
Peluang jabatan ASN
Untuk instansi pusat, jabatan yang paling banyak mendapatkan alokasi pada Rekrutmen CASN Tahun 2021 ialah dosen, penjaga tahanan, penyuluh Keluarga Berencana (KB), analis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analis hukum pertanahan, jaksa, dokter, statistika, pranata komputer, pranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan serta perencana.
Di tingkat pemprov, lowongan yang paling banyak dibuka ialah jabatan guru (Bimbingan Konseling/BK, Teknologi dan Ilmu Komputer/TIK, Matematika, Seni Budaya dan Bahasa Indonesia), jabatan tenaga kesehatan (perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis dan apoteker), serta jabatan teknis (pranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan dan pengelola pengadaan barang/jasa).
Sementara di tingkat pemerintah kabupaten-kota, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak ialah jabatan guru (guru kelas, Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan/Penjasorkes, BK, TIK dan Seni Budaya), jabatan tenaga kesehatan (perawat, bidan, dokter, apoteker dan pranata laboratorium kesehatan), serta jabatan teknis (penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan dan verifikator keuangan).
Terkait sekolah kedinasan, tercatat ada delapan sekolah yang membuka penerimaan siswa mulai Jumat (9/4) melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Delapan sekolah kedinasan tersebut ialah Politeknik Keuangan Negara STAN (275 formasi), Institut Pemerintah Dalam Negeri/IPDN (1.164 formasi), Sekolah Tinggi Intelijen Negara/STIN (250 formasi), Politeknik Siber dan Sandi Negara (100 formasi), Politeknik Statistika STIS (600 formasi), Poltekip dan Poltekim (600 formasi), 21 sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan (3.210 formasi) serta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/STMKG (265 formasi).
Seluruh proses seleksi penerimaan CASN tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di bawah koordinasi BKN.
Tjahjo Kumolo menegaskan seleksi CASN dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat diminta untuk mengacu pada laman resmi Kementerian PANRB, BKN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)-terkait rekrutmen PPPK guru-dalam setiap tahapannya.
"Proses ini terbuka, sistemnya tidak ada peluang untuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah gentayangan mencari sasaran, jangan percaya," ujar Tjahjo.
Sistem penerimaan CASN di Indonesia terus diperbaiki, yang kini mulai didasarkan pada usulan kebutuhan obyektif melalui analisa jabatan dan analisa beban kerja dari masing-masing instansi pemerintahan pusat maupun daerah.
Pola rekrutmen tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah dalam rencana besar atau grand design reformasi birokrasi, guna mencapai cita-cita Indonesia memiliki birokrasi berkelas dunia pada 2025.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin, selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), mengatakan sistem perencanaan dan pengadaan pegawai terus diperbaiki guna mendapatkan kriteria sistem merit.
Perbaikan sistem penerimaan CASN tersebut juga akan terus dilakukan dengan menempatkan ASN sebagai aset paling berharga milik Pemerintah, sehingga pengelolaannya harus berkesinambungan.
"Pembukaan formasi dilakukan melalui pendekatan kebutuhan instansi, dengan mempertimbangkan alokasi SDM sesuai dengan keahlian yang diperlukan, dalam rangka mewujudkan target pembangunan nasional maupun daerah. Disamping itu juga untuk memenuhi kebutuhan menggantikan ASN yang sudah pensiun," kata Ma’ruf Amin.
Wapres menilai ASN merupakan aset bangsa yang sangat penting karena abdi negara dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kunci penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
Untuk mendapatkan ASN berkualitas, Pemerintah melakukan proses rekrutmen berdasarkan pada konteks perkembangan lingkungan global dan tuntutan masyarakat akan kualitas birokrasi Indonesia ke depan.
Kriteria ASN berkualitas dan unggul tersebut antara lain harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk bekerja cepat, adaptif dan inovatif, sehingga dapat mendukung Pemerintah dalam menghadapi tantangan global serta meningkatkan daya saing.
"Saya mengharapkan Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen tahun ini dengan sebaik mungkin, agar Pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia,” pesan Wapres.
Rekrutmen CASN 2021
Awalnya pemerintah memprediksi total jumlah kebutuhan CASN sebanyak 1.275.387 formasi, guna mengisi instansi-instansi pemerintahan di pusat sebanyak 83.669 formasi dan di pemerintah daerah (pemda) sejumlah 1.191.718 untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, PPPK non-guru serta calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah kebutuhan CASN tersebut merupakan yang terbesar sepanjang sejarah birokrasi di Indonesia.
"Itu jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," kata Tjahjo Kumolo.
Kementerian PANRB pun menyampaikan kebutuhan formasi CASN tersebut ke 621 instansi pemerintahan. Kementerian juga meminta masing-masing kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemda untuk mengusulkan jumlah kebutuhan ASN untuk ditetapkan dalam rekrutmen CASN Tahun 2021.
Hingga Rabu (7/4), Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan CASN dari 594 instansi pemerintahan; sementara 27 instansi lainnya, yakni 23 K/L dan empat pemerintah kabupaten-kota, tidak mengusulkan jumlah kebutuhan CASN.
Dari 594 instansi yang mengusulkan kebutuhan CASN tersebut, 546 di antaranya telah menyerahkan dokumen pengusulan secara lengkap, sementara 48 pemerintah kabupaten-kota lainnya tidak menyertakan dokumen lengkap. Kementerian PANRB meminta 48 pemerintah kabupaten-kota tersebut untuk segera melengkapi dokumen pengusulan.
Instansi yang telah menyerahkan usulan dengan dokumen lengkap tersebut yakni 56 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), 34 pemerintah provinsi dan 456 pemerintah kabupaten-kota.
Berdasarkan rincian kebutuhan CASN dari instansi pemerintahan pusat dan daerah tersebut, Kementerian PANRB kemudian menentukan jumlah rencana penetapan CASN menjadi 722.487 formasi, yang terbagi atas 69.684 formasi untuk pusat dan 652.803 formasi untuk daerah.
Jumlah rencana penetapan ASN untuk instansi pusat terdiri atas 61.129 formasi untuk 56 K/L dan 8.555 formasi untuk delapan sekolah kedinasan. Sementara rencana penetapan untuk daerah, terbagi menjadi 547.026 formasi untuk PPPK guru, 21.495 formasi untuk PPPK non-guru dan 84.282 formasi untuk CPNS.
Angka tersebut lebih sedikit dari jumlah kebutuhan CASN yang awalnya ditetapkan sebanyak 1.275.387 formasi.
Peluang jabatan ASN
Untuk instansi pusat, jabatan yang paling banyak mendapatkan alokasi pada Rekrutmen CASN Tahun 2021 ialah dosen, penjaga tahanan, penyuluh Keluarga Berencana (KB), analis perkara peradilan, pemeriksa, perawat, analis hukum pertanahan, jaksa, dokter, statistika, pranata komputer, pranata barang bukti, pengawas farmasi dan makanan, penyuluh perikanan serta perencana.
Di tingkat pemprov, lowongan yang paling banyak dibuka ialah jabatan guru (Bimbingan Konseling/BK, Teknologi dan Ilmu Komputer/TIK, Matematika, Seni Budaya dan Bahasa Indonesia), jabatan tenaga kesehatan (perawat, dokter, asisten apoteker, perekam medis dan apoteker), serta jabatan teknis (pranata komputer, polisi kehutanan, pengawas benih tanaman, pengelola keuangan dan pengelola pengadaan barang/jasa).
Sementara di tingkat pemerintah kabupaten-kota, jabatan dengan alokasi penetapan kebutuhan terbanyak ialah jabatan guru (guru kelas, Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan/Penjasorkes, BK, TIK dan Seni Budaya), jabatan tenaga kesehatan (perawat, bidan, dokter, apoteker dan pranata laboratorium kesehatan), serta jabatan teknis (penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang/jasa, pengelola keuangan dan verifikator keuangan).
Terkait sekolah kedinasan, tercatat ada delapan sekolah yang membuka penerimaan siswa mulai Jumat (9/4) melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Delapan sekolah kedinasan tersebut ialah Politeknik Keuangan Negara STAN (275 formasi), Institut Pemerintah Dalam Negeri/IPDN (1.164 formasi), Sekolah Tinggi Intelijen Negara/STIN (250 formasi), Politeknik Siber dan Sandi Negara (100 formasi), Politeknik Statistika STIS (600 formasi), Poltekip dan Poltekim (600 formasi), 21 sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan (3.210 formasi) serta Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/STMKG (265 formasi).
Seluruh proses seleksi penerimaan CASN tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di bawah koordinasi BKN.
Tjahjo Kumolo menegaskan seleksi CASN dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat diminta untuk mengacu pada laman resmi Kementerian PANRB, BKN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)-terkait rekrutmen PPPK guru-dalam setiap tahapannya.
"Proses ini terbuka, sistemnya tidak ada peluang untuk KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Hati-hati terhadap kelompok-kelompok calo yang sekarang sudah gentayangan mencari sasaran, jangan percaya," ujar Tjahjo.